Kesimpulan Pertemuan Perupa di NGM

Kesimpulan Acara Pertemuan Perupa dan Budayawan Untuk Menolak Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi

di Nyoman Gunarsa Museum

Jumat, 24 Februari 2006

1. Para seniman (perupa) dan budayawan menolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, karena RUU APP tersebut tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Kalau memang undang-undang tersebut dipaksakan harus ada, lembaga Legislatif diharapkan merevisi RUU APP tersebut dengan memandang budaya yang majemuk di Indonesia (Bhineka Tunggal Ika).
2. Khusus bagi masyarakat Bali, RUU APP ini sangat merugikan dan membawa kemunduran. Mengingat akar dan unsur yang membentuk kebudayaan Bali mempergunakan Lingga Yoni, Rwa Bhineda yang dalam manifestasinya masih mempergunakan bentuk-bentuk visualisasi alat kelamin pria dan wanita (Phalus dan Vagiana), maupun penonjolan-penonjolan anggota badan wanita seperti payudara, pinggul dan pantat dalam pandangan kesuburan atau sebagai lambang kesuburan bukan eksploitasi nafsu seksual. Mengingat dan menimbang hal tersebut jangan diartikan kebudayaan Bali adalah kebudayaan porno dalam pengertian maksiat atau jahat dan nantinya dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat berdampak negatif terhadap kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Bali. Selain itu RUU APP ini juga mendiskriminasi kaum wanita karena pasal-pasalnya mengekang kemerdekaan kaum wanita dan memberikan stigma negatif terhadap kaum perempuan.
3. Begitu mendasarnya dampak dari RUU APP bagi seniman Perupa dan budayawan dalam berkreatifitas maupun melestarikan kebudayaan peninggalan leluhur. Hal ini akan berdampak sama dengan terorisme bagi kereatifitas seniman maupun kebudayaan Bali karena itu dimohon agar lembaga Legislatif maupun Eksekutif membatalkan RUU APP tersebut sebelum menjadi musibah bagi kesenian dan kebudayaan yang masih milik bangsa Indonesia juga.
4. Masyarakat seni dan budaya mempertanyakan apakah yang melatar belakangi RUU APP tersebut sehingga dianggap perlu bagi Indonesia sekarang, ataukah ada kepentingan kelompok tertentu (mayoritas) ataupun gerakan ekstrim kanan dibalik RUU APP tersebut. Karena seakan-akan RUU APP tersebut sangat perlu bagi kondisi indonesia saat ini yang serba ditimpa bencana nasional seperti penanganan pasca bencana alam maupun wabah endemi penyakit seperti demam berdarah maupun wabah penyakit internasional seperti flu burung yang jelas-jelas lebih perlu dibuatkan aturan atau perundangan bagi nasib mereka. Belum lagi dampak kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat seperti kenaikan harga BBM dan TDL yang dapat berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemerosotan perekonomian. Pada intinya bangsa kita lebih takut pada pornografi daripada kelaparan, penyakit maupun pengangguran.
5. Mari kita menengok kembali Pancasila maupun semangat kebhinekaan budaya yang membentuk masyarakat dengan pandangan berbeda-beda tetapi menyatukan bangsa kita, bila tidak mendapat perhatian lembaga eksekutif maupun legislatif dapat menimbulkan perpecahan maupun disintegrasi bangsa. Masih banyak suku maupun budaya di indonesia yang memandang ketelanjangan bukan sebagai pornografi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari hari mereka.

Klungkung, 25 Februari 2006

ttd

Panitia