Perjalanan ke Senayan (1)

Perjalanan Menolak RUU Antipornografi (1)

Harapan Dialog yang Kandas di Senayan

Lima tokoh masyarakat Bali, yaitu Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, I Gusti Ngurah Harta, Prof. Dr. I Made Bandem, Wayan P. Windia serta Cok Sawitri, pada Selasa (21/2) menemui Pansus RUU Antipornografi dan Pornoaksi (APP) di Gedung DPR RI, Senayan, guna menyampaikan penolakan masyarakat Bali atas rancangan undang-undang yang kontroversial itu. Wartawan I Wayan Juniartha melaporkan perjalanan mereka dalam tiga tulisan bersambung.

Sejak awal, sejumlah kesulitan telah menghadang rencana keberangkatan perwakilan masyarakat Bali ini ke Jakarta. Halangan pertama adalah minimnya dana yang tersedia untuk membiayai keberangkatan delegasi, yang terdiri dari lima anggota inti dan tiga anggota tim pendukung.

Delegasi ini akan mempresentasikan penolakan masyarakat Bali atas RUU (APP)yang sedang dibahas oleh sebuah Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI. Penolakan terhadap RUU tersebut disepakati secara bulat dalam sebuah semiloka yang diadakan oleh Yayasan Sandhi Murti Indonesia pada Sabtu (11/2) lalu di Denpasar. Semiloka dihadiri oleh lebih dari 20 cendekiawan, budayawan dan seniman.

Budayawan Ketut Sumarta merumuskan pikiran para peserta semiloka ke dalam sebuah pernyataan sikap yang komprehensif serta argumentatif sementara cendekiawan muda Made Marlowe menyusun sebuah presentasi visual dari rumusan penolakan tersebut.

“Kita persiapkan semuanya secara hati-hati serta mendalam agar presentasi kita nantinya tidak terkesan asal tolak. Rumusan penolakan mencakup argumentasi-argumentasi dari sisi hukum, sosial serta kultural,” kata pinisepuh Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta yang mengetuai delegasi tersebut.

Kesulitan dana keberangkatan teratasi setelah ada sumbangan pribadi dari Tjokorda Ardhana Sukawati sejumlah satu juta rupiah serta dari AA Puspayoga sejumlah empat juta rupiah. Selain itu, salah seorang anggota tim pendukung, Made Marlowe, menyatakan bahwa ia akan berangkat dengan biaya sendiri.

Kesulitan kedua menghadang di Bandara Ngurah Rai. Pesawat yang ditumpangi para anggota delegasi mengalami penundaan keberangkatan selama satu jam, yang membuat penanggungjawab logistik dan transport, Kadek Suardhana ketar ketir.

“Ini artinya sesudah tiba di Cengkareng kita harus langsung kebut ke Senayan. Tidak ada waktu untuk makan siang karena waktunya sudah mepet sekali,” tegasnya.

Bahkan sesudah tiba di Cengkareng pun kesulitan masih menanti. Saking antusiasnya, sejumlah warga Bali di Jakarta mengirimkan kendaraan mereka untuk menjemput delegasi. Bahkan sutradara Garin Nugroho juga datang langsung ke Bandara untuk menyambut delegasi. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada para pendukung ini, delegasi pun di pecah ke dalam empat kendaraan berbeda.

Celakanya, sopir kendaraan yang ditumpangi Ngurah Harta ternyata tidak paham rute menuju gedung DPR RI. Sang ketua delegasi pun akhirnya datang terlambat ke ruang pertemuan setelah sebelumnya berputar-putar di Ancol dan terjebak kemacetan.

Terlepas dari semua kesulitan itu, delegasi memasuki ruang Pansus RUU APP dengan semangat serta harapan tinggi bahwa para anggota Pansus akan mengakomodasi penolakan masyarakat Bali.

“Saya secara khusus bermeditasi dan memakai jas baru untuk menghadapi peristiwa ini,” ujar Wayan P Windia.

Tak ada yang tahu bahwa harapan tinggi itu sebentar lagi akan berganti dengan kekecewaan yang menyesakkan dada.

“Manusia-manusia Langit”

Sekitar pukul 14.15 WIB, para anggota delegasi diterima oleh Ketua Pansus Balkan Kaplale beserta delapan anggota Pansus, termasuk anggota DPR dari Bali, Dewi Djaksa.

Cok Sawitri mengawali pemaparan delegasi dengan membacakan sambutan I Gusti Ngurah Harta. Pinisepuh Sandhi Murti tersebut mengingatkan para anggota Pansus bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara yang memiliki keragaman sosial budaya serta kepercayaan religius.

Oleh karena itu, menurut Ngurah Harta, setiap aturan yang dibuat seyogianya berdasarkan kesepakatan bersama semua komponen bangsa serta menghormati ke-bhinekaa-an Indonesia. RUU APP jelas-jelas telah mengabaikan kedua hal itu.

“Contoh paling sederhana adalah definisi tentang organ-organ tubuh yang dinilai sensual di dalam RUU APP jelas-jelas telah mengabaikan berbagai definisi yang diyakini berbagai suku bangsa yang eksis di Indonesia. Bahkan, definisi RUU APP cenderung memojokkan kaum wanita,” ujarnya.

Argumentasi Ngurah Harta diperkuat oleh Prof Dr I Made Bandem, yang membacakan rumusan penolakan hasil semiloka. Bandem menegaskan bahwa masyarakat Bali tidak memandang seksualitas, sensualitas serta alat kelamin secara fisikal, material dan banal semata.

“Dalam tradisi kami, sensualitas dan seksualitas dimaknai sebagai metafora sakral tentang proses penciptaan dan pemeliharaan semesta,” ujarnya.

Dengan bernas Bandem memaparkan tentang Lingga-Yoni serta ketelanjangan yang sering tampak pada sejumlah ikon sakral tradisi Bali.

“Buah dada Dewi Kali atau Durga bukanlah sebuah upaya untuk membangkitkan berahi, tetapi simbol tentang aspek welas asih dari Tuhan sebagai “Ibu Semesta” yang mampu “menyusui” seluruh umat manusia,” tegasnya.

Delegasi Bali menyatakan bahwa RUU APP tidak hanya akan menghancurkan pariwisata Bali serta mengekang kebebasan kreatif seniman Bali, namun, yang terpenting, akan menghalangi orang Bali untuk melaksanakan ibadah keagamaannya.

“Maaf, tapi tafsir tunggal yang muncul pada RUU APP membuat kami khawatir bahwa ini adalah upaya diam-diam untuk memberlakukan syariat Islam. Karena itu, RUU ini rawan memicu disintegrasi bangsa,” tegas Cok Sawitri.

Sayangnya, sesudah paparan dari Cok Sawitri dan Bandem, pertemuan kemudian berubah menjadi ceramah satu arah. Tidak terjadi dialog yang mencerdaskan karena Balkan Kaplale justru sibuk memberikan kesempatan bicara kepada para anggota Pansus.

Paling tidak ada enam anggota Pansus yang bergiliran “berceramah”. Meski mereka memuji-muji rumusan delegasi Bali sebagai dokumen yang “komprehensif dan harus dicermati” pada akhirnya mereka malah secara panjang lebar menggurui delegasi Bali dan bersikeras untuk melanjutkan pembahasan RUU APP.

Bahkan, interupsi dari Garin Nugroho, yang meminta anggota Pansus untuk menghormati Pedanda Sebali dan memberikan kesempatan berbicara kepada beliau, disikapi dengan nada tinggi oleh Balkan Kaplale.

“Saudara anggota delegasi atau cuma penonton,” tukas Kaplale.

Hal ini segera memicu kemarahan Cok Sawitri serta I Gusti Ngurah Harta. Namun, pada akhirnya, sebagian besar waktu pertemuan itu memang dihabiskan oleh para anggota Pansus sendiri. Hingga pertemuan berakhir, dua anggota inti delegasi Bali, Ngurah Harta dan Wayan P Windia, tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikirannya.

“Kita seakan-akan sedang berbicara dengan manusia-manusia dari langit, yang merasa tahu dan paham segalanya dan karena itu tidak perlu lagi mendengarkan orang lain. Baru sekarang saya tahu, bagaimana sikap dan tingkah laku para anggota dewan kita ini, ” sesal Windia.