Tuesday, February 28, 2006

In Defense To Independence


R E M E M B E R: In Defense to Independence
Kemerdekaan untuk merayakan keberagaman tradisi budaya serta tradisi relijius adalah harga mati bagi sebuah republik yang bersetia pada "Bhinneka Tunggal Ika".
Saat sebuah kelompok mencoba-coba untuk mengekang kemerdekaan itu maka sudah saatnya kita berdiri bersama-sama dan berteriak
"T I D A K!"
RUU Antipornografi dan Pornoaksi adalah bagian dari skenario besar untuk memenjarakan pikiran kita dan merantai kebebasan kita.
Karenanya, mari berdiri dan teriakkan pembelaan kita untuk republik ini, untuk budaya dan keimanan kita!
(jiwamerdeka/nameless is a virtue, 2006)
support
support
Komponen Rakyat Bali Movement
against the drafting of
Indonesia's controversial antipornography & pornoaction bill
RUU APP: I Reject U

Graphic was designed by an anonymous sympathizer at http://electronposts.blogspot.com

20 Comments:

At 12:22 AM, Anonymous SONIA said...

SUDAH SAATNYA BAGI KITA UNTUK MENGATAKAN TIDAK. MAJU TERUS! KARENA INI ADALAH HIDUP. MAKA HARUS DIPERJUANGKAN.

 
At 1:44 AM, Anonymous Anonymous said...

Tidak berpakaian itu bukan porno. Kita dilahirkan dalam 'ketelanjangan'. Ketelanjangan itu memiliki makna ketulusan, kemurnian, seperti saat kita dilahirkan: murni, luhur. Yang menyebabkan porno adalah hati atau pikiran jahat yang ada dalam manusia.
Mungkin RUU APP ini bagian dari kemunafikan. Takut kalo boroknya, kejelekannya, dan cacat-cacat lain ketahuan.
Mari terus maju memperjuangkan kesucian dan kemurnian ritual, seni dan budaya yang sudah kita miliki jauh sebelum penggagas atau perancang undang-undang itu lahir.
Tapi di sisi lain, para penjaja tubuh mesti sadar akan 'kehendak Sang Khalik' menciptakan manusia dengan tubuh yang indah. Mensyukurinya dengan menjaga kesehatan, mengembangkan bakat dan kemampuan demi kebahagiaan dan keluhuran hidup manusia. Dengan demikian Sang Pencipta akan bangga terhadap kita, makhluk ciptaan-Nya.
Mari berjuang untuk membangun kehidupan yang sungguh luhur melalui cara-cara luhur yang telah kita rintis dan jalani selama ini sesuai dengan kekayaan budaya kita.

 
At 6:11 AM, Anonymous Anonymous said...

Om Swastiastu...


Sebelumnya saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan
tulisan saya. Tulisan saya ini semata-mata kecintaan saya terhadap agama
Hindu yang mewajibkan kita untuk berbakti dan setia kepada Negara, dalam
hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan tetap menghormati pendapat sameton Hindu dan Bali yang sudah
ada terhadap RUU tersebut, setelah saya dalami RUU Pornografi dan
Pornoaksi tersebut, saya berkesimpulan bahwa isi daripada RUU tersebut secara
prinsipil memiliki cacat hukum.

Pertimbangan
1. RUU tersebut sangat kental memuat aturan-aturan yang sebagian
besar didasarkan kepada ajaran agama tertentu di Indonesia sehingga akan
menimbulkan potensi konflik yang besar dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dampaknya NKRI menjadi terancam.
2. Bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum positif di
Indonesia dan UUD 1945 (Pasal 29) sebagai sumber tertib hukum di
Indonesia memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya suatu Hak Asasi
Manusia untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.
3. Penerapan suatu ajaran agama kepada WNI yang beragama lain
sebagaimana tertuang dalam RUU tersebut dapat merupakan suatu pemaksaan
kehendak jika tidak disetujui oleh umat yang berbeda tersebut. Dengan
demikian sangat jelas, tegas dan gamblang telah menyalahi dan sangat tidak
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
4. Dari segi aspek bahasa dan istilah hukum, banyak ketentuan dalam
RUU tersebut yang memiliki arti ganda di masyarakat yang berpotensi
mengakibatkan kekacauan penafsiran. Sebagai contoh:
a.Si A (Pria) meniduri Si B (wanita).
Kata "meniduri" dalam kalimat tersebut dapat memenuhi unsur-unsur
pidana dalam RUU tersebut. Padahal kalimat Si A (Pria) meniduri Si B
(wanita) dalam contoh tersebut digunakan untuk mendeskripsikan seorang ayah
yang baik (Si A) meninabobokan anak wanitanya (Si B), dan bukan
mendeskripsikan suatu perbuatan asusila atau pornografi dcan pornoaksi.
b.Seorang wanita merintih kesakitan karena secara tidak sengaja
memegang kabel telanjang.
Kata "telanjang" dalam kalimat inipun dapat memenuhi unsur-unsur
pidana sebagaimana diatur dalam RUU tersebut karena berkonotasi pornografi
dan pornoaksi.
5. Dari aspek seni, RUU tersebut dapat membelengu kreativitas seorang
seniman. Dengan demikian hal ini pun akan sangat bertentangan dan tidak
sesuai dengan UUD 1945 yang memberikan jaminan Hak Asasi Manusia kepada
setia WNI untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Konsekwensi
logis dari RUU tersebut jika diberlakukan adalah tidak diperbolehkannya
patung, lukisan atau foto dengan objek telanjang atau setengah telanjang
(yang menunjukan aurat) dipamerkan, dipajang atau ditempatkan di tempat
umum atau ruang terbuka publik. Salah satu contoh konkretnya yang akan
menjadi korban dari RUU ini adalah patung di daerah perempatan Pancoran
Jakarta.

Solusi:
Jika RUU tersebut dirasakan sangat diperlukan menurut pemahaman
kelompok agama tertentu di Indonesia maka hanya dapat dijadikan sebagai
Hukum Positif hanya bagi umat agama yang bersangkutan saja dan tidak dapat
dipaksakan kepada umat agama lainnya. Dalam tatanan Hukum Positif di
Indonesia yang berlaku sampai dengan saat ini terdapat preseden yang
secara jelas dan tegas membuktikan mengenai hal tersebut yaitu
Undang-Undang tentang Peradilan Agama Islam, yang hanya berlaku bagi umat Islam
yang memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa atas perkara nikah,
talak, rujuk dan waris berdasarkan Hukum Islam.

Demikian pendapat hukum saya atas RUU tersebut.

Saya mohon perkenan seluruh sameton Hindu untuk dapat mewaspadai isu
RUU Pornografi dan Pornoaksi bergerak menjadi "bola panas" yang
akhirnya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika berkenan
kiranya:
"jangan sampai kita umat Hindu (terutama bali) terpancing untuk
menciderai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Weda mengajarkan kepada kita untuk berdharma bhakti dan setia
terhadap Negara. Seorang Bhisma harus rela berperang membela kezaliman melawan
anak cucunya sendiri karena terikat sumpah setia kepada Negara Hastina.
Sebaliknya, Pandawa juga harus rela berperang melawan Saudara, guru dan
Kakeknya sendiri demi membela kepentingan Negara Indraprastha.

Mendiang I Gusti Ngurah Rai dan para pahlawan kemerdekan Indonesia
lainnya dari Bali akan menangis karena perjuangannya membela NKRI harus
diakhiri dengan pecahnya Bali dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mari kita usahakan semaksimal mungkin upaya lain terlebih dulu dalam
memberikan pencerahan bagi para pemimpin bangsa ini serta
saudara-saudara sebangsa kita yang lupa akan dharma mereka terhadap negara.

Om Awighnam Astu Namo Sidham Swaha
Om Dirghayur Astu Tat Astu Astu Swaha
Om Ano Badravo Kratavo Yantu Visvatah
Om Shanti Shanti Shanti Om

I Ketut Hadi Priatna
ketuthadi@yahoo.com

 
At 11:55 AM, Anonymous Warga Bali Di New York said...

New York, 28 Februari 2006

Yth: Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi
Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta

Bapak dan Ibu Wakil Rakyat yang Kami Hormati

Setelah mempertimbangkan Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, kami yang namanya terdaftar dibawah ini sebagai bagian dari masyarakat Bali yang berada di New York dan sekitarnya menyatakan sikap bulat untuk menolak tegas Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dengan alasan sebagai berikut.

• Kami menilai bahwa RUU ini tidak mengakui dan menghormati adanya keragaman nilai nilai sosial, budaya, dan agama yang ada di Indonesia.
• Kami menilai bahwa RUU ini tidak dapat memberikan definisi dan batasan pornografi dan pornoaksi yang jelas sehingga dapat mengekang kebebasan berkreatifitas dan beraktifitas setiap insan di Indonesia.
• Kami menilai bahwa RUU ini sangat mengekang kebebasan masyarakat Bali dalam mengungkapkan nilai nilai agama dan budaya melalui kesenian.
• Kami menilai bahwa RUU ini sangat mengekang kebebasan pers.
• Kami menilai bahwa RUU ini dirancang dari sudut pandang kaum laki laki sehingga tidak menghargai hak hak wanita dan anak anak.
• Walaupun ada tujuan dari RUU ini untuk mengatasi problema moralitas bangsa, kami menilai bahwa RUU ini tidak efektif dalam mencegah aksi aksi amoral (bom bunuh diri) yang terjadi di Indonesia belakangan ini.
• Kami menilai RUU ini tidak perlu karena perangkat hukum yang sekarang ada sudah dapat mengatasi masalah masalah yang menyangkut kesusilaan. Perihal pornografi dan pornoaksi sudah diatur dalam KUHP.

Sikap kami ini merupakan dukungan penuh atas hasil perumusan Semiloka RUU Antipornografi dan Pornoaksi yang diselenggarakan oleh Yayasan Sandi Murti Indonesia pada tanggal 11 Februari 2006 di Denpasar, Bali.


Daftar Nama Warga:
IGG Adiwijaya
Ni Luh Erna Ambarwati
Gede Antara
Ida Ayu Ari Candrawati
Ni Ketut Ayu Harmini
Eka L. Mastra
Made Ari Mastra
Nonik Mastra
Nina Mastra
Lisa Permata
Nyoman Saptanyana
Wayan Suastika
Made Wiracita Tantra
Melati Widyaningsih

 
At 10:44 PM, Blogger Dewi Djakse said...

Tolak RUU APP

 
At 10:45 PM, Anonymous DewiDjakse said...

Tolak RUU APP

 
At 12:14 AM, Blogger Forkam Mahabraya said...

OM Swastyastu,
kami dari FORKAM MAHABRAYA turut mendukung perjuangan ini, mari kita lawan RUU APP!!
pernyataan sikap kami ada di:http://mahabraya.blogspot.com/
Om Shanti, Shanti, Shanti OM

Darmayuda
Litbang Forkam Mahabraya

 
At 4:55 AM, Anonymous Anonymous said...

Mohon apabila RUU ini ditetapkan menjadi UU. SELURUH DESA ADAT YANG ADA DIBALI MENGELUARKAN AWIG-AWIG "DILARANG MENGGUNAKAN JILBAB DI LINGKUNGAN DESA ADATNYA, APABILA ADA YANG MELANGGAR MAKA PERLAKUKAN SAMA DENGAN RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI".
Kalau perlu di bali ada pengadilan adat khusus untuk ini.
Terima kasih.
FUCK TERORIS!

 
At 6:38 AM, Blogger Forkam Mahabraya said...

Pernyatan Sikap Forkam Mahabraya:

RUU Pornografi dan Pornoaksi disahkan?
“Otonomi Khusus” bagi Bali !

Om Swastyastu,
Latar belakang
Bahwa sebuah peraturan perundang-undangan disusun untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga negaranya, dan apabila perundangan-perundangan membawa dampak yang sebaliknya, maka undang-undang itu menjadi kontra produktif terhadap eksistensi warganegaranya.
Bahwa Indonesia yang berdasar Pancasila dan Bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat menghargai keragaman budaya, agama, dan suku bangsa. Bahwa pemaksaan terhadap suatu pemikiran dari satu kelompok tertentu, kami pandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap dasar negara dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa, hal ini dapat membawa dampak bagi terjadinya disintegrasi bangsa.
Bahwa RUU APP lebih banyak mengandung muatan politis dari pada fungsi dari undang-undang itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari substansi RUU APP yang sesungguhnya sudah termuat dalam KUHP, sehingga dipandang mubasir dari segi manfaat.

Kajian-kajian
Berikut kami paparkan beberapa kajian dari berbagai aspek sebagai bahan pertimbangan pernyataan sikap Forkam Mahabraya:

Kajian Ideologi
Pancasila sebagai dasar negara sangat menghargai unsur pluralisme terutama pada sila ketiga “Persatuan Indonesia” dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”, yang menjunjung tinggi kebinekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemaksaan terhadap pengesahan RUU APP dipandang sebagai pengingkaran terhadap Dasar Negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kajian Politik
RUU APP belum banyak mengakomodasi pemikiran yang pluralis. Ada indikasi bahwa pembahasannya dipaksakan oleh kekuatan di dalam parlemen sebagai komoditi politik untuk mencari simpati konstituen. Di lain sisi, materi dalam RUU APP ini juga berpotensi memicu terjadinya disintegrasi bangsa.

Kajian Ekonomi
Perekonomian Bali sangat bergantung pada industri pariwisata. Hasil dari industri pariwisata ini selain dinikmati oleh masyarakat Bali, juga merupakan sumber devisa bagi negara. Apabila RUU APP ini disahkan, maka dapat mengganggu kenyamanan serta mengurangi minat para calon wisatawan untuk datang ke Bali. Ini berarti dapat menghambat perkembangan industri pariwisata, yang sekaligus mengguncang perekonomian Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kajian Sosial
Permasalahan ekonomi sebagaimana dipaparkan di atas tentu akan berdampak pada permasalahan sosial. Misalnya pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran dibidang industri pariwisata secara otomatis dapat memunculkan berbagai permasalahan sosial. Kekawatiran yang paling buruk adalah saat implementasi dari undang-undang ini dapat memancing permasalahan yang berbau SARA.

Kajian Budaya
Pembentukan identitas nasional pada prinsipnya adalah berakar dari berbagai budaya lokal yang hidup dan berkembang di Indonesia. Adanya keragaman budaya di Indonesia yang memiliki ukuran berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya dalam memandang sensualitas dan erotisme. Sehingga keberagaman ini tidak bisa dipaksakan untuk menerima cara pandang yang seragam dalam satu sisi pandangan budaya tertentu saja. Sebab hal ini akan memasung kreativitas anak bangsa dalam berkreasi dan bersaing dalam kancah nasional maupun mancanegara.
Di Bali erotis dan sensualitas tidak otomatis berarti porno. Cara pandang masyarakat Bali terhadap erotisme dan sensualitas tidak hanya dari segi material belaka, namun dilihat pula dari segi substansial dan spirit yang sarat dengan muatan simbul kearifan dan keluhuran tradisi. Bahkan karya-karya seni di Bali yang mengandung unsur sensualitas dan erotisme memiliki nilai magis dan daya tarik tersendiri yang menjadikan Bali sebagai salah satu museum hidup peradaban dunia. Sehingga pengesahan RUU APP yang tidak memberi pengecualian terhadap eksistensi budaya Bali adalah suatu upaya sistematis yang bertujuan untuk menutup “taksu Bali” dalam simbul formal ke-Indonesiaan.

Kajian hukum
RUU APP ini sesungguhnya mencoba memperluas pemahaman yuridis tentang kesusilaan dan kesopanan sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya tumpang-tindih aturan yang mengatur tentang hal yang sama dalam undang-undang yang berbeda tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Dengan suatu definisi yang tidak lugas serta multi-interpretatif, proses penegakkan dari undang-undang ini juga sesungguhnya dapat menimbulkan permasalahan yang komplek.
Sebagai hukum nasional RUU APP ini juga tidak dapat menghindar dari potensi benturan dengan sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia. Seperti misalnya di Bali, hukum adat yang berakar dari kearifan lokal masyarakat Bali serta dijiwai oleh nilai-nilai Hindu juga memiliki ukuran tersendiri tentang kesusilaan dan kesopanan. Sehingga, permasalahan di Bali justru akan muncul saat di satu sisi Undang-undang APP diimplementasikan secara tegas sebagai produk hukum nasional, namun di lain sisi masyarakat Bali lebih “tunduk” pada kaedah hukum adat.
Satu hal penting lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah dalam hal kelembagaan, dimana dengan adanya kewenangan luas yang dimiliki Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional(BAPPN) sangat berpotensi untuk menimbulkan masalah baru. Misalnya masalah kelembagaan antara BAPPN dengan aparat kepolisian maupun dengan aparat penegak hukum adat yang eksis di Bali (pecalang).

Berdasarkan kajian-kajian di atas maka kami Forkam Mahabraya menyampaikan sikap:

A. Secara Subtansi:
1. Bahwa definisi Pornografi dan Pornoaksi sebagaimana tertuang dalam RUU Pornografi dan Pornoaksi belum memberi batasan yang jelas dan bersifat sangat subyektif, sehinga dapat menimbulkan penafsiran yang beranekaragam.
2. Bahwa RUU ini telah dipaksakan keberadaannya mengingat substansinya telah tercantum dalam KUHP dan perundangiundanagn lainnya.
3. Mengingat Indonesia adalah bangsa yang pluralis, sehingga dikawatirkan pemberlakuan UU ini akan menimbulkan disintegrasi bangsa.
4. Bahwa UU ini akan menimbulkan efek bola salju yang akan menghancurkan perekonomian di Bali yang sangat bergantung pada sektor seni dan pariwisata.

B. Secara Proses:
1. Bahwa RUU ini masih memerlukan sosialisasi yang lebih luas keberbagai kalangan.
2. RUU ini bila disahkan akan bertentangan dengan kearifan lokal (local genius) yang sudah ada di beberapa daerah, yang merupakan asset budaya bangsa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jika RUU ini tetap dipaksakan untuk disahkan maka kami mengusulkan pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Bali.
Demikian pernyataan sikap kami,
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 19 Pebruari 2006
Ketua Forkam Mahabraya,
ttd
Gede Agus Surya Pratama, ST

Forkam Mahabraya:
Sekretaria Jl. Seruni Gg.Arya No. 3 Telp. 236425
http://mahabraya.blogspot.com/
Posting by: Ngurah Darmayuda (litbang forkam mahabraya)

 
At 2:09 AM, Blogger jancux'z crew said...

baru jadi RUU aja udah kontroversi,apalagi kalo udah disahkan.
Urus aja masalah rakyat yang lainnya,jangan malah nambah masala.Masalah flu burung blom selesai,kekerasan thdp anak belum kelar,masalah kelaparan di yahukimo belum suud,korupsi masih belum jelas.Selesaiin itu dulu aja.
RUU hanya mementingkan golongan tanpa pikir apa dampaknya,khususnya bali.

 
At 6:06 PM, Anonymous Anonymous said...

BAnyak sekali pendapat masyarakat telah saya baca dan saya setuju dengan ,mereka. Bila RUU disahkan menjadi UU, pertanda tidak baik bagi kaum wanita khususna yang baru menjadi Ibu. bukan hanya di Bali tapi di Indonesia. Kenapa? karena seorang wanita yang baru menjadi ibu ingin memberikan yang terbaik bagi bayinya yakni dengan menyusui bainya kapanpun dan dimanapun dia berada, tak terkecuali di tempat umum. nanti bila ibu tersebut buka baju bisa dipidana dong....
Nggak usah dilanjutin tuh RUU itu,
kenapa mesti menudutkan wanita melulu?????????????

 
At 9:02 PM, Blogger Ni Made said...

Veils for Rent!
As a young Balinese woman I want to express my deep concern about the so-called “Pornography Bill”, which – if ever passed – would jeopardize Bali’s main income source, namely tourism!
All over Indonesia (real) pornography (video blue) is sold under the table, but Jakarta’s hypocrite legislators are going to criminalize tourists showing their hips, navel or thighs. Up to ten (!) years imprisonment and fines up to Rp 1 billion will certainly attract millions of tourists to visit Indonesia (not only Bali) as an “open society”.
Suggestion for those who are responsible for this “idiotically ludicrous document” (quotation columnist Aridus): On every airport, next to the Visa on Arrival Desk set up a counter where tourists can rent veils and ankle-long swimming suits.
Next elections are coming for sure. Balinese will not vote for parties who support this ridiculous law!

 
At 12:53 AM, Anonymous Anonymous said...

Stop talking about it like old housewives and get out and rid yourselves of both Jakarta and its institutions (police, judges, lawyers, government offices, the governor) as you will never enjoy freedom and economic prosperity until you get rid of this stench. Do not leave the job half done, otherwise nothing will change. Campaign for and secure foreign support and help. Remember, Jakarta does not just steal your human and civil rights, it steals your money too (work out how much comes into Bali in tourism $ and then take a look at what stays in Bali - take a look at your roads, schools and hospitals). Get your dignity and lives back, but also get your land and revenues back from the thieves who call Suharto a friend to this day. Remember what the hotels do when they have few guests even though they still make money. Remember what people earn in the tourism industry elsewhere and why? Do the hotels charge more? No, the people who work for them simply get treated better. Remember.

 
At 9:58 PM, Blogger bagusbali said...

Wahai semeton bali.....jangan biarkan diri kita di injak-injak oleh orang yang sok suci namun sebenarnya dia sendiri yang diliputi oleh lumpur dan "TAI".

Kita di ciptakan oleh SHANG HYANG WIDHI, hanya kepada beliau kita harus hormat, hanya beliau yang bisa membatasi kita, melarang kita, dan mengatur kehidupan kita. Bukan orang orang di senayan Yang berpikiran kerdil sok suci yang bisa mengatur kita.

Kita orang bebas....bali is holy island....Mereka tidak tau bahwa sebelum mereka lahir kita sudah memiliki tatanan kehidupan yang super toleransi. Mereka masih bau kencur....sudah ngomong tentang kepornoan. Padahal sudah menjadi rahasia umum setiap kunjungan selalu disertai paket "STRIPTEASE".
Eh...kok berani ngomong kepornoan....!!!!
Wahai para pansus UPP.....bercerminlah dahulu, usap ilermu, upilmu masih banyak sehingga tidak bisa mencium aspirasi, basuhlah MATAMU agar bisa melek untuk memahami keBhinekaan dalam bangsa ini.

Semeton bali mari kita bersatu tolak UPP yang konyol ini...." Tiada Hidup Yang Indah Selain Kebebasan. MERDEKA!!!!!!

(D. PRODEN)

 
At 7:03 AM, Anonymous Nurlan Silitonga said...

Saya heran sekali kenapa ya????? para orang yang "Mulia Mulia itu" bukannya membentuk Pansus "RUU AKKK" (ANTI KEMISKINAN, KEBODOHAN DAN KORUPSI!!!) Malah heboh buat RUU APP yang nggak jelas arah tujuan dan juga landasan hukumnya. Apalagi sekarang ini ada kesan dipaksakan untuk diterima!!!

 
At 8:02 PM, Anonymous Anonymous said...

Emang PADA BEGO YACH....
DPR YANG KITA PILIH YANG KITA ANGGAP MAMPU, PINTER, CERDASSSSSS TAPI NYATANYA PADA BEGO-BEGO SEMUA.
NGAPAIN NGURUSIN UU PP, MENDINGAN URUSIN TUH RAKYATMU YANG PADA KELAPARAN, KEBANJIRAN, KEBODOHAN.
BERANI2NYA BICARA MASALAH MORAL, EMANGNYA MUI TUH PUNYA MORAL NGGAK ??????
YANG NAMANYA AGAMA & KEPERCAYAAN TUH HARUS BERDASARKAN KEYAKINAN.
BUKANNYA DIPAKSAKAN TAUUUUUUUUUU.....

 
At 8:25 AM, Anonymous Anonymous said...

moslem fundamentalism, go to hell (or at least to a far remote island), stay away from us....

 
At 12:21 PM, Anonymous Anonymous said...

DO YOU GUYS KNOW THAT "J" is for Jakartans AND Jerk-OFF..

Yeah JAKARTANS SHOULD BURN IN HELL

 
At 10:29 AM, Anonymous Arta said...

Hey am in Jakarta, I am against thhis so called RUU APP shit...Our DPR is just a bunch of middleast morons..

 
At 10:41 AM, Blogger Ferby Freedom said...

Saatnya kita hapuskan undang2 RUU APP..!!
Jangan menjadi Fanatik dengan adat timur tengah..!!

 

Post a Comment

<< Home