Rumusan Seminar Universitas Udayana

RUMUSAN HASIL SEMINAR
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (RUU APP)
DARI PERSPEKTIF BUDAYA, HUKUM, DAN SEKSOLOGI
Universitas Udayana, 21 Februari 2006

PENDAHULUAN
Sehubungan dengan ramainya pembicaraan tentang RUU APP di masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar, terpanggil untuk menggelar forum guna membahas substansi RUU tersebut. Seminar dilaksanakan Selasa, 21 Februari 2006, di Gedung Pascasarjana Unud, dengan menampilkan tiga pembicara sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, yaitu Prof Dr I Wayan Ardika, MA dkk (tinjauan budaya), I Made Sumerta,SH (hukum), dan Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And. (tinjauan seksologi khususnya biopsikoseksual).
Seminar dibuka oleh Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD. Jumlah peserta yang mengikuti seminar 200 orang, antara lain dari kalangan akademisi, mahasiswa, ormas kepemudaan, politisi, eksekutif, dan legislatif.
Seminar yang disiarkan langsung oleh RRI Denpasar berjalan lancar dan produktif. Mendengar masukan dari pembicara dan gagasan yang muncul selama diskusi, dengan ini disusun rumusan hasil seminar sebagai berikut:

RUMUSAN HASIL

Kajian Aspek Budaya

1. RUU APP tidak akomodatif. Batasan pornografi dan pornoaksi dalam RUU tidak mengakomodasi pengertian konsep tersebut yang dianut suku bangsa dengan adat, tradisi, dan agama berbeda-beda di Nusantara. Sejarah dan tradisi yang hidup berada-abad di Nusantara menunjukkan bahwa tiap-tiap tradisi, adat, dan agama memiliki pengertian yang berbeda tentang pornografi, pornoaksi, dan sensual, sementara rumusan ‘pornografi’ dan ‘pornoaksi’ dalam RUU ini tidak mengakomodasikan perbedaan persepsi keragaman budaya Nusantara. Memaknai ‘pornografi’ dan ‘pornoaksi’ secara tunggal dalam sebuah UU akan menimbulkan keresahan dalam praktek tradisi dan kehidupan religius. Perkecualian yang dibuat dalam pasal 36 tidak menjamin pengekangan hegemonis tidak akan terjadi jika RUU APP ini disahkan. Pemberlakuan RUU ini dapat mengabaikan spirit kebhinekaan (multikultur) yang diamanatkan dasar negara Pancasila dan menyuburkan spirit disintegrasi bangsa yang bibitnya sudah bermunculan di berbagai daerah.
2. RUU APP mengekang kreativitas. RUU APP ini potensial memasung kreativitas seniman dalam arti luas.
3. RUU APP kontra produktif. Jika disahkan, RUU APP ini dapat bersifat kontraproduktif terhadap pembangunan sektor kepariwisataan. Pemberlakuan RUU APP dikhawatirkan dapat mengancam kegiatan kepariwisataan khususnya aktivitas wisata tirta dan rekreasi di pantai. Kenyataannya, banyak daerah di Indonesia yang memiliki ketergantungan ekonomi substansial terhadap sektor pariwisata seperti Lombok, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Bali.
   

Kajian Seksologi
RUU APP tidak ilmiah, antara lain karena:
1. Tujuan RUU itu tidak secara tegas dan spesifik diuraikan. Kalau RUU APP ditujukan untuk melindungi anak-anak dan remaja, berarti jangan mengatur orang dewasa. Tetapi kalau orang dewasa juga ikut diatur, maka muncul pertanyaan mengapa orang dewasa, apalagi yang sudah menikah, tidak boleh menyaksikan pornografi secara pribadi?
2. Definisi atau pengertian di dalam RUU itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang terkait. Sebagai contoh, batasan pornografi dan pornoaksi tidak jelas benar dan dapat mengundang pengertian yang berbeda. RUU itu berkali-kali membedakan masturbasi dengan onani. Padahal kedua istilah itu sama menurut ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan ketidakmengertian penyusun RUU.
3. RUU itu terkesan kuat menyudutkan kaum perempuan sebagai penyebab masalah. Seolah-olah kalau ada pria bingung karena terangsang ketika melihat seorang perempuan, itu salah perempuan. Ini sebuah contoh pemahaman yang salah dan bias jender. Sama halnya dengan selalu menyalahkan PSK yang dianggap sebagai penyebab masalah, tidak pernah menyalahkan pria yang mencari dan membujuk mereka.
4. RUU APP bahkan sampai mengatur perempuan dalam berpakaian, termasuk untuk berolahraga, dengan melarang berpakaian yang ’memperlihatkan bagian tubuh yang sensual’. Kita dapat berdebat sampai pusing untuk menentukan bagian tubuh sensual yang mana atau seberapa bagian yang tidak boleh diperlihatkan. Padahal terbukti banyak TKW kita yang berpakaian tertutup menjadi korban perkosaan. Yang pasti, kita akan menjadi bangsa aneh, kalau para perenang kita menggunakan kain kebaya agar pahanya tidak tampak ketika bertanding di SEA Games. Atau dianggap bangsa yang tidak waras, kalau pemain voli pantai kita menuntut bertanding di ruang tertutup rapat agar bokongnya tidak dilihat orang banyak. Hampir pasti para wisatawan mancanegara akan lari terbirit-birit karena mengira kita tidak waras kalau mengharuskan mereka menggunakan kain sarung ketika berjemur di pantai.
5. Harus kita sadari bahwa budaya kita sebenarnya tidak asing dengan pornografi dan pornoaksi. Tetapi karena sudah menjadi sebagian kehidupan sehari-hari, maka kita menerimanya sebagai sesuatu yang biasa saja. Tidak ada bukti seseorang menjadi pemerkosa setelah menyaksikan lukisan perempuan telanjang di pasar seni. Justru seperti inilah kesubyektifan penilaian terhadap sebuah pornografi dan pornoaksi. Kalau RUU itu dipaksakan, konsekuensinya kita juga harus berhadapan dengan budaya lokal kita sendiri.

Kajian Aspek Hukum
1. RUUAPP banyak mengandung kelemahan atau kerancuan baik dari formulasi deliknya substansinya, maupun dari segi pemidanaannya sehingga perlu kiranya dipertimbangkan atau disempurnakan agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bila perlu untuk sementara ditunda pengesahannya atau ditolak menjadi UU dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, dan aspek yuridis dan aspek kemanfaatan hukum.
2. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana perlu kiranya dikaji ulang tentang formulasi dari perbuatan dikriminalisasi sebagai perbuatan pornografi dan pornoaksi dalam RUUAPP tersebut, karena batasannya belum jelas tentang kedua hal tersebut. Kalau sudah salah, keliru, dalam tahapan kebijakan formulasi akan berimplikasi pula pada tahap implementasi dan eksekusi.
3. Karena kita sudah mempunyai KUHP sebagai hukum positif yang dipakai landasan untuk pemidanaan terhadap perbuatan yang bersifat porno pada saat ini dan untuk masa ke depan sudah tertampung dalam Rancangan KUHP Nasional yang isinya lebih jelas dan terperinci dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam RUUAPP, maka perlu dipikirkan apakah RUUAPP ini disahkan sebagai UU atau tidak? Atau ditolak sama sekali agar nantinya tidak terjadi tumpang-tindih dengan UU sebelumnya dan tidak akan menghabiskan biaya (cost) yang berlebihan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan daripada hasil yang akan dicapai.

SARAN
Berikut saran yang dapat diberikan:
Para penyusun jangan memaksakan RUU itu kalau

1. tidak dapat memberikan batasan yang jelas secara yuridis dan konseptual mengenai pornografi dan pornoaksi
2. tidak dapat menghilangkan anggapan salah bahwa hanya perempuan yang menjadi penyebab masalah
3. tidak dapat melindungi hak masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari
4. tidak mampu memberlakukan secara konsisten terhadap budaya lokal yang tergolong pornografi dan pornoaksi
5. Kalau sudah ada aturan yang dapat digunakan untuk menertibkan pornografi dan pornoaksi, tidak perlu dibuat UU yang baru. Efektifkan pelaksanaan UU yang terkait.
6. Berikan pendidikan seksualitas kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja untuk mencegah dampak pronografi dan pornoaksi.
   

Denpasar, 21 Februari 2006
Tim Perumus
Prof. Dr. I Wayan Ardika,M.A. (pemrasaran)
Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And. (pemrasaran)
I Made Sumerta,SH (pemrasaran)
Drs. Ida Bagus Gede Pujaastawa,MA (moderador)
Dr. I Nyoman Darma Putra,M.Litt. (panitia).