::: Tolak Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi! :::

JAGA BHINNEKA TUNGGAL IKA - TOLAK RUU PORNOGRAFI

2009-09-18T23:54:00.000-07:00

JAGA BHINNEKA TUNGGAL IKA - TOLAK RUU PORNOGRAFI

Materi/Naskah RUU APP 2006 & RUUP 2008

2009-09-17T18:07:00.000-07:00

*** Silahkan download materi/naskah yang terkait dengan RUU APP 2006 dan RUUP 2008 dalam format PDF dan PPS di situs berikut ini.

AKSI HENING MENOLAK RUU PORNO, BALI 23/10/2008

2008-10-21T20:42:00.000-07:00

Kerabat Puspawarna,

Kumpulan manusia jaman batu, picik lagi misoginis, di DPR---yang konon mewakili suara rakyat---teguh bersikeras menggolkan RUU Tentang Pornografi (RUU TP). Padahal penolakan keras muncul dari berbagai daerah di Indonesia (yang bukan saja sekadar memprotes, tapi juga mengancam, this ain't no joke, memisahkan diri dari Indonesia).

Argumen-argumen penolakan nan cerdas-tajam-komperehensif yang disampaikan langsung oleh berbagai elemen masyarakat di Bali kepada anggota Panitia Khusus RUU TP saat uji publik pada 13 Oktober di gedung DPRD Bali ternyata cuma dianggap angin lalu. Kabar terakhir menyebutkan bahwa RUU TP kemungkinan besar akan masuk ke rapat paripurna pada 30 Oktober 2008 yang artinya sebentar lagi RUU ini bakal naik kelas menjadi Undang Undang.

Whew, seandainya saja anda hadir menyaksikan seberapa mencla-mencle anggota panitia tersebut membeberkan alasan pembenarannya. Ketauan banget kualitas personel Pansus tersebut. Entah memang dungu bin tolol atau pura-pura dungu. Argumen-argumennya semata normatif, mbulet, bisanya cuman bilang "RUU ini untuk memberantas maraknya pornografi" dan sejenisnya tanpa fondasi argumen yang kuat apalagi runcing. Saya sendiri sampai heran, kenapa homo sapien bodoh-bebal macam mereka bisa mendapat tempat sebegitu terhormat.

Malah ada salah satu anggotanya adalah seorang wanita yang bergelar profesor tapi kok bisa gak tau jika RUU TP ini sampai tembus justru kaumnyalah yang bakal jadi korban paling maksimum.

Coba deh baca ulang lagi kesimpulan ringkas-padat kenapa RUU TP harus ditolak:
1) Definisi “Pornografi” pada RUU Pornografi sangat luas, setiap orang bisa menjadi tersangka dan setiap perbuatan bisa dituduh sebagai tindakan pornografi.
“Pasal Karet” pasti merugikan rakyat!
2) RUU Tentang Pornografi didasarkan pada standar moral dan kepercayaan satu kelompok masyarakat tertentu saja. Artinya: RUU Tentang Pornografi tidak menghormati keragaman budaya dan kepercayaan yang ada di Indonesia.
RUU Tentang Pornografi mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika!
3) RUU Tentang Pornografi melecehkan kaum perempuan karena memandang mereka semata-mata sebagai mahluk yang membangkitkan nafsu seksual.
Lawan RUU Pornografi yang menistakan Ibu dan saudara perempuan kita!
4) RUU Tentang Pornografi berpeluang memicu disintegrasi bangsa. Tidak ada satupun suku di Indonesia yang mau direndahkan kebudayaannnya sebagai kebudayaan porno. Lawan RUU Pornografi yang tidak menghormati kebudayaan nusantara!

Jadi jangan pernah menyerah. Jangan mau dikibuli oleh manusia-manusia gua Penegak Keadilan Seksual.

Ayo kita bergerak lagi, lawan lagi kesewenangan ini, berperansertalah di aksi damai;
Hari/Tanggal/Jam: Kamis, 23 Oktober 2008, 15.00
Tempat: Pantai Sanur (Dunkin Donuts terus lurus)
Pakaian: Putih, bawa bendera/pita merah putih
Agenda: panggung budaya, penyebaran leaflet, pemasangan spanduk-spanduk penolakan

NB: Untuk aksi kali ini akan minim orasi. Lebih banyak berupa gerakan penyadaran ke masyarakat luas seberapa berbahayanya RUU TP ini. Pula, beberapa hari lalu kami dari Komponen Rakyat Bali mulai menyuarakan isu ini ke dunia internasional---ya udah, sekalian aja dah kita angkat ke publik mancanegara. Oleh sebuah rumah produksi Australia, selain telah diwawancara langsung, peraturan kacrut anti pluralisme ini akan diberi ruang cukup lega di sebuah acara televisi (kemungkinan stasiunnya ABC Australia) berupa "feature" sepanjang 10 menit.

Furthermore, tokoh-tokoh pluralis lain macam Anand Khrisna, Guntur Romli, dsb, juga sudah banyak berbagi cerita di sebuah diskusi di Ubud Writers Festival yang dihadiri oleh puluhan orang dari berbagai negara. Oh, pemilihan lokasi aksi di Sanur juga bertujuan menggaet perhatian masyarakat global sebab kebetulan di tempat tersebut sedang berlangsung Asian Beach Games. Semoga gerakan perlawanan ini mendapat atensi besar dari dunia internasional---dan berujung baik, tentu saja. Kita lihat saja nanti.

Merdeka Menjadi Bianglala,
RUDOLF DETHU
Relawan Komponen Rakyat Bali

Serentak Kita Tolak RUU PORNO - 23/10/2008

2008-10-21T20:39:00.000-07:00

Anda termasuk orang yang peduli dengan perlindungan anak dan perempuankorban pornografi?

Apakah anda merupakan warga Indonesia yang berpegang pada falsafahPancasila dan UUD 1945?

Apakah anda pecinta seni, budaya dan warisan leluhur bangsa Indonesia?

Apabila anda termasuk didalamnya, maka bergabunglah dalam aksi:
Pada 23 Oktober 2008 pukul 12.00 WIB
Massa Aksi Berkumpul di Taman Ria Senayan Jl.Gatot Soebroto
RUTE : DARI TAMAN RIA LONG MARCH KE GEDUNG DPR
DRESSCODE : PAKAIAN TRADISIONAL

Mari Bersama-sama Serukan Penolakan Ini Demi Terciptanya Indonesiayang Adil dan Beradab.

Contact person : Umi, Jo dan LBH APIK Jakarta (021-87797289)

Free Special Event: A “Pornographic” Discussion

2008-10-14T23:18:00.000-07:00

Free Special Event

A “Pornographic” Discussion

“In 2006, Indonesia’s House of Representatives introduced a draft of legislation: Anti Pornography Bill. The bill soon drew a nation-wide opposition from various rights groups. The House eventually postponed the bill. On July 2008, the revised form of the bill re-surfaced on the House’s floor under a new name; Pornography Bill. A similar wave of rejection takes place in every corners of the nation. This time, the pro-bill legislators apparently will prevail…”

Join the leaders of the Bali’s People Component (KRB), the loose coalition of artists, intellectuals and activists that spearheads the opposition against the bill in Bali. Discuss various “off the record” aspects behind the bill and how the bill would trample upon individual rights for cultural, religious and artistic freedom, not to mention the right for privacy!. Share your thoughts and give your support to the cause.

Place: Neka Art Museum
Time: 01.00 PM-end
Admission: Free

JAGA BHINNEKA TUNGGAL IKA, TOLAK RUU PORNOGRAFI !

2008-10-10T01:36:00.000-07:00

JAGA BHINNEKA TUNGGAL IKA, TOLAK RUU PORNOGRAFI !

Kenapa Menolak?

1) Definisi “Pornografi” pada RUU Pornografi sangat luas, setiap orang bisa menjadi tersangka dan setiap perbuatan bisa dituduh sebagai tindakan pornografi. “Pasal Karet” pasti merugikan rakyat!
2) RUU Pornografi didasarkan pada standar moral dan kepercayaan satu kelompok masyarakat tertentu saja. Artinya: RUU Pornografi tidak menghormati keragaman budaya dan kepercayaan yang ada di Indonesia. RUU Pornografi menghianati Bhinneka Tunggal Ika!
3) RUU Pornografi melecehkan kaum perempuan karena memandang mereka semata-mata sebagai mahluk yang membangkitkan nafsu seksual. Lawan RUU Pornografi yang menistakan Ibu dan saudara perempuan kita!
4) RUU Pornografi berpeluang memicu disintegrasi bangsa. Tidak ada satupun suku di Indonesia yang mau direndahkan kebudayaannnya sebagai kebudayaan porno. Lawan RUU Pornografi yang tidak menghormati kebudayaan nusantara!

Apa yang bisa kawan-kawan lakukan?

1) Ikut turun ke jalan mengikuti setiap aksi budaya yang dilakukan Komponen Rakyat Bali (KRB). Tunjukkan perlawanan Bali yang damai, santun dan indah!
2) Hubungi kerabat yang menjadi pejabat atau anggota Dewan, minta mereka untuk menyuarakan penolakan pada RUU Pornografi.
3) Kibarkan bendera Merah Putih di depan rumah sebagai tanda setia pada Indonesia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
4) Kibarkan bendera menolak RUU Pornografi di Bale Banjar masing-masing.
5) Kirim SMS “Atas nama Pancasila, Kami menolak RUU Pornografi” ke:
Presiden RI : 9949
Balkan Kaplale (Ketua Pansus RUU Pornografi DPR RI) 081383891001

Mari Berjuang Untuk Bhinneka Tunggal Ika!

KOMPONEN RAKYAT BALI
Jalan Tukad Citarum 999X, Panjer, Denpasar
http://jiwamerdeka.blogspot.com/

Ulysses

2008-09-28T23:39:00.000-07:00

Ulysses

ADA seorang perempuan yang mudah dilupakan dunia tapi seharusnya tak dilupakan kesusastraan. Namanya Margaret Anderson.

Ia lahir pada 1886 di Indianapolis, Amerika Serikat, di sebuah keluarga yang berada, dengan seorang ibu yang hampir setiap tahun tergerak untuk pindah ke rumah baru—dengan mebel, taplak, gorden, dan lukisan dinding baru.

Margaret tak seperti ibunya, tapi ia punya keresahannya sendiri.

Pada suatu malam, ketika ia berumur 21 tahun, setelah seharian merasa murung, ia terbangun dari tidur. ”Pikiran persis pertama: aku tahu kenapa aku murung,” demikianlah tulisnya, mengenang. ”Tak ada yang bersemangat yang terjadi—nothing inspired is going on. Kedua: aku menuntut hidup harus bersemangat tiap saat. Ketiga: satu-satunya cara untuk menjamin itu adalah mendapatkan percakapan yang bersemangat tiap saat. Keempat: kebanyakan orang tak bisa jauh dalam percakapan….” Akhirnya kelima: ”Kalau aku punya sebuah majalah, aku akan dapat mengisi waktu dengan percakapan yang terbagus yang bisa disajikan dunia….”

Syahdan, pada umur 28 tahun, ketika ia sudah lumayan dikenal sebagai penulis resensi buku di beberapa media, di Chicago, Margaret menerbitkan majalah The Little Review. ”Omong-omong tentang seni”, itulah semboyannya.

Tapi tentu saja tak sembarang omong-omong. Nomor pertama majalah kecil itu berbicara soal Nietzsche, feminisme, dan psikoanalisis— hal-hal yang bisa menyentakkan orang Amerika dari tidur borjuis mereka yang tertib dan taklid.
Seperti lazimnya majalah seni dan sastra, The Little Review tak laku. Juga sulit mendapat sponsor. Margaret kehabisan uang, diusir dari rumah sewaannya, dan harus menutup kantor majalahnya. Tapi ia tetap menginginkan percakapan yang bersemangat, dan ketika ia ketemu Jane Heap, seorang seniman yang aktif dalam gerakan seni rupa baru Chicago , cita-citanya bangkit lagi. Kedua perempuan itu, yang kemudian berpacaran, meneruskan The Little Review dengan memindahkannya ke New York . Seraya membuka toko buku di Washington Square, di sudut kota tempat inspirasi tak mudah mati itu, kedua perempuan itu membuat sejarah.

The Little Review memuat karya para sastrawan yang kemudian jadi percakapan seluruh dunia: T.S. Eliot, Hemingway, Amy Lowell, Francis Picabia, Sandburg, Gertrude Stein…. Sejak awal, Ezra Pound jadi penasihat dan koresponden majalah itu di London, dan dari Eropa André Breton dan Jean Cocteau mengirimkan tulisan mereka.

Juga: James Joyce, dengan Ulysses-nya.

Tapi sejarah sastra tak pernah mudah, terutama di masa ketika modernisme bersedia membenturkan diri menghadapi apa yang ”normal”—yakni segala hal yang ukurannya dibentuk oleh tata sosial yang ada, oleh bahasa yang diwariskan, dan oleh ketakutan terhadap yang tak pasti, yang tak jelas, yang beda. Sejarah sastra memang jadi berarti ketika sastrawan dan karyanya tak memilih kenyamanan yang ditentukan oleh kelaziman sosial.

Margaret membuktikan itu dengan dirinya—sejak ia, dalam ketiadaan uang, berani hidup di bawah tenda yang didirikannya sendiri di tepi Danau Michigan , sampai dengan ketika ia berani menerbitkan Ulysses, dalam bentuk cerita bersambung sejak 1918.

Joyce baru merampungkan karya besarnya yang setebal 732 halaman ini pada akhir Oktober 1921. Sengaja disandingkan dengan epos Yunani kuno karya Homeros, Ulysses tak berkisah tentang para pahlawan, melainkan tentang kehidupan sehari-hari Kota Dublin, Irlandia, dengan dua tokoh yang berbeda, Stephen Daedalus dan Leopold Bloom.

Novel yang terdiri atas tiga bagian besar dengan 18 episode ini tak mudah dibaca, meskipun tiap bagian memukau, liris, juga ketika ”arus kesadaran” sang tokoh merasuk ke dalam paragraf seakan-akan puisi yang meracau. Joyce sendiri mengatakan—mungkin serius, mungkin main-main—bahwa ke dalam Ulysses ia memasukkan ”begitu banyak teka-teki dan enigma hingga para profesor akan berabad-abad sibuk berdebat tentang apa yang saya maksud”.

Tapi di dunia ini ada para profesor, atau para peminat sastra yang bersungguh-sungguh yang menemukan kenikmatan dan kearifan dalam percakapan (”percakapan yang bersemangat,” kata Margaret Anderson), dan ada orang yang tak begitu berminat meskipun teramat bersungguh-sungguh: para sensor.

Dalam Ulysses sang sensor merasa menemukan ”pornografi”. Pada 1920, orang-orang yang merasa diri bermoral dan saleh yang bergabung dalam ”The New York Society for the Suppression of Vice” berhasil memenangkan dakwaannya di pengadilan, dan hakim menyetop The Little Review memuat novel itu.

Majalah itu disita. Margaret Anderson dan Jane Heap dihukum sebagai penyebar kecabulan. Masing-masing didenda $ 100. The Little Review yang miskin dana itu pun kehilangan masa depan. Akhirnya kedua perempuan itu memutuskan untuk meninggalkan Amerika—di mana kekuasaan uang dan ”moralitas” dipergunakan untuk mengimpit mereka yang berbeda—dan melanjutkan The Little Review di Eropa. Ulysses juga telantar. Tak ada penerbit baik di Amerika maupun di Inggris yang mau mencetak dan menyebarkan novel itu. Baru pada 1931, di Paris, seorang perempuan lain, Sylvia Beach, berani melakukannya, diam-diam dari toko bukunya yang sampai kini tak mentereng di tepi Sungai Seine, Shakespeare and Co”.

Sejak itu, zaman berubah, juga ”moralitas” dan kecemasan. Pada 1933, hakim John M. Woolsey mengizinkan novel itu beredar. Porno? Merangsang? Hakim itu telah membacanya dan ia mengatakan bahwa ia, bersama dua orang temannya, tak bangkit syahwatnya karena Ulysses.

Pada akhirnya seorang lelaki bisa mengerti kearifan yang dibawa Margaret Anderson, Jane Heap, dan Sylvia Beach: ”moralitas” itu hanya bangunan kekuasaan mereka yang waswas akan libido diri sendiri.

Goenawan Mohamad
32/XXXVII 29 September 2008

Rezim Ngeyel

2008-09-25T21:33:00.000-07:00

Teman-teman semua, kita berhadapan dengan REZIM NGEYEL.

Kemarin saya mengikuti pertemuan menolak RUU Pornografi yg diadakan LBH APIK di Jakarta Media Center (25 September 2008). Kesimpulan sementara saya melihat reaksi teman-teman dari berbagai daerah seperti ini: Suara penolakan merata di kalangan aktivis, tapi tidak terformulasi secara strategis.

Pansus DPR RI urusan porno (Balkan dkk) adalah kelompok yg tidak menghargai demokrasi. Di salah satu stasiun TV Balkan bilang: "Kalau tentara punya senjata, kami punya voting!".

Balkan pendekatannya terhadap demokrasi sangat struktural (50%+1 suara), sementara bangsa ini ada (kepulauan di Nusantara mau bersatu) karena konsensus berdasar substansi. Cara pikir Balkan dkk mengancam NKRI. Sesungguhnya karena berbagai persoalan yang dihadapi Papua (terhina karena standarisasi Ujian Nasional, RUUP, kerusakan lingkungan, pembagian kekayaan alam yg tidak adil antara pusat-daerah, kasus HAM dkk) --dengan meminjam logika Balkanisasi -- maka Papua bisa pisah dari Indonesia dengan 50%+1 suara rakyat Papua. Balkan ketok palu, Papuan kibar bendera. Begitulah kalau pola Balkan diterapkan dalam melihat demokrasi.

Kalau Sumpah Pemuda adalah cikalbakal kebulatan tekad pembentukan NKRI, maka proses RUUP yang diketuai Balkan akan menjadi cikal bakal lahirnya keinginan merdeka berbagai suku bangsa. Kelompok Balkanisasi hanya melihat demokrasi adalah role of majority (yang arogan), mereka abai kalau demokrasi mengamanatkan kita to learn how to live together (in harmony).

Balkan dkk memberi contoh (BURUK): "Kalau di Senayan bisa memaksa voting, kenapa di daerah (yang tertindas atau beda kultural) tidak direferendum?" Rakyat kebanyakan akan semakin membenci Jakarta (Senayan/center gov), dan akibatnya: Mereka akan mencari alternatif pemecahannya (termasuk politik pemisahan). Permintaan Otsus (Otonomi Khusus) dari berbagai daerah (termasuk Bali) tidak lain ungkapan yang terbungkus, kalau saya membaca pesan dibalik Otsu secara terbuka penjelasannya seperti ini: "Kami sebenarnya tak begitu suka Indonesia, tapi karena tak enak saja pisah dari Indonesia, sudahlah.. beri kami Otsus."

Dulu Jogja memang memperjuangkan Otsus karena alasan keunikan kultural, tapi sekarang perjuangan mendapat Otsus adalah keinginan merdeka yang diperlunak.

Munculnya anggota DPR RI semacam Balkan dkk (Balkanisasi) mengganggu kehidupan kita berbangsa. Saya ngeri membayangkan nasib bangsa ini.

Salam Bhinneka Tunggal Ika,
Sugi Lanus
Spokesperson Komponen Rakyat Bali

Elemen Masyarakat Jabar Tolak RUU Pornografi

2008-09-24T21:24:00.000-07:00

Rabu, 24 September 2008 00:17 WIB
BANDUNG, KOMPAS - Berbagai elemen masyarakat Jawa Barat yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Non-Pemerintah Jabar menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi, Selasa (23/9) di Bandung. Mereka menyikapi RUU itu sebagai upaya penyeragaman kultur dan pluralitas bangsa Indonesia.

Direktur Institut Perempuan Ellin Rozana mengatakan, definisi pornografi sebagai materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar, kartun, syair, percakapan, ataupun media komunikasi lain yang dapat membangkitkan hasrat seksual menimbulkan ambiguitas pemahaman.

”Tidak ada batasan jelas tentang materi apa yang bisa digolongkan sebagai materi seksualitas, serta sejauh mana hal itu dapat merangsang hasrat seksual,” kata Ellin.

Definisi dan pemahaman tentang pornografi, kata Ellin, pada dasarnya bersifat subyektif dan amat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultur tempat seseorang tinggal dan dibesarkan. Membuat satu definisi yang paten tentang pornografi ialah upaya penyeragaman.

Pasal 8 RUU Pornografi juga dinilai tidak berempati terhadap perempuan sebagai korban industri seksual. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung pornografi.

”Perempuan yang menjadi obyek industri seksual adalah korban ketidakmampuan ekonomi, keterbatasan pemahaman, serta terjebak dalam konstruksi budaya patriarki yang kerap kali menjadikan tubuh mereka sebagai komoditas. Karena itu, menghukum mereka sama artinya menjatuhkan hukuman ganda,” ujar Ellin.

Ketua Forum Aktivis Bandung (FAB) Radhar Tribaskoro mengatakan, penolakan terhadap RUU Pornografi tidak berarti pembelaan terhadap pornografi.

Sedangkan Ketua Kelompok Peduli Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KP3A) Ani Herningsih mengatakan, RUU itu berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Sebab, Pasal 21 menyebutkan masyarakat dapat berperan serta mencegah penggunaan dan penyebarluasan pornografi.

”Hal ini bisa memicu sweeping dan pembakaran kaset atau majalah pornografi oleh oknum sipil,” katanya.

Di Bali, sekitar 3.000 warga Pulau Bali kembali turun ke jalan di Denpasar, Selasa. Mereka menegaskan sikap untuk menolak keberadaan dan pembahasan RUU Pornografi karena RUU itu dinilai mencederai keberagaman Indonesia.

Untuk semua
Di Pontianak, seperti dilaporkan Antara, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Kalimantan Barat berunjuk rasa di Tugu Degulis Universitas Tanjungpura, Selasa, mendukung pengesahan RUU Pornografi.
Ketua FSLDK Kalbar Deky Mulyadi mengatakan, RUU Pornografi tidak punya kepentingan terhadap agama maupun golongan tertentu. ”RUU Pornografi untuk semua umat beragama,” katanya.

Menurut dia, rancangan undang-undang tersebut merupakan langkah awal membentuk moralitas masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Ia menambahkan, dukungan FSLDK Kalbar terhadap RUU Pornografi karena RUU itu tidak membatasi seseorang dalam berkarya atau berkreasi seni. RUU itu juga dinilai tidak bermaksud menempatkan perempuan sebagai obyek kriminalisasi. ”Rancangan undang-undang ini mempunyai sanksi lebih jelas dan tegas untuk memberikan efek jera,” kata Deky. (REK/BEN)

Kertas Posisi: Catatan Singkat Atas RUU Pornografi

2008-09-23T21:08:00.000-07:00

Kertas Posisi : Catatan Singkat Atas RUU Pornografi
A Patra M Zen
Ketua Badan Pengurus
Yayasan LBH Indonesia

Pengantar
Di banyak negara, masalah pornografi memang diatur dalam dalam undang-undang. Pendefinisian pornografi dan muatan yang diatur mesti dilakukan lewat pertimbangan yang serius agar tidak menimbulkan masalah dalam penerapannya.

Apa yang disebut dengan pornografi sangat bergantung dari pandangan individu. Definisi ini bisa berbeda antara satu budaya masyarakat dengan budaya masyarakat yang lain. Istilah ini pun dapat berbeda dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Pengaturan dalam undang-undang diperlukan terutama untuk material-material yang secara sengaja diproduksi untuk tujuan memenuhi birahi seksual (sexual arousal) konsumennya. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak.

Dengan demikian, bisa saja pengaturan dan sanksinya dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau criminal law, antara lain seperti di Kanada (1951) yang mengatur pornografi yang melibatkan anak-anak. Di negara ini dibentuk The Committee on Sexual Offences against Children and Youth (the Badgley Committee) dan the Special Committee on Pornography and Prostitution (the Fraser Committee) untuk melakukan pengawasan.

Section 163.1 of the Criminal Code Kanada yang diterbitkan pada 1993. memuat definisi pornografi anak, yakni: "(1) visual representations of explicit sexual activity involving anyone under the age of 18 or depicted as being so; (2) other visual representations of a sexual nature of persons under the age of 18; and; (3) written material or visual depictions that advocate or counsel illegal sexual activity involving persons under that age."

Aturan yang hampir sama dapat ditemukan di Inggris, yakni Section 160 Criminal Justice Act (1988), yang mengatur pornografi anak-anak dibawah 16 tahun. Selain itu, Inggris memiliki the Obscene Publications Act (1959) yang mengatur publikasi material yang memuat pornografi.

A. Definisi yang Amat Luas
Di Indonesia, definisi pornografi dalam Pasal 1 ayat (1) RUU Pornografi sebagai berikut:
"Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat."

Definisi di atas sangat luas dan sulit untuk diterapkan, apalagi ditambah dengan anak kalimat nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, karena seperti dikemukakan di bagian awal, nilai-nilai budaya masyarakat berlainan di masing-masing wilayah.

B. Materi dan Sanksi Pidana Sudah Diatur dalam UU yang Telah Berlaku
Selanjutnya, jika melihat ketentuan pidana yang diatur dalam UU ini, maka UU ini pada dasarnya mengatur masalah publikasi materi pornografi dan pornografi melibatkan anak-anak.

Tabel Sanksi Pidana dalam RUU Pornografi
No. 1

Pasal: Pasal 30

Unsur Tindak Pidana: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
Pidana: Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000. 000,00 (enam miliar rupiah).

No. 2
Pasal: Pasal 31
Unsur Tindak Pidana: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi

Pidana: Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000. 000,00 (tiga miliar rupiah).

No. 3

Pasal: Pasal 32

Unsur Tindak Pidana: Setiap orang yang melibatkan anak
Pidana: Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000. 000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000. 000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

No. 4

Pasal: Pasal 33

Unsur Tindak Pidana: Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi

Pidana: Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah).

No. 5

Pasal: Pasal 34

Unsur Tindak Pidana: Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

Pidana: Pidana paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000. 000,00 (tiga miliar rupiah)

No. 6

Pasal: Pasal 35

Unsur Tindak Pidana: Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi

Pidana: Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000. 000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000. 000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

No. 7

Pasal: Pasal 36

Unsur Tindak Pidana: Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi

Pidana: Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000. 000,00 (lima miliar rupiah).

No. 8

Pasal: Pasal 37

Unsur Tindak Pidana: Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi

Pidana: Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000. 000,00 (enam miliar rupiah).

No. 9

Pasal: Pasal 38

Unsur Tindak Pidana: Setiap orang yang mempertontonkan diri atau dipertontonkan dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya

Pidana: Dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000. 000,00 (lima miliar rupiah).

No. 10

Pasal: Pasal 39

Unsur Tindak Pidana: Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi

No. 11

Pasal: Pasal 40

Unsur Tindak Pidana: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, dan Pasal 38 melibatkan anak dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, dan Pasal 38

Pidana: Ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Sumber: Diolah dari RUU Pornografi.

Sejumlah muatan dalam RUU Pornografi pada dasarnya, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Berikut ini contoh-contoh materi muatan dalam RUU Pornografi yang pada prinsipnya sudah diatur dalam undang-undang yang lain.

Muatan RUU Pornografi telah diatur dalam UU Perlindungan Anak
Khusus untuk pengaturan pornografi anak dalam RUU Pornografi, materi yang diatur, pada dasarnya telah dimuat dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak secara luas telah mengatur sanksi pidana terhadap kejahatan terhadap anak, termasuk diskriminasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan ancaman kekerasan, penganiayaan, pemaksaan persetubuhan, perbuatan cabul, memperdagangkan, menjual atau menculik anak, serta mengeksploitasi seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sebagai tambahan materi tersebut juga telah dimuat dalam the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children Prostitution and Child Pornography, dimana Indonesia pada 24 September 2001 tercatat sebagai Negara Pihak yang menandatangani Protokol Opsional ini.

Muatan RUU Pornografi Sudah Dimuat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Berkaitan dengan penyebaran informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan juga sudah diatur dalam UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU tersebut, setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana, dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

C. Penyempurnaan KUHP
Sejumlah muatan dalam RUU Pornografi pada dasarnya sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain: pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan cabul. Pasal 289 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Jika terdapat tindak pidana berkaitan dengan kehormatan kesusilaan yang masih perlu diatur, tentu lebih tepat dimuat dalam KUHP. Secara umum, definisi yang dapat digunakan berkaitan dengan unsur-unsurnya, yakni: (1) merendahkan martabat manusia; (2) eksploitasi; (3) pemaksaan, dan (4) kekerasan.

D. Kesimpulan
Proses pembahasan RUU Pornografi sebaiknya disingkronkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama berkaitan dengan definisi. Lebih pas materi undang-undang ini, terutama berkaitan dengan perbuatan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jakarta, September 2008

Agustinus Edy Kristianto

Director of Publication and Civic Education

Board of Directors Indonesian Legal Aid Foundation/Foundation Indonesienne d'aide Juridique

Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320

INDONESIA

Visit our website: http://www.ylbhi.or.id/

RUU Pornografi Harus Sinkron Dengan Undang-Undang Lainnya

2008-09-23T21:06:00.000-07:00

Siaran Pers
Yayasan LBH Indonesia
Nomor 019/SP/YLBHI/IX/ 2008

RUU Pornografi Harus Sinkron Dengan Undang-Undang Lainnya

Rencana DPR mengesahkan RUU Pornografi menjadi undang-undang pada Rabu, 23 September 2008, kemungkinan besar akan batal, menyusul keberatan sejumlah pihak atas materi yang tercantum dalam RUU tersebut. RUU Pornografi, yang sebelumnya sempat dinamakan RUU Antipornografi dan Antipornoaksi, keberadaannya memang selalu mengundang polemik di masyarakat. Diyakini bahwa keberadaan dan sejumlah materi yang tercantum dalam RUU Pornografi tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, terutama hak-hak dasar kaum perempuan.

Kami menilai bahwa pembahasan RUU Pornografi yang telah dilakukan selama ini tidak sinkron dengan keberadaan dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia (Kertas Posisi terlampir). Hal itu terutama berkaitan dengan pendefinisian istilah pornografi yang kami nilai terlalu luas dan sulit diterapkan di masyarakat. Terutama sekali pada kalimat "nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat" yang faktanya bahwa nilai budaya masyarakat berlainan di setiap wilayah.

Pasal 1 ayat (1) RUU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai, "…materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat."

Selain itu juga kami menilai bahwa keberadaan RUU Pornografi secara nyata-nyata telah mengabaikan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum menyangkut materi pornografi yang sebetulnya sudah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Materi pornografi anak sudah tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; berkaitan dengan penyebaran materi melalui informasi dan dokumen elektronik sudah tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; materi-materi lain tentang kesusilaan, misalnya, telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Kami meminta supaya pembentuk undang-undang melakukan sinkronisasi atas keberadaan dan materi RUU Pornografi dengan undang-undang lain yang ada di Indonesia. Lebih tepat jika sepanjang menyangkut perbuatan-perbuatan pidana, diatur dalam KUHP.

Jakarta, 23 September 2008
Yayasan LBH Indonesia
Badan Pengurus
Agustinus Edy Kristianto
Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik

AKSI BUDAYA 23/09/08

2008-09-22T01:53:00.000-07:00

Jangan pantang menyerah.
Jangan mau kecolongan lagi.
Ayo terus lawan, terus dan terus lawan, mari beramai-rami turun ke jalan menolak RUU Pornografi BESOK Selasa 23 September 2008

Kumpul di Parkir Timur Renon jam 9 pagi.
Bawa pita/bendera Merah Putih.

Demo kali ini bertema Parade Budaya + pertunjukan musik & tari.
Direncanakan juga beberapa perwakilan Masyarakat Bali kembali hendak menemui Ketua DPRD---kali ini disertai Gubernur juga, meminta mereka sebagai representasi formal provinsi Bali untuk secara resmi menandatangani penolakan terhadap RUU yang jelas-jelas mencederai puspawarna, pelangi indah perbedaan di bumi Nusantara ini.

Selalu junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika!
Karena majemuk adalah Indonesia!

Merdeka Menjadi Bianglala,
RUDOLF DETHU
Relawan Komponen Rakyat Bali

RUU Pornografi: Tubuh Hanya Dilihat Sebagai Objek Seksual

2008-09-19T18:00:00.000-07:00

RUU Pornografi: Tubuh Hanya Dilihat Sebagai Objek Seksual.
Sugi Lanus, Komponen Rakyat Bali

Bagi orang Bali, tubuh bukanlah sekedar obyek seksualitas, tapi obyek ekstetik. Tubuh adalah wahana kita mengungkapkan jiwa dan ekspresi estetik kita.

Pendekatan RUU Pornografi ini lebih memandang tubuh sebagai isu moral dan tidak sensitif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia yang multikultur dalam memandang tubuh dan ketelanjangan. Definisi RUU ini sangat bias dan dangkal dalam melihat tubuh dan dalam membatasi apa yang dimaksud dengan pornografi. Lihat Papua, lihat seniman Bali, lihat candi-candi purba. Tidak semua rumpun bangsa ini, tidak semua ranah budaya di bumi Nusantara ini menabukan ketelanjangan. Mereka punya perspektif ecocentris, bahwa bagi mereka ketelanjangan adalah kedekatan mereka dengan alam. Kelamin, imaji persetubuhan, dalam konsepsi Bali tidak melulu ditabukan, ketelanjangan dan persetubuhan bisa jadi renungan estetik dan religius. Seperti juga Suku Asmat, orang Bali punya renungan mendalam dan filosofis melihat tubuh. Lihat sebuah tarian sakral di Trunyan, tarian tersebut bercerita tentang persetubuhan semeseta, simbolik dan sublim, lambang kesuburan. Lingga dan yoni adalah manisfestasi keilahian yang mewujud dalam alam semesta.

Kalau kita cermati dengan teliti, RUU ini memangkas cara berpikir yang holistik. Tubuh dipandang hasrat seksualitas. Ini diskriminatif, dan tidak punya sensitifitas kebhinekaan dalam memandang tubuh. Persoalaan materi seksualitas dan pornografi dalam RUU Ponografi ini dilihat secara monolitik, memandang tubuh sebagai persoalaan moral.

Saksikan saja Borobudur, ada bagian yang ditutupi yaitu bagian Kamadatu: Untuk mencapai pencerahan bathiniah seseorang harus mampu memahami dan melampaui tahapan tubuh dan persoalan gairah yang melingkupi pikiran kita. Kalau ingin memasuki kesadaran bathin yang tidak tersentuh gairah seksuil, orang harus merenungi dan melampaui seksualitas itu sendiri.
Perlu dicatat bahwa kelompok yang menolak RUU Pornografi tersebut bukan berarti kami mendukung pornografi. Kami menolak tegas pornografi dan pelanggaran kesusilaan dengan pengaturannya berdasarkan penegakan pasal-pasal kesusilaan sebagaimana perundang-undangan dan peraturan yang ada.

RUU Ponografi ini harus ditolak karena justru "meniadakan" peraturan lainnya yang telah ada. Salah satu argumen yang dikemukakan oleh penggagas RUU Pornografi ini adalah: bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;

Bila kita menilik perundang-undangan yang ada, justeru sangat tegas dan jelas. Beberapa perundangan tersebut yang telah mengatur persoalan pornografi harus segera ditegakkan oleh penegak hukum di negera ini. Jadi jawabannya bukan UU baru, tapi penegakan hukum.
Dapat dijabarkan undang-undang yang telah tersedia sebagai berikut: KUHP Pasal 282 dan 283, UU No 32 Th 2002 Tentang Penyiaran, UU No 1 Th 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 tahun 1994, UU No 40 Th 1999 tentang Pers, UU No 8 Th 1992 tentang Perfilman.

Melihat sudah banyaknya aturan yang telah dibuat, maka penyusunan RUUP ini sama sekali tidak penting. Dan seharusnya sudah dapat disadari oleh pihak-pihak yang berkeras ingin memberlakukan aturan terhadap pornografi.

Pornografi yang marak bukan cermin ketiadaan UU, tapi cermin bahwa di negara ini lemah dalam hal implementasi kebijakan. Banyak sekali aturan dibuat tetapi apakah dapat menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan pada hak dasar (asasi) manusia yang sifatnya sangat universal, dan jelas diakui oleh negara ini dengan meratifikasi Deklarasi HAM yang termuat dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999; ini adalah pertanyaan yang juga relevan diajukan saat ini.

Bagian-bagian dari RUU Pornografi ini justru menempatkan perempuan pelaku kriminal. RUU ini tidak sensitive gender atau gender mainstreaming.

Hal lain yang patut menjadi perhatian penting
Pembahasan RUU ini sangat tidak mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Tatacara Pembuatan Undang-Undang. Dari beberapa sumber didapatkan adanya pelanggaran terhadap Tata Tertib pembuatan Undang-Undang, misalnya banyak voting yang dipaksakan dalam situasi yang tidak kuorum. Salah satu anggota Panja dari Fraksi PDIP (pernyataan diambil dari hasil audiensi dengan fraksi PDIP pada tanggal 30 Juni 2008 di Gd DPRRI Lt 5, Ruang 525, Pk 10.00 WIB) menyatakan ada tandatangan anggota Panja yang dipalsukan untuk memenuhi voting yang setuju pembahasan RUU ini diteruskan. Dan anggota Panja yang tidak hadir dalam rapat dinyatakan sebagai suara yang setuju.

Dan dalam UU No 10 tahun 2004 juga menyatakan bahwa prinsip pembuatan Undang-Undang harus memuat unsur kenusantaraan, dimana ini bisa diarahkan kepada propinsi-propinsi yang langsung menyatakan keberatan akan keberadaan UU ini, misalnya saja Bali, Papua, dan Suku-suku di Indonesia Timur. Jelas sekali UU ini sudah mengabaikan unsur-unsur keberagaman yang secara konten ditolak dalam beberapa pasal-pasal yang ada di RUU Pornografi.

Jika RUU ini disahkan jelas sekali, bahwa perda-perda diskriminatif dan bernuansa keagamaan tertentu akan lebih mendapatkan penguatan dan payung hukum nasional; RUU ini berpotensi untuk digunakan sebagai cantolan yang jitu untuk menguatkan bahwa Perda-Perda tersebut agar bisa tetap bertahan. Catatan terakhir, ada 973 Perda bermasalah yang dicabut Depdagri karena ketidakjelasan dan kontraversi, serta ketidakjelasan perundangan nasional yang bisa memayunginya.

Catatan: Tiga paragraf terakhir diadaptasi dari Kertas Posisi Penolakan RUU Pornografi yang disiapkan oleh ANBTI dan beberapa komponen masyarakat yang menolak RUU Pornografi.

RUU PP - Mari Mengencingi Manusia Goa Penggembala Onta

2008-09-18T23:54:00.005-07:00

Kerabat Puspawarna,

Sesuai rencana, kemarin pada Selasa, 16 September 2008 tepat jam 9 pagi berbagai eksponen di Bali yang menolak RUU Pornografi melimpah turun ke jalan. Dari pengamatan amatir saya, ada sekitar 300 - 500 orang yang turut meramaikan demo (beberapa versi menyebut mencapai 1000 orang, thousands, malah 5 thousands---yang ini agak berlebihan).

Sebuah prestasi yang cukup menggembirakan mengingat rapat penggalangan massa baru diadakan siang sehari sebelumnya. Dan yang paling penting, sebagian besar pentolan-pentolan baik dari kelompok massa formal maupun informal macam Komponen Rakyat Bali, National Integration Movement, Ardham, LBH; serta tokoh-tokoh berpengaruh, datang berbondong-bondong, rela berpanas-panas demi menunjukkan simpatinya pada perjuangan ini.

Dari kalangan seniman tampak pelukis ternama, sang maestro Nyoman Gunarsa; Penyair Tan Lioe Ie, punk rocker Superman Is Dead dengan formasi lengkap + Roy Dji Hard & sahabat-sahabat Poppies Dogs, reggae ambassador Joni Agung ditemani kelompok penggemar Vespa, grunge last gentleman Robi Navicula pula Lakota Moira, rockabilly axeman Wiz Hydrant beserta Sonya, videografer Ridwan Rudianto, artis visual kawakan Ayip, Guru Besar Institut Seni Indonesia Bali Profesor Doktor I Wayan Dibia---dari kelompok ISI ada juga perupa Kun Adnyana hingga Ibu Bandem, nyokapnya Dewi Bandem, anggota milis ini; tentu juga para SuicideGlamNationalists, juragan televisi lokal Ida Bagus Mantra, demonstran veteran Ngurah Karyadi, elemen mahasiswa, aktivis perempuan, LSM, pribadi-pribadi yang bersimpati dari beragam latar belakang agama, wih, banyak banget, komplet, sungguh sangat bineka, amat puspawarna. Dari lapangan Parkir Timur Renon rombongan anti RUU bergerak menuju DPRD.

Begitu tiba di gedung (konon) wakil rakyat tersebut, rupanya jajaran eselon utama DPRD seperti Pak Ketua dan wakilnya sudah menunggu. Mungkin karena rombongan datang dalam jumlah besar, melebihi kapasitas ruang rapat, akhirnya dialihkan ke wantilan DPRD.

Setelah dibuka dengan beberapa pentas kesenian tradisional Bali yang “porno” (dari kacamata itu loyalis Arab-Taliban-Wahabi, paguyuban cecunguk monokultur Penegak Keadilan Seksual), kembali disuarakan butir-butir alasan pembangkangan terhadap RUU Pornografi serta tindak lanjutnya. Sama seperti Maret 2006 silam, DPRD Bali merespons positif unek-unek masyarakat Bali dan sepakat menolak RUU Pornografi serta berencana pada 22 September 2008 (sehari sebelum jadwal pengesahan) akan berangkat ke Jakarta untuk menegaskan sikap tersebut. Sementara itu, rencana perwakilan masyarakat Bali untuk menghadap langsung ke Presiden serta langkah hukum judicial review sedang disusun matang-matang. Oh, jika anda mengutip ujaran sinis dari tokoh antagonis di Batman, “Why so serious?”, well, berarti anda sama sekali tak paham urgensinya. RUU ini jika sukses digolkan maka semua sendi-sendi kehidupan di masyarakat akan balik lagi ke jaman dinosaurus. Bayangkan Afghanistan. Bayangkan Arab Saudi. Atau yang paling gampang bin sederhana untuk dicerna bagi anda-anda yang apatis dan menganggap perkara RUU Pornografi cuma remeh-temeh: BAYANGKAN seluruh pria dan wanita berdandan seperti anggota FPI, PKS, HTI, MMI; semua kaum sepuh pakaiannya diwajibkan meniru Abu Bakar Ba’asyir (hidup Arab, dirgahayu laki-laki pra-sejarah pemerkosa hak-hak perempuan!). DAN akan anda lihat banyak baliho-baliho "berbusana benar" macam begini bertebaran:

Lebih ekstrem, bukan tidak mungkin ke depannya Indonesia bakalan kayak gini:

Anda mau diseragamkan? Bali menolak. Saya juga ogah. Saya sama sekali tidak akan pernah mau tunduk pada mahluk bebal idiot bernama Balkan Kaplele serta partai pendorong syari’ah Partai Keadilan Sejahtera yang belakangan sok plural (ahem, yeah, right, you Saudia Arabia aficionados!). Saya sama sekali tidak akan pernah mau diperintah-perintah mahluk-mahluk bodoh berpikiran dangkal anggota tim perumus lulusan sekolah jaman batu itu. Saya tidak akan pernah mau wanita-wanita cantik dan baik hati pujaan saya dikriminalisasi, dianggap sebagai penyebab semua kemaksiatan di dunia, didikte untuk membungkus seluruh tubuh indahnya, dinistai, dinodai harga dirinya, diperlakukan bak hewan. Again and again: kenapa bukan manusia-manusia gua itu saja yang memborgol penis sifilisnya, kenapa harus para wanita yang dikerdilkan haknya?

Anda jangan pernah mau dibohongi, ini bukan Islamisasi. Ini ARABISASI.

Itu baru soal berbusana saja. Masih banyak, amat banyak lagi, aspek kehidupan lain yang akan cedera oleh produk dungu bikinan mahluk padang pasir bernama RUU Pornografi dan Pornoaksi tersebut.

Nah, jika anda sepakat dengan saya, jika anda ogah diatur-atur oleh oknum-oknum cacat mental penggembala onta bertopeng religi, ayo kembali turun ke jalan pada Selasa, 23 September 2008 ini (the exact time et cetera will be informed soon). Kumpul lagi di Parkir Timur Renon. Kita harus lawan, harus terus lawan, harus terus dan terus lawan pembodohan sistematis ini! Wahai kaum hawa yang akan paling menderita, yang akan menjadi bulan-bulanan---bahkan disamakan dengan hewan, yang akan jadi korban produk dari era dinosaurus ini, bangunlah dan bergerak. Jangan takut berhadapan dengan kumpulan orang bodoh dari jaman pra-sejarah karena mereka cuman didukung oleh pengangguran-pengangguran berkedok penegak keimanan yang sama dongoknya. Para wanita cantik dan pintar, jangan mau dijadikan hadiah Ramadan oleh manusia gua bernama Mahfudz Siddiq! Ayo lawan!

Merdeka Menjadi Bianglala,
RUDOLF DETHU
Relawan Komponen Rakyat Bali

*Baca juga diskusi ini agar cakrawala anda lebih terbuka di Forum Apa Kabar
*Ini berita tentang demo kemaren, diambil dari Bale Bengong
*Bukan main-main, ini sudah gawat sekali, Balkan Kaplele bersikeras akan mengesahkan RUU PP. Baca di bawah ini, dari Kompas edisi terbaru, Kamis 18 September 2008:

Permohonan Dukungan Penolakan Pengesahan RUU tentang Pornografi

2008-09-18T23:54:00.004-07:00

Jakarta, 8 September 2008
No. : 35/ JKP3/ IX/2008
Perihal : Surat Permohonan Dukungan Penolakan Pengesahan RUU tentang Pornografi di Prolegnas Periode 2005-2009

Kepada Yth.
LSM, Kelompok Masyarakat, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Masyarakat
di
Indonesia

Dengan hormat,
Bersama surat ini, kami memperkenalkan diri sebagai Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) yang dari tahun 2005 melakukan advokasi terhadap kebijakan baru yang terkait dengan kepentingan perempuan yang menjadi prioritas dalam Prolegnas periode 2005-2009. Beberapa kebijakan yang sudah atau sedang kami advokasi antara lain UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Kewarganegaraan, RUU Keimigrasian, RUU Kesehatan, R-KUHP, Amandemen UU Perkawinan, dan RUU Pornografi.

Terkait dengan salah satu kebijakan yang sedang dibahas di DPR RI saat ini yakni RUU tentang Pornografi, secara substansial dan prosedur pembahasan, kami menilainya masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu kami, JKP3 meminta dukungan dari semua organisasi yang Anda pimpin agar DPR RI melalui Sidang Paripurnanya menunda pengesahan RUU tentang Pornografi tersebut untuk periode Prolegnas 2005-2009.

Saat ini Pembahasan RUU tentang Pornografi telah masuk ke tahapan Timus (Tim Perumus), untuk kemudian akan diserahkan kembali naskahnya ke Panja (Panitia Kerja). Tahapan berikutnya akan diserahkan ke Bamus (Badan Musyawarah) untuk mendapatkan persetujuan tanggal pengesahan di Sidang Paripurna. Berdasarkan jadwal persidangan yang kami dapatkan, target pengesahan RUU tentang Pornografi ini sekitar 17 September 2008.

Apa yang menjadi concern JKP3 terhadap masalah pornografi sebagai berikut:
1. Penutupan akses anak terhadap materi pornografi serta penggunaan dan pencitraan anak sebagai komoditas pornografi. (Data statistik: LBH APIK dan Indonesia ACT)
2. Mengawal agar RUU ini tidak mengkriminalkan perempuan yang berperan sebagai model pornografi, apalagi yang merupakan "korban" pornografi.
3. Menuntut RUU ini agar fokus pada regulasi dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha pornografi.
4. Memastikan pengaturan pornografi tidak mengatur di luar masalah pornografi yang hendak diselesaikan misalnya pengaturan mengenai pornoaksi atau gerak tubuh, pertunjukkan, budaya, seni, ekspresi individu, pendidikan seksual, perilaku seksual individu, dan hal-hal lain yang terkait dengan wilayah privat individu.
5. Memastikan RUU ini hanya mengatur pornografi di ruang publik dan tidak mengatur wilayah privat individu orang dewasi kecuali jika ada kekerasan di dalamnya.
6. Mengawal RUU Pornografi fokus untuk menjawab permasalahan aktual pornografi dan tidak menjadikannya sebagai ajang politisasi.
7. Mendukung pengaturan khusus mengenai pornografi yang menjawab secara tepat masalah pornografi dan tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Ketujuh hal diatas menjadi indikator untuk menilai apakah RUU Pornografi layak disebut sebagai RUU pornografi (fokus hanya pada pengaturan pornografi)? Apakah RUU telah mencerminkan perlindungan terhadap perempuan dan anak? Apakah mengatur ruang publik sehingga menutup akses anak terhadap pornografi? Apakah tetap menghormati ruang privat orang dewasa? Apakah memberi sanksi yang berat bagi pelaku industri pornografi dan tidak justru mengkriminalkan perempuan dan anak?

Di bawah ini beberapa hal penting yang menjadi kritisi dari kami berdasarkan draft RUU tentang Pornografi tertanggal 23 Juli 2008 .
1. Proses Pembahasan
Dalam proses pembahasan di Panja, dilakukan secara tertutup dan tidak ada informasi perkembangan pembahasan tersebut di media internal DPR ataupun media massa. Tiadanya sosialisasi kepada publik dan pihak-pihak yang terkait atas RUU Pornografi (yang notabene RUU yang berbeda dengan RUU APP) serta pembahasan di DPR yang tertutup, mengabaikan konteks situasi kepentingan masyarakat terhadap keberadaan RUU tentang Pornografi tersebut. Panja yang tertutup ini memperlihatkan tidak adanya political will anggota Panja untuk membuat rapat Panja ini menjadi terbuka bagi publik sebagaimana praktek-praktek pembahasan yang pernah ada (RUU Kewarganegaraan, RUU PTPPO dan RUU Pelayanan Publik), karena hal ini dimungkinkan dalam Tatib DPR.

2. Definisi
Dalam RUU tentang Pornografi (mengacu pada draft RUU III 23 Juli 2008), definisi Pornografi adalah "materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisanm suara, bunyi, gambar bergerak, animas, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat." Defenisi ini masih mengandung kelemahan yang mendasar dan terkesan menyesatkan (keluar dari wilayah pornografi).

Jika klausa "materi seksualitas" digunakan sebagai definisi pornografi, maka akan mereduksi makna seksualitas yang merupakan inti kehidupan jati diri manusia. Sehingga, bukan sesuatu yang seharusnya dikriminalkan. Selain itu kata "gerak tubuh" tidak termasuk dalam "grafis" atau tulisan, gambar, visual (Lihat KBBI), sehingga tidak termasuk kategori pornografi.
Klausa "membangkitkan hasrat seksual", masih tidak jelas sehingga dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (KBBI), tahun 2005, seksualitas meliputi ciri, sifat, atau peranan seks; dorongan seks; kehidupan seks.
Pada intinya, seksualitas adalah cara manusia mendefinisikannya sebagai makhluk seksual. Maknanya juga meliputi hasrat erotis, praktek-praktek dan identitas seksual, termasuk didalamnya perasaan-perasaan dan relasi seksual; cara bagaimana individu manusia dirumuskan atau ditentukan sebagai makhluk seksual oleh lainnya maupun cara individu mendefinisikan dirinya (misalnya bagaimana perempuan menampilkan dirinya sebagai seorang yang feminin atau feminitas, maskulinitas). Sehingga, materi seksualitas meliputi seluruh kehidupan manusia itu sendiri.

Kata "seksualitas" mengandung unsur erotika dan sensualitas yang merupakan sesuatu yang perlu dihargai dan tidak dapat disamakan dengan pornografi. Unsur utama dari pornografi adalah kecabulan (obscenity) dan ajakan untuk berbuat cabul. Pornografi pada dasarnya adalah tulisan atau gambaran tentang kemesuman dan kecabulan.
"Istilah pornografi menurut sejarahnya berasal dari bahasa Yunani; dari kata porne yang artinya prostitusi, pelacur; dan graphien yang artinya menggambar, menulis, gambar, atau tulisan.
Menurut Webster's New Dictionary (1990), pornografi berasal dari bahasa Yunani porne, yang artinya pelacur, dan graphein, yang artinya gambar, atau tulisan. Secara harfiah pornografi kemudian diartikan sebagai tulisan tentang kemesuman (the writing of harlots), atau penggambaran tentang tindak pelacuran (depictions of acts of prostitutes)."
(dikutip dari Naskah Akademik RUU Pornografi tanggal 13 Desember 2007)

3. Pasal 7 yang telah disepakati Panja berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi". Rumusan ini sangat tidak adil bagi perempuan yang selama ini (dalam konstruksi budaya patriarkhi) tubuhnya kerap menjadi target eksploitasi dan komoditisasi dalam dunia prostitusi maupun pornografi (viktimisasi). Persetujuan korban (perempuan) seharusnya tidak dapat menjadi pembenaran atau menjadi alasan untuk menyalahkan bahkan mengkriminalkan mereka. Ini tentunya bertentangan dengan strategi pemberdayaan perempuan yang telah digulirkan oleh pemerintah selama ini. Rumusan ini bahkan tidak menyelamatkan anak-anak yang seharusnya dilindungi yang bahkan ‘consent’ (persetujuan) nya tidak bisa dijadikan pertimbangan untuk tidak melindungi mereka. RUU sepantasnya meregulasi pelaku industri
pornografi atau pihak-pihak yang yang lebih powerful dan lebih mengambil keuntungan dari pemanfaatan tubuh perempuan.

4. Bila RUU tentang Pornografi saat ini disahkan (hasil pembahasan terakhir), bakal mengkriminalkan para prostitusi jalanan juga pelaku ‘pornoaksi’ yang seharusnya di luar wilayah kompetensi RUU tentang Pornografi ini, yakni melalui ketentuan ‘jasa pornografi’ dalam Pasal 4 ayat (2). Jasa Pornografi ini yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai: "segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang- perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya, serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya." Dalam DIM yang disepakati dan diputuskan Panja, ayat (2) point d. berbunyi: ‘menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual’. Rumusan point (d) ini akan mengenai prostitut jalanan yang notabene merupakan korban kemiskinan struktural. Upaya mengkriminalkan prostitut tidak saja muncul di RUU Pornografi ini, tetapi juga dalam RUU Revisi KUHP maupun Perda-Perda diskriminatif yang sudah banyak bermunculan di berbagai daerah seiring dengan kebijakan Otonomi Daerah. Ketentuan-ketentuan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan karena melegitimasi upaya viktimisasi terhadap korban.

5. Panja juga telah menyepakati Pasal 5 (DIM 74) yang mengintervensi wilayah privat orang dewasa tanpa mempertimbangkan kepentingan hak-hak seksual orang dewasa sepanjang pornografi tersebut bukanlah dalam kategori hardporn yang pada umumnya eksploitatif, berisi kekerasan seksual terhadap perempuan dan atau melibatkan anak sebagai model (jenis pornografi yang dilarang). Pasal 5 tersebut berbunyi: "Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan barang pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1), kecuali yang diberikan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 4(1) tentang pornografi yang dilarang juga memasukkan yang sifatnya softporn seperti ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, kegiatan seksual biasa (non degrading/unhuman dan non violence/exploitative) yang seharusnya tidak dikriminalkan bagi orang dewasa untuk memiliki atau menggunakannya demi kepentingan seksualnya sendiri yang tidak merugikan orang lain. Yang perlu dikriminalkan dalam konteks ini adalah pihak-pihak yang mendistribusikannya di ruang publik (media cetak/elektronik dll) sehingga mudah diakses anak-anak, atau membiarkan terakses (misalnya di warnet2), menawarkan atau membuat kelalaian (orang dewasa) sehingga terakses anak-anak.

6. RUU Pornografi juga belum mengakomodir kejahatan terkait pornografi yang marak terjadi dalam sepuluh tahun terakhir dan juga mengaburkan siapa pelaku dan korban. Padahal sejak awal masyarakat sipil (JKP3) sudah mengusulkan agar di pertimbangkan modus-modus kejahatan pornografi yang sangat merugikan perempuan. Bukan justru fokusnya pada mengkriminalkan model yang umumnya perempuan sebagai obyek pornografi. Pada dasarnya kejahatan dalam pornografi yang ditemukan sering dilakukan pelaku terutama industri pornografi dengan modus:
a. Penipuan atau penyesatan dalam pembuatan pornografi: korban diiming-imingi sejumlah uang; dijanjikan sesuatu; dibujuk atau didesak untuk membuka pakaiannya; dijanjikan untuk tidak disebarluaskan;
b. penyalahgunaan tujuan pengambilan gambar: yang sedianya bukan ditujukan untuk pornografi (seperti casting/pembuatan iklan), tetapi pada akhirnya dijadikan/dibuat dan atau disebarluaskan sebagai produk pornografi, tanpa persetujuan perempuan (objek); termasuk juga penggunaan tehnik, pencahayaan dan sudut pengambilan gambar yang mengekspose bagian tubuh tertentu (payudara, selangkangan, atau paha) di luar kehendak/kontrol dari perempuan;
c. pengambilan gambar atas aktifitas seksual dan atau tubuh seseorang tanpa seizin dan sepengetahuan orang tersebut, kemudian disebarluaskan oleh si pembuat gambar;
d. penyebarluasan tanpa sepengetahuan dan seizin orang yang bersangkutan, atas gambar-gambar dirinya dan atau miliknya yang sebenarnya merupakan hak privasi dari orang tersebut (pengambilan gambar dilakukan oleh dirinya untuk konsumsi dirinya sendiri, penyebarluasannya tanpa sepengetahuan dan seizin subyek gambar adalah pelanggaran hak privasinya);
e. memanfaatkan ketidakberdayaan perempuan karena kemiskinan struktural, sehingga perempuan mudah dijebak untuk menjadi objek pornografi;
f. memanipulasi ‘kesadaran’ perempuan yang berada dalam konstruksi budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai objek, serta dalam situasi kapitalisme global, di mana materi menjadi ukuran utama.

7. Pertunjukan seni, budaya, adat istiadat dan tradisi sama dengan Pornografi?
Dalam RUU tentang Pornografi ini, pertunjukan seni dan budaya serta kepentingan adat istiadat dan tradisi yang bersifat ritual diperbolehkan untuk
pembuatan, penyebarluasan dan penggunaannya. Namun dalam pasal 14 ini, pertunjukan seni dan budaya serta kepentingan adat istiadat dan tradisi yang bersifat ritual tersebut dimasukkan dalam materi seksualitas dimana istilah materi seksualitas ini juga dijadikan definisi pornografi. Sehingga dengan kata lain RUU tentang Pornografi ini menggolongkan pertunjukan seni dan budaya serta kepentingan adat istiadat dan tradisi yang bersifat ritual ke dalam materi ponografi.

Berdasarkan ketujuh hal kritis di atas, maka kami JKP3 menilai bahwa RUU tentang Pornografi ini masih belum mengakomodir prinsip-prinsip utama pengaturan pornografi (tujuh indikator JKP3) tersebut di atas, dan tidak menjadikan keberagaman budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia sebagai suatu pertimbangan penting dalam menyusun RUU ini.
Oleh karena itu, kami meminta dukungan dari semua organisasi untuk mengirimkan surat penolakan pengesahan RUU tentang Pornografi kepada Ketua Panja, Ketua Pansus dan Ketua DPR RI
...

Salam,
Ratna Batara Munti
Koordinator JKP3

RUU PORNOGRAFI MENGHANCURKAN KONSEP NEGARA BANGSA

2008-09-18T23:54:00.003-07:00

RUU PORNOGRAFI MENGHANCURKAN KONSEP NEGARA BANGSA
By : Fauzie*

Mengapa RUU Pornografi harus ditolak ?

Pertama, RUU Pornografi adalah sebuah isu legislasi yang paling controversial sepanjang sejarah pembahasan RUU di Parlemen. Sebagai produk kebijakan publik, RUU ini belum selesai di tingkat konsep. Belum ada "konsensus nilai" tentang apa itu pornografi. Kalaupun DPR hendak memaksakan diri untuk segera mengesahkan RUU ini, itu artinya DPR akan mengesahkan RUU Pornografi sebagai konsep yang belum selesai. Tentunya, RUU yang dipaksakan akan menimbulkan persoalan yang lebih pelik lagi dari isu pornografi itu sendiri.

Kedua, RUU ini berpotensi menghancurkan konsep "negara bangsa" yang multi kultur yang telah dibangun selama kurang lebih 63 tahun sejak Indonesia merdeka. Negara kita adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Bahkan dalam UUD 1945 pasca amandemen telah diatur dengan jelas mengenai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Kecenderungan yang muncul saat ini adalah; bahwa RUU Pornografi telah mengabaikan asas kebangsaan, kenusantaraan, kebhinekaan, keadilan, kesetaraan gender, dan kepastian hukum sebagai bagian penting dari perlindungan HAM. Ketidakmampuan DPR secara cerdas memahami konstitusi, negara hukum dan demokrasi, membuat UU yang dibuatnya telah menabrak konstitusi sebagai kredo demokrasi.

Ketiga, tidak ada definisi final yang memuaskan semua pihak tentang konsep "pornografi", bahkan ada kecenderungan definisi pornografi dibentuk berdasarkan pada sumber kekuatan nilai tertentu yang bersifat partikularistik. Negara ini adalah negara bangsa yang multi kultur, jika RUU ini hendak dijadikan UU, maka UU ini tidak boleh hanya. merepresentasikan kekuatan nilai yang lahir dari kelompok tertentu, lebih jauh RUU ini harus mampu merepresentasikan wajah multikulturalisme sebagai realitas politik dan budaya Bangsa Indonesia

Keempat; Sebuah RUU yg berada pada posisi controversial, tidak bisa dipaksakan menjadi UU. Jika ini ini dilakukan, justru yang muncul adalah suasana social
disorder, bukan social order. Kelompok-kelompok kepentingan yang tidak diakomodir dalam RUU tsb pasti akan resistance melakukan perlawanan.

Kelima; melibatkan masyarakat sebagai polisi moral dalam RUU tersebut justru akan memicu konflik horizontal, chaos, equielibrium social yang terganggu. Karena pasti akan ada kelompok tertentu dengan mengatasnamakan moral dan agama akan melakukan gerakan sweeping terhadap obyek-obyek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Pornografi.

Fauzie ; aktif di LBH Apik Jakarta.

Pernyataan Sikap KRB (Komponen Rakyat Bali)

2008-09-18T23:54:00.002-07:00

Pernyataan Sikap KRB (Komponen Rakyat Bali)

1) Tetap Menolak RUU Pornografi.
2) Menyiapkan tim dan naskah judicial review dan uji formal RUU Pornografi.
3) Menyiapkan tim kecil untuk melakukan inventarisasi kekayaan budaya yang terancam eksistensinya oleh RUU Pornografi
4) Membentuk tim kecil untuk menghadap Presiden
5) Melakukan tekanan pada DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pornografi.
6) Melakukan aksi massa pembangkangan sipil dengan penekanan pada aksi budaya.
7) Tetap menjaga agar seluruh perjuangan berada dalam bingkai ke-Indonesia-an dan ke-Bhineka-an.

Disepakati oleh 22 cendekiawan dan budayawan Bali di Danes Art Veranda pada 13 September 2008.
01) I Gusti Ngurah Harta (Koordinator KRB)
02) Ida Pedanda Sebali Tianyar (Rohaniawan)
03) Prof Dr I Wayan Dibia (Seniman Tari)
04) Sugi Lanus (Penulis)
05) Rudolf Dethu (Promotor Musik)
06) I Dewa Gede Palguna (Cendekiawan)
07) Tan Lioe Ie (Penyair)
08) Putu Wirata Dwikora (Cendekiawan)
09) Wayan Redika (Pelukis)
10) Aridus (Penulis)
11) Iwan Darmawan (Penulis)
12) Marlowe Bandem (DJ)
13) Yastini (Aktivis LSM)
14) Jango Paramartha (Kartunis)
15) Mas Ruscitadewi (Penyair)
16) Warih Wisatsana (Penyair)
17) Made Kaek (Pelukis)
18) Kun Adnyana (Pelukis)
19) Luh Anggreni (Aktivis LSM)
20) Popo Danes (Arsitek)
21) Prof. Dr. Dasi Astawa (Cendekiawan)
22) I Wayan Juniarta (Penulis)

Melawan Tirani: Pembangkangan Madani Dari Bali

2008-09-18T23:54:00.001-07:00

Sejawat Muda Indonesia,

Bisa jadi sebagian dari anda belum ngeh bahwa RUU Pornografi dan Pornoaksi (RUU PP)---dahulu bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)---sedang melenggang menuju formalisasi. “Disahkannya RUU ini merupakan hadiah terindah bagi PKS di bulan Ramadan ini,” ujar ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfud Siddiq.

Benar, pada 23 September 2008 pokok-pokok pikiran duhai misoginis bin kontra Bhinneka Tunggal Ika ini dijadwalkan naik kelas menjadi Undang Undang. Rupanya jajaran anggota legislatif yang merasa dirinya semulia wakil Tuhan (namun lebih mencuatkan kesan wakil Taliban), kumpulan manusia di Dewan Perwakilan Rakyat yang memposisikan dirinya setengah Nabi (namun lebih mencuatkan kesan setengah Wahabi---yang dipenuhi mimpi mentransformasi NKRI nan seru-heterogen menjadi persemakmuran Arab Saudi yang tandus-homogen), gerombolan kurang kerjaan lagi picik ini diam-diam terus mendorong agar regulasi absolut mengenai “pembenahan moral bangsa” bisa segera diberlakukan. Ya, sepak terjang kental syari’ah itu sejatinya tak pernah berhenti bergulir, cuma direm sebentar pembahasannya. Saat gemuruh perlawanan bingar dimana-mana---dipelopori dengan gagah berani oleh Rakyat Bali pada 2006---dengan cerdiknya tim perumus menghentikan sejenak manuver berkedok agama tersebut. Giliran kontroversi beringsut sepi, Balkan Kaplele beserta handai taulan Penegak Keadilan Seksual (PKS, ahem) mencuri-curi berangkat lagi. Dengan justifikasi: konstitusi tentu diperbaiki di sana-sini, jika perlu sekalian direkonstruksi.

Walau telah direvisi, jika diperhatikan dengan cermat, substansi dari RUU PP versi kini sami mawon, sama sebangun, segendang sepenarian dengan yang sebelumnya. Masih tunggalnada, menistakan pluralitas. Tetap diskriminatif, memarjinalkan kaum perempuan. Kukuh berpedoman pada parameter moral khas jaman batu.

Kerabat Puspawarna, kita jangan sudi dikencingi oleh segelintir cecunguk monokultur yang jelas-jelas khianat pada asas kebinekaan Nusantara tercinta. Sabang hingga Merauke adalah wilayah bertabur bianglala dengan bermacam suku pula budaya. Keberagaman harus diberi ruang, mutlak mesti dihormati.

Bersatupadu ayo bersama-sama hadang mahluk-mahluk purba alumnus sekolah jaman pra-sejarah yang masih saja memperlakukan wanita-wanita cantik-baik hati pujaan kita bak warga negara kelas dua, selalu menganggap sumber kemaksiatan di dunia melulu kaum hawa, terus-terusan meminggirkan gadis-gadis bening seolah seonggok daging, sekadar hewan pecundang---menyuruhnya menutupi auratnya, membungkus tiap jengkal tubuh indahnya bagai membungkus benda mati---agar para lelaki tak terangsang (!) …Hey, kenapa justru bukan para adam dari era dinosaurus itu saja yang merantai-lalu-menggembok penis sifilisnya?

Cegah tangkal itikad aparat masuk merapat ke ruang privat. Urusan buah zakar memekar, vagina berliur, erotika tempat tidur, perkara senggama, ngapain juga pakai acara diatur negara segala??!!

Harus, serempak kita muncrati sperma, kaku tirani bertopeng religi ini.Harus, serentak kita ludahi ampas pejuh, belenggu ideologi idiot ini.Harus, kompak kita berangus menuju lubang anus, bentuk penyeragaman oh-ketinggalan jaman ini. Harus, sontak kita lawan berpedang logika, semua pembodohan sistematis ini.

Sebab walau berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Demi senantiasa jayanya kemajemukan bernama INDONESIA.

Merdeka Menjadi Bianglala,

RUDOLF DETHU
Relawan Komponen Rakyat Bali

REBOOT: REMEMBER, REMEMBER

2008-09-18T23:54:00.000-07:00

2008, the year of the rat

remember, remember
we fear no darkness
as we are the light

remember, remember
bhinneka tunggal ika
diversity united

remember, remember
we are your daughters & sons
Indonesia, you will never walk alone

remember, remember
leechers, thieves and warmongers - we will never be afraid of you
you should be afraid of us, the people

to: malicious intent, treason and plot
remember, remember this:
we shall shoulder the burden of this good earth
and stand united against your tyrannical pounce

we shall prevail
hear, hear
we shall prevail
in rejecting your ponography bill once again!

Aksi Budaya Tolak RUU Pornografi

2008-09-17T23:54:00.000-07:00

Aksi Budaya Tolak RUU Pornografi

Sorak sorai gema perdamaian dan lagu-lagu nusantara terdengar sahut menyahut dari sekitar 1000 orang yang turun ke jalan dalam aksi budaya menolak RUU Pornografi, Rabu (17/9) hari ini di Renon, Denpasar, Bali.

Seribuan orang dari berbagai agama dan profesi bersatu dalam Komponen Rakyat Bali (KRB) itu longmarch dari Lapangan Timur Bajra Sandhi Renon sampai kantor DPRD Bali. Musisi Bali dari berbagai aliran seperti Superman is Dead (SID) dan Johny Agung and Double T berjalan turut bernyanyi bersama di sepanjang jalan.

RUU Pornografi adalah penjelmaan RUU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi) yang pada 2006 lalu memicu aksi penolakan besar-besaran masyarakat Bali sehingga akhirnya ditunda pembahasannya oleh DPR RI.

RUU ini dapat merusak kebhinekaan karena menerapkan standar moral dari kelompok tertentu yang menilai sebuah peristiwa atau seseorang melakukan tindakan porno.

Dalam RUU itu yang disebut pornografi sangat luas dan mempengaruhi berbagai bidang. Disebutkan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Menyikapi RUU Pornografi yang akan segera disahkan maka Komponen Rakyat Bali (KRB) dengan ini menyatakan dengan tegas menolak RUU Pornografi.

Pertimbangannya adalah dalam proses pembahasan RUU Pornografi, DPR tidak transparan dan tidak partisipatif, sehingga secara hukum pembahasan RUU tersebut cacat hukum karena telah melanggar prinsip-prinsip asas –asas Umum Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

RUU Pornografi tidak perlu, karena selama ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang kesusilaan dan pornografi, yaitu KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU Pers, dan lain-lain.

Hak atas tubuh adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun, oleh karenanya siapapun juga tak terkecuali negara harus melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia.

RUU Pornografi sangat berbahaya, karena tidak mencerminkan kebhinekaan bangsa,
mengintervensi persoalan private warga negara tentang tubuh dan moralitas, khususnya tubuh perempuan. Memasung kebebasan berekspresi sebagai hak dasar manusia, rentan terhadap disintegrasi bangsa, dan multi tafsir sehingga dapat dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan setiap orang oleh orang atau kelompok tertentu.

Luh De Suriyani
Freelance Journalist
http://lodegen.wordpress.com

RANGKUMAN DEBAT KONTROFERSI RUU PORNOGRAFI

2008-09-16T23:54:00.000-07:00

RANGKUMAN DEBAT KONTROFERSI RUU PORNOGRAFI
TV One, 11 September 2008
Pkl. 19.30

Kontrofersi RUU Pornografi di tuangkan dalam bentuk debat oleh TV one. Mekanisme debat tersebut adalah ada 2 kelompok yang pro dan kontra terhadap pengesahan RUU Pornografi. Yang dipandu oleh Indiarto Priyadi untuk kelompok yang pro, dan Alfito Dinova untuk kelompok yang kontra.

1. Sesi I
Untuk Kelompok kontra terhadap RUU Pornografi diwakili oleh Ibu Eva Anggota Pansus RUUP dari fraksi PDIP DPR RI sebagai pembicara.
Untuk kelompok yang pro terhadap RUU Pornografi adalah Ali Mochtar anggota Pansus RUU-P DPR RI sebagai pembicara.

Termin I
Eva:
Draft RUU-P sudah selesai, dan sekarang baru mencapai taraf sosialisasi Publik. Dalam Pembahasan RUUP di dalam Pansus sendiri terpecah menjadi dua kubu yaitu, 1. Kubu yang pro terhadap RUU P dan 2. Kubu yang kontra terhadap RUUP. Menurut kami pihak yang kontra terhadap RUUP perlu mengkaji substansi RUUP terlebih dahulu, karena masih sangat banyak Pasal-Pasal yang sifatnya kontrofersial.

Alvito:
Rancangan Undang-undang ini berasal dari DPR bukan? Apakah DPR tidak punya target dalam pengesahan RUU ini?

Eva:
Ini tidak menyangkut masalah target, sekarang apa artinya RUU cepat-cepat disahkan, apabila masih banyak terbanyak kontrofersial didalamnya.

Ali Mochtar:
Indonesia adalah Negara yang paling bermoral, maka pornografi sangat menjadi urusan Indonesia. Di Indonesia ada 3 hukum yang dijadikan dasar
pembentukan Undang-Undang Yaitu Hukum adapt, Hukum Barat dan hokum Islam. RUU Pornografi sangat Indonesia sekali karena bertujuan untuk menyelamatkan moral bangsa ini. Klo di Negara barat orang hanya memakai BH berjalan-jalan tidak masalah, berbeda jika di Indonesia hanya orang gila saja yang berani berpakain seperti itu. (Allahu Akbar.…Back sound pendukung…)

Termin II
Indi:
Ada dualisme di dalam pansus, apa yang menjadi akar masalah?

Ali Mochtar:
Memang ada dualisme didalam pansus, debat malam ini lah salah satu indikasinya. Harusnya pihak yang kontra memikirkan ulang bagaimana nasib anak cucu kita bila kejahatan pornografi dihalalkan? Apa jadinya moral bangsa ini?

Eva:
Saya ini adalah victim dalam proses pembahasan RUU ini. Karena apa? Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan mekanisme voting karena tidak tahan dengan pendiskusian materi yang sangat panjang, penentuan prosedur rapat saja dengan menggunakan voting ini tidak sesuai dengan asas ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’.

Setelah saya lihat dalam kamus bahasa amerika yang dimaksud dengan pornografi adalah bukan ketelanjangan tetapi kejahatan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya.

Alifito Dinova:
Ibu termasuk pihak yang pro terhadap RUU P atau yang kontra?

Eva:
Saya adalah pihak yang kontra terhadap pengesahan RUU Pornografi. Ada kecenderungan dari pansus yang mendefinisikan sendiri pornografi. Saya melihat ada kepentingan dibalik rencana pengesahan RUU-p, yaitu RUU-P akan dijadikan Payung hokum Perda-Perda Syariah.

Ali Mochtar:
Tidak ada hubungannya RUU-P dengan perda syariah, Perda syariah ada karena adanya otonomi daerah. Molornya pembahasan RUUP ini sangat menghamburkan anggaran Negara sehingga prosesnya harus dipercepat.

Indiarto Priadi:
Apakah berbicara masalah demokrasi itu berbicara masalah uang?

Eva:
Dalam Undang Undang otonomi daerah ditentukan bahwa otonomi daerah tidak boleh mengatur mengenai moralitas. Indonesia ini adalah Negara hokum yang berdasarkan pada Integrated system Law. Pengaturan pornografi itu sudah jelas dalam KUHP, Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Penyiaran, jadi tidak perlu ada aturan lain mengenai pornografi. Apalagi dalam Draft RUU tersebut hanya ada 2 pasal yang mengatur tentang anak.

Ali Mochtar:
Anda harus melihat draft RUU yang baru, ada 8 Pasal yang mengatur mengenai anak. Dan itu merupakan pasal substansi. Bukti apa yang diberikan bangsa ini walaupun Undang Undang itu sudah ada tapi kejahatan pornografi sangat marak terjadi.

Termin III
Eva:
Bila berbicara soal pornografi, bukan berbicara tentang undang undang yang baru, melainkan berbicara mengenai penegakan hokum di Indonesia yang tidak baik sehingga kejahatan pornografi banyak terjadi. Karena Pornografi sendiri sudah di atur dalam undang undang lain.

Ali Mochtar:
UU Pornografi ini sifatnya lex specialis, sama seperti UU KOrupsi.

Eva:
Mengapa ada undang undang korupsi? Karena pengaturan korupsi dalam hokum pidana tidak lengkap. Berbeda dengan pornografi yang sudah sangat jelas diatur dalam berbagai Undang Undang. Tinggal ditegakkan saja UU tersebut.

Ali Mochtar:
Faktanya saat ini polisi tidak bisa berbuat apa-apa saat ada kejahatan pornografi, UU ini dibuat untuk melindungi anak dan memuliakan perempuan. Ada perbedaan pengaturan di dalam UU yang sudah ada dengan dengan UU ini.

Eva:
Di dalam UU Perlindungan anak sudah ada 8 Pasal yang mengatur mengenai Pornografi.
UU ini adalah produk politis yang hanya akan digunakan sebagai "cantolan" perda-perda syariah.

Ali Mochtar:
Tidak ada urusannya natara UU P dengan Perda syariah. Sebelum UU ini ada Perda syariah sudah ada.

Eva:
Perda sudah ada namun belum ada paying hukumnya. Statement ini jelas diungkapkan oleh Pak Balkan (Ketua Pansus).

Tanggapan dari Peserta
Dari Pihak Yang Pro RUU-P
Bila tidak ada UU ini, bagaimana dengan nasib bangsa ini, karena menurut data yang saya dapatkan Indonesia adalah Negara ke 2 yang sangat pro terhadap pornografi. Mau dibawa kemana moral bangsa ini? (Allahu Akbar…seruan pendukung lain)

Eva:
Saya sangat setuju untuk menghapus pornografi tapi caranya adalah dengan menegakkan hokum di Indonesia.

Tanggapan dari Peserta yang kontra terhadap RUU P
Indonesia banyak terjadi pornografi karena penegakan hukumnya tidak jelas. Bila akan menghapus pornografi maka tegakkan hokum di Indonesia.

Ali Mochtar:
Masalah penegakan hokum itu memang benar, masalah ini karena Indonesia baru 10 tahun reformasi(karena menurut Thomas Hobes Negara akan stabil dalam hal penegakan hokum jika sudah dalam jangka 12 tahun reformasi)

Alfito Dinofa:
Apakah Pendapat anda semakin banyak UU semakin baik?

Ali Mochtar:
Benar, semakin banyak UU semakin baik. Mengapa harus takut pada UU? Indonesia termasuk Negara yang memiliki sedikit UU.

Termin IV
Indiarto Priadi:
Ini adalah termin terahir, apa pesan anda berkaitan dengan UU Pornografi ini?

Eva:
Menuju Indonesia yang lebih baik adalah apabila keberagaman di tegakkan, ada pembebasan ekspresi jangan samapai Negara masuk dalam ruang privat karena akan membuat Indonesia menjadi Negara yang totaliter.

Ali Mochtar:
UU ini harus ada bila moral bangsa ini ingin selamat, bila anak cucu kita ingin selamat dari ancaman pemerkosaan dan kejahatan pornografi lainnya

2. Sesi II
Untuk Kelompok kontra terhadap RUU Pornografi diwakili oleh Ibu Musda Mulia dari Fatayat NU sebagai pembicara.
Untuk kelompok yang pro terhadap RUU Pornografi adalah Rokhmat dari HTI sebagai pembicara.

Musda Mulia:
Bila berbicara masalah pornografi adalah berbicara mengenai pola asuh dalam keluarga, dimana ini menyangkut bagaimana ayah dan ibu memberikan bekal pendidikan moral kepada anak-anak mereka.

Rokhmat:
Ini bukan sekedar masalah orang tua, sekarang apakah orang tua harus menguntit anaknya kemana-mana?

Musda Mulia:
Sekarang apakah Negara juga bisa melindungi anak?

Rokhmat:
Arah RUU ini adalah menumpas para produsen-produsen Pornografi.

Musda Mulia:
Dalam RUU ini tidak ada satu Pasal pun yang memberi ruang untuk menindak pelaku kejahatan pornografi, yang ada hanya Pasal2 yang menjadikan wanita sebagai obyek criminal dan hal2 yang sifatnya masuk dalam hal-hal privat.

Rokhmat:
Klo belum tegas kan bisa ditegaskan, karena ini masih RUU, Apabila ada orang telanjang dan dipublikasikan ini merupakan kejahatan dan ini merupakan salah satu indikasi bahwa hokum di Indonesia mandul terhadap pornografi.

Musda Mulia:
Saya tidak percaya apabila ada UU ini pornografi akan hilang, saya tidak percaya itu. Sebelum ada UU ini kami FU sudah mensosialisasikan kontra kepada pornografi, ini kita konkritkan dengan jalan sosialisasi.

Rokhmat:
Di Amerika tidak ada UU Pornografi, setiap detik ada pemerkosaan.

Musda Mulia:
Faktanya UU ini akan membatasi ruang-ruang privat. Dan sangat berbahaya. Klo UU ini disahkan orang2 papua yang pake koteka dating ke Jakarta akan dipidanakan.

Rokhmat:
Mengapa yang dijadikan alas an sll masy adapt. UU ini hanya dipakai sebagai landasan untuk mengatur baik dan buruk.

Eva:
Baik dan Buruk menurut siapa? Ukurannya apa?

Rokhmat:
Menurut Budaya Indonesia

Eva:
Ada 366 kebudayaan di Indonesia, sekarang mau yang benar menurut siapa? Yang kita pakai adalah standart hokum bukan standart moral. Misalnya dengan masalah penggunaan baju bodo yang notabene transparan, dulu tidak ada masalah, tapi mengapa sekarang jadi dipermasalahkan? Apakah budaya di Indonesia akan hilang.

Rokhmat:
Standartnya adalah Allah, apa yang menurut Allah benar itulah ukurannya.
Insya Allah UU ini akan disahkan tanggal 23 september 2008.

Musda Mulia:
Belum tentu karena dari substansi nya saja masih dipertanyakan. Bamus belum tentu menyetujui. Karena masih banyak perdebatan masalah RUU ini.

Rokhmat:
Debat itu pasti ada tapi harus dicari solusinya. Dicari yang benar yang mana.

Musda Mulia:
Benar menurut siapa?

Rokhmat:
Menurut ALLah

Musda Mulia
Berbicara masalah kejahatan pornografi ada 2 hal yang harus dilaksanakan : 1. memperbaiki pola asuh dalam keluarga. Ditanamkan pelajaran moral kpd anak2 mereka. 2. Modus Kejahatan Pornografi harus ditindak. UU yang ada harus ditegakkan.

Rokhmat:
Saat ini tidak ada ortu yang dapat mencegah anaknya untuk tdk menonton hal2 yang sifatnya porno. Bagaimana jk orang tua mereka kerja?

Musda Mulia:
Larang penyiaran dong..

Rokhmat:
Pornografi ada dan harus diberantas, dengan apa?klo tdk ada UUnya. Masalah pasal 1 bisa menjadikan aurat sebagai batasan.

Musda Mulia:
Dalam islam aurat itu bermacam2 mau menggunakan tafsir yang mana? Di Jepang dan Bulgaria yang di berikan batasan adalah pornografinya.

Eva:
Saya punya data, dinegara arab, Negara yang tidak terdapat pornografi, angka perkosaanya sangat tinggi, tapi di swedia pornografi bebas beredar, tidak ada pemerkosaan,artinya bila berbicara pornografi itu berbicara masalah moral, bukan UU.

Musda Mulia:
Saya setuju pornografi harus dilarang tapi caranya tidak dengan UU ini karena masih dipertanyakan apakah UU ini efektif karena esensinya tidak mengarah pada pemberantasan pornografi. RUU ini perlu dikaji kembali, kalaupun RUU ini tidak ada sudah ada UU yang mengaturnya. Sehingga yang diperlukan adalah penguatan penegakan hokum.

Rokhmat:
Saya setuju dengan UU yang melarang pornografi. Saya tidak setuju pada pernyataan pornografi tergantung dari kepala, pornografi tergantung dari lingkungan untuk menegakkan ini adalah dengan kembali pada syariah jika akan mencari kebenaran yang sejati.

Demikian rangkuman diskusi yang dapat saya tuliskan. Bila ada kekurangn saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Kristina Viri

PERNYATAAN SIKAP

2008-09-16T18:40:00.000-07:00

"RUU PORNOGRAFI: CERMIN KEGAGALAN NEGARA dalam PERLINDUNGAN KEBHINEKAAN BANGSA"

Setelah dua (2) tahun berlalu sejak ditolaknya RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) oleh masyarakat Bali, masyarakat kembali dihentakkan dengan akan disahkannya RUU Pornografi yang secara substansial sama dengan RUU APP tahun 2006 (tidak ada perubahan).

Menyikapi RUU Pornografi yang akan segera disahkan maka kami bagian dari Komponen Rakyat Bali (KRB) dengan ini menyatakan dengan tegas: MENOLAK PENGESAHAN RUU PORNOGRAFI, hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam proses pembahasan RUU Pornografi, DPR tidak transparan dan tidak partisipatif, sehingga secara hukum pembahasan RUU tersebut cacat hukum karena telah melanggar prinsip-prinsip asas-asas Umum Tata Pemerintahan yang Baik (good Governance);
RUU Pornografi TIDAK PERLU, karena selama ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang kesusilaan dan pornografi, yaitu KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU Pers, dan lain-lain;
Hak atas tubuh adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun, oleh karenanya siapapun juga tak terkecuali negara harus melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia;
RUU Pornografi sangat berbahaya, karena: tidak mencerminkan kebhinekaan bangsa; mengintervensi persoalan private warga negara tentang tubuh dan moralitas, khususnya tubuh perempuan; memasung kebebasan berekspresi sebagai hak dasar manusia; rentan terhadap disintegrasi bangsa; mulit tafsir sehingga dapat dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan setiap orang oleh orang atau kelompok tertentu.

HARUS DIINGAT bahwa bangsa Indonesia ada karena adanya kehendak bersama diantara suku, agama, ras, yang ada diseluruh Indonesia untuk mengikatkan diri sebagai sebuah negara bangsa (Nation State) yang bernama Indonesia, oleh karenanya pengingkaran terhadap hal tersebut merupakan sebuah pengingkaran terhadap tujuan luhur para pendiri bangsa.

Denpasar, 15 September 2008

KOMPONEN MASYARAKAT BALI

Agung Dwi Astika (YLBHI LBH Bali)
Luh Putu Anggreni (KPAID Bali)
Ngurah Karyadi (BISE)
Sita Van Bemmelen (Bali Sruti)
Sri Widhiyanti (PBHI Bali)
Yastini ((YLBHI LBH Bali)
Ni Nyoman Sri Mudani (Komponen Masyarakat Bali)
Putu Sripuji Astuti W. (NIM)
Suarti Priyatni (Tamiang Bali)
Dewa Sunarya (PBHI Bali)
Luh De Suriyani (Jurnalis)
Putu Sudiastiti (Mitra KaSih Bali)
Ade Latifah (P2TP2 Bali)
Saichu Anwar (Manikaya Kauci)
Liana Hematang (Yayasan Maha Bhoga Marga)
I Made Suardana (IPW Bali)
Inten (PDIP Bali)
Hendy Tri Wahyono (YLBHI LBH Bali)
Ni Putu Sawitri (Komponen Masyarakat Bali)
Nyoman Parma (Komponen Masyarakat Bali)

REMEMBER

2006-08-17T11:00:00.000-07:00

R E M E M B E R:

In Defense to Independence

In The Face of Tragedy...

2006-05-28T01:27:00.000-07:00

In The Face of Tragedy...we could still make a change.

For all the symphatetic bloggers out there who want to make a contribution to disaster-relief efforts in Central Java, you could contact:

-Bali Crisis Centre (0361-7449892), the volunteers in the centre are currently collecting food and medical supply for shipment to Jogja.

-Romo Sandyawan (08128774044), the coordinator of the Indonesia's Jaringan Relawan Kemanusiaan (Volunteers Network)

-Yuli Ekawati (081382161248), this brave young girl is currently, single-handedly, preparing a truckload of food supply for a small district of Cawas in Klaten regency. Those bloggers who hailed from this area might want to give her a hand. The truck, and Yuli, will leave for Klaten on Monday evening.

--Cash donation could be transferred to BNI Cabang Gajah Mada Denpasar, account number : 0048831804. The account belongs to Ni Kadek Dita Cahyani, an alumnus of Jogja's Gajah Mada University. She could be contacted at 081338434919.

Respect for the Volunteers

Marlowe & Jun

A Nation in Grief

2006-05-28T01:10:00.000-07:00

Words...
Pictures...
Even moving images...
Will never be able to fully capture the paralyzing pain of this tragedy.

Perhaps...
Only tears...the silent ones
That come close to express the indescribable anguish that now engulfs our hearts.

To our brothers and sisters in Yogya, Bantul, Klaten, Sleman...
We extend our deepest of condolences
Forgive us for not being there with you nows...
But rest assured that our hearts, our prays are solely for you

Marlowe & Jun

Telanjang: Puncak Kesadaran Rekonsiliasi // The Naked Truth

2006-05-05T21:33:00.000-07:00

(Kun Adnyana - Puncak Pendakian (detail) , 160 x 140 cm, Acrylic on Canvas, 2006)

Ada yang menarik dalam pameran RECONSCULTURE di ARMA (Agung Rai Museum of Art) Ubud, yang berlangsung dari 4 Mei hingga 27 Juni 2006 ini. Bagaimana tidak, ditengah kontroversi RUU APP - dimana dalam RUU tersebut bahkan memunculkan pasal larangan terhadap karya seni yang mengeksploitasi tubuh orang dewasa – di RECONSCULTURE malah tampil beberapa karya yang dengan jelas mengungkap indahnya persetubuhan dan organ tubuh nan sensual.

Somewhat interesting come into sight in the RECONSCULTURE visual art exhibition presented from May 4 to June 27, 2006 at ARMA (Agung Rai Museum of Art) Ubud. In despite of prolonged debates over the Anti Pornography & Pornoaction Bill – a proposed law in which include harsh constraints toward artistic exploitation of the human body – within RECONSCULTURE there are a number of artworks stating otherwise; clearly depicting the beauty of intercourse and sensuality of the human body.

Kurator pameran Putu Wirata Dwikora mengaku tak cemas tentang tampilnya karya-karya yang oleh kalangan tertentu boleh jadi dipandang ‘’pornografi’’. Namun pihaknya, lebih memahami ini sebagai pilihan ekspresi yang berdasar pada konsep tematik dan juga estetika yang secara universal dapat diterima.

The exhibition curator, Putu Wirata Dwikora admits he has no worries with the displaying of those artworks although he recognizes that such representation might be deemed as pornography by some. Both the organizer and Putu comprehend this matter as an articulation of a universally accepted aesthetic concept and theme.

Bukankah berbagai ekspresi tentang tubuh telanjang telah begitu akrab dengan kalangan seniman-seniman di Bali dan seantero dunia? tanya Putu dan lanjut mencontohkan berbagai konsep tentang tubuh, dan juga seks telah banyak dieksplorasi kalangan seniman. “Perhatikan patung David karya Michelangelo atau visualisasi wanita penghibur “Les Demoiselles d’Avignon” oleh Pablo Picasso. Lihat juga karya-karya Basuki Abdullah, Dewa Putu Mokoh, dan almarhum IGAK Murniasih.

“Isn’t nudity a common visual language among artists all over the world?” he added rethorically. “Observe the works of past maestros’ including Michelangelo’s sculpture of David, or Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon. At home, view the works of Basuki Abdullah, Dewa Putu Mokoh, and the late IGAK Murniasih”, he mentions a few renowned names.

Teramat jelas bahwa sensualitas bukanlah hal yang tabu dan malah persoalan tubuh dan senggama menawarkan ruang eksplorasi estetis yang amat luas dan menantang.

Clearly, he states that sensuality is not a taboo, to which shows that the splendor of human body as well as intercourse is expansive and justified domain for aesthetic explorations.

Pada pameran yang menghadirkan delapan perupa Nusantara ini (AA. Darmayuda, Made Sumadiyasa, Made Bakti Wiyasa, Made Mahendra Mangku, Nyoman Sujana Kenyem, AS. Kurnia, Polenk Rediasa, Wayan Kun Adnyana) memang tampil dua perupa, yaitu Polenk Rediasa dan Wayan Kun Adnyana yang dalam karya-karyanya menjelajah ruang-ruang visual yang berkenaan dengan ketelanjangan, dan juga seks.

(Polenk Rediasa - Sumber Kehidupan, 100x250 cm, Oil on Canvas, 2006)

In RECONSCULTURE, the artistic representations of Kun Adnyana and Polenk Rediasa - in addition to the diverse masteries of AA. Darmayuda, Made Sumadiyasa, Made Bakti Wiyasa, Made Mahendra Mangku, Nyoman Sujana Kenyem, and AS. Kurnia – clearly states their current creative stance is within the realms of visual spaces related to nudity and also sex.

(Kun Adnyana - Puncak Pendakian, 160 x 140 cm, Acrylic on Canvas, 2006)

Kedua perupa ini nampak yakin persoalan tubuh adalah medan eksplorasi yang teramat luas untuk dijelajahi. Bahkan dalam konteks historis perupa Bali, baik otodidak dan akademis teramat berserak dalam mengungkap sisi paling telanjang dalam membaca tubuh, dan juga persoalan seksualitas manusia.

Both artists truly believe that “the body” represents a vast domain for creative explorations. Even so, they consider that sensuality and sexuality are non-exhaustive themes and possess deeper meaning for the Balinese artists - both autodidact and academic - as can be examined in the context of Balinese art history.

Kun menerangkan keyakinannya bahwa ritus tubuh adalah ritual untuk membebaskan jiwa dari kungkungan tubuh, dimana ketelanjangan adalah metafor dari puncak rekonsiliasi baik antar tubuh yang berbeda secara sosiologis, ataupun pertemuan jiwa-jiwa dalam semangat demi prokreasi.

Kun explains that the celebration of human body is a ritual to liberate sousl from the “physical imprisonment”, where sexuality, sensuality, and nudity are metaphors for the peaks of reconciliation of sociologically dissimilar entities - the congregation of souls in the spirit of procreation.

Sementara Polenk menjelaskan moralitas dalam hidup manusia adalah ihwal personal dan tidak mesti diatur oleh negara. Dalam karyanya yang bersubyek matter payudara perempuan - dengan gambaran embun yang menetes dari puting yang ranum – ia berkehendak mengisahkan bahwa payudara adalah sumber kehidupan. Tentu ini berkait dengan bagaimana kejernihan air susu, mengantar tiap manusia menapaki ruang hidup berikutnya.

Meanwhile, Polenk elaborates that saintliness in daily living is a private matter and need not be governed by the government through ludicrous laws such as the proposed Anti Pornography & Pornoaction Bill. In one particular piece – visualization of bare-naked breast and beautifully red and firm nipple drenched in small dew drops - he yearns to depict breasts as source of life nourishments. This relates to the pureness of motherly milk that nurtures human in early tales of life.

RECONSCULTURE oleh delapan perupa nusantara ini, merebakan keindahan; sebuah aspek kultural yang bersandar pada transformasi lanskap fisikal dan fisiologis atas pembacaan sosiologis dunia kontemporer. Even ini pula mengikhtiarkan bagaimana keberagaman ekspresi seni yang menawarkan keindahan fisik (visual), dan juga pendalaman konseptual adalah suatu ekspresi rekonstruktif menuju dunia baru, yang memperkuat kesinambungan kemanusiaan yang penuh kepekaan perdamaian, persaudaraan dan rasa hormat.

In our view, RECONSCULTURE envisions beauty as an integral cultural aspect founded from the transformations of physical and physiological landscapes of contemporary times. Therein, the diverse aesthetic expressions - the physical (visual) beauty and multi-layered conceptions - presented are evidence of reconstructive expressions for the sake of a “balanced” future world. RECONSCULTURE emphasizes the necessities of embracing peace, unity, and respect for the sake of humanity.

Simak lebih lanjut di http://reconsculture.blogspot.com

Learn more at http://reconsculture.blogspot.com

Peace, Love & Understanding,
Marlowe and Jun

Another battlefront

2006-04-26T06:14:00.000-07:00

To put things into perspective, the anti pornography bill is not the only problem Bali has to deal with right now.

Another equally pressing problem is the persistence of the central government, supported by the Bali governor, to construct a geothermal power plant in the hilly area of Bedugul. The plan has been rejected by the conservationalists, who fear the environmental damages caused by the project to the pristine nature of Bedugul, as well as by the Balinese Hindu religious leaders, who fear that the project will desecrate one of the holiest site in the island.

The battle in this front reached a new height on Wednesday when Bali Corruption Watch (BCW) Chairman, Putu Wiratha Dwikora (above, second from left) and the charismatic high priest Ida Pedanda Gde Bang Buruan Manuaba (above, second from right) along with a host of around 14 Hindu high priests (below) paid a visit to the members of the provincial's Council of Legislators.

They expressed their strong rejection to the project and demanded the Council to summon the governor for clarification on his stance on the project. The Council agreed to summon the governor on April 28.

Putu Wiratha Dwikora stated that if the governor kept supporting the project then they would mobilize the Balinese people to topple down him.

Our respects goes to them, May they win this battle

Marlowe and Jun

a brother in need....

2006-04-25T04:29:00.000-07:00

A quiet meeting today between the Indonesia Hindu Parisadha's Dharmadhyaksa Ida Pedanda Gde Ketut Sebali Tianyar Arimbawa and two spiritual figures from India; the Asia-Pacific Coordinator of Vishva Hindu Parisadh (World Hindu Council), Swami Vigyananand (center) and the president of the World Buddhist Cultural Foundation, Most Venerable Bhadant Gnana Jagat Mahathero (left) turned into a lively discussion when the conversation touched the controversial anti-pornography bill.

Following a fluent visual presentation (above) by KRB's internet campaign coordinator Made Marlowe, Swami Vigyananand reminded the Balinese that they were living in a harsh world now with religious radicalization had approached the island's shore. "The radicalization, which has its origin in the Middle East, has now influenced Indonesia,” he said.

The bill, Vigyananand argumented, was the manifestation of that religious radicalization, an effort to substitute secular laws with Shariah Islamic Law and remodel the nation into a sort of Afghanistan under Taliban rule.

“In this context, being kind and nice are not enough for the Balinese. You also have to have an effective, pointed strategy to face the challenges of this harsh world,” he stressed.

He offered one such strategy; building an international support for the Balinese people’s rejection toward the bill.

“Its about time that the Balinese people send a delegation to approach various international Hindu organizations, human rights institutions and the two strongest political blocs; the European Union and the United States,” he said.

Supports from various well-respected global organizations would form an effective political pressure to the government of Indonesia.

Vigyananand had provided the KRB with several contact persons and e-mail addresses of various international Hindu and human rights organizations.

(Ida Pedanda Sebali Tianyar clarifies several points to the visiting guests)

He conceded that the internationalization of the issue would probably irritate the Indonesian government. Yet, the domestic repercussion to the Indonesian Hindu could be minimized if the Balinese people managed to achieve to things.

First, convincing the central government that such action would not harm the integrity and sovereignty of the republic.

“There is no doubt that Bali is a part of Indonesia, no doubt whatsoever…,” he stressed.

However, he reminded, the culture of Bali was no longer the exclusive property of the Balinese, nor it was solely belonged to Indonesia.

“Bali has a cultural and spiritual heritage that belonged to the world, therefore, it is the responsibility of the world to save and protect that heritage,” he stated.

Second, establishing a solid alliance with other moderate forces in Indonesia, regardless of their ethnic origins and religious faiths.

“I believe that this (the bill) is a problem not only for Balinese or Hindu, but also for Javanese, Sulawesi-nese and the Moslems and Christians as well,” he said.

“Everyone have to be included in the movement and resist the bill as one unified nation,” he added.

Toward the end of the friendly meeting, Vigyananand stated that their support for the Balinese did not mean that he condoned pornography. Yet, he believed that pornography, or morality, was an issue that should be left to the society and not to the government.

“Moreover, we don’t want anybody, or any government, uses morality as a pretext to oppress the people’s freedom to celebrate its diverse cultural and religious heritage,” he said.

For the KRB’s activists, who were present in the meeting, including the chairman I Gusti Ngurah Harta and Cok Sawitri, Vigyananand’s exposition had strengthened their belief in the future success of the movement.

(KRB's Marlowe shares his thoughts with Swami Vigyananand)

Our Proud Legacy

2006-04-16T04:01:00.000-07:00

On Sunday, April 16 2006, the island's sole children tabloid Lintang and the Bali Arts Center co-hosted a drawing and a dance competitions for elementary schools' students from all across Bali.

Hundreds of enthusiastic parents assisted their children in preparing and presenting their aesthetic pieces. It was a touching experience for us watching the parents, like I Nyoman Catra, a master performer himself, dressing his son up for a Baris (warrior dance) performance (photo below). It was as if by doing so the master performer had actually tried to transfer his passion and skills to his young prodigy. A transfer of cultural legacy.

In the spirited faces of these children we saw the future defenders and creators of our rich cultural heritage

Their performances were beauty to the senses, yet, our joy and pride went far beyond the senses...

...their passion, powerful energy and, most importantly, their daring improvisation have made us believe that instead of turning into a mere preserver of a stagnant culture, these children will grow up into Bali's truly cultural thinkers and creators. They shall intermingle the legacy of the island's beautiful past with the treasures of the dynamic present; a creative process that will give birth to the future cultural renaissance of the island.

The renaissance will be uniquely Bali in character and universally global in forms and contents.

Their performances have convinced us that the future of Balinese cultural heritage is in the safe hands. These kids have made us believe that our culture will keep moving on, will keep moving forward...in the spirit of continuity and changes.

With Hearts Filled With Joy and Pride

Marlowe and Jun

The Heart of Compassion

2006-04-15T02:46:00.000-07:00

On Friday, April 14 2006, thousands of Buddhists escorted the Buddha Rupam (Effigy of the Buddha) from Nusa Dua into the Vihara Buddha Sakyamuni in downtown Denpasar. The golden-plated, 2.7 meters tall and 1.5 tons Rupam was donated by the Buddhist community and government of Thailand.

The main procession, which took place along the Denpasar's Gunung Agung street, was a colorful event that combined beautiful elements from various different cultures, including the local Balinese culture, the Chinese and the Theravada Buddhism's school of thought.

The fact that the Balinese Hindus enthusiastically supported the event was another evidence of the harmonious inter-faiths relationship in Bali.

This religious harmony could be traced back to a historical and monumental religious gathering in the 10th century. Organized by the influential sage Mpu Kuturan, the gathering at Samuan Tiga, Gianyar, involved religious leaders from nine competing sects, including the Mahayana Buddhism.

Kuturan's wise counsel throughout the gathering had resulted in the birth of Balinese Hindu, a unique belief system that practically unified and combined various important elements from the nine sects. Philosophically-speaking, it was a marriage between Siwaistic Hindu and Mahayana Buddhism. Thats the reason why the Balinese love to call their belief system the religion of Siwa-Buddha.

The Siwa-Buddha later on became the official religion of the East Java's Majapahit Empire, which had a sphere of influence extended from present-day Thailand in the west and present-day East Nusa Tenggara in the east.

During the height of the empire in 14th century, the philosopy of Siwa-Buddha was immortalized in a literary work "Sutasoma" authored by Mpu Tantular, one of Kuturan's descendants.

The text depicts the journey of Prince Sutasoma (literally means the Son of Peace) in search of the true enlightenment. Tantular describes Sutasoma as the reincarnation of Jinapati (Buddha). He is the living embodiment of the Bodhisatva ideal of boundless mercy and selfless compassion.

During his journey, Sutasoma meets various destructive forces---from a rampaging elephant, vicious dragon to a starved tigress---, which symbolize the human's flaws of anger, jealousy and selfish greed.

Sutasoma overcomes these destructive forces not by unleashing an equally destructive force, but by an act of sincere compassion; a willingness to sacrifice everything, including his own life to preserve the lives of others sentient beings.

To the starved tigress, which is about to devour her own offsprings, Sutasoma gave her his body. Through his death, Sutasoma jolted the tigress into a sudden realization on the true meaning of love; the heart of compassion.

Sutasoma offered similar sacrifice to stop a brutal war that almost annihilate the entire earth.

Interestingly, Sutasoma, after a period of deep meditation, received a mantra of perfect enlightenment from Dhurga, the Shakti (feminine side) of Siwa, an important deity in Hinduism, thus, "officially" acknowledges the intimate relationship between two religious belief systems.

Toward the end of the story, the Prince of Peace stated that in order to develop a Heart of Compassion, in order to win the perfect enlightenment, a spiritual seeker must first comprehend the true, undivided and singular nature of the Truth.

"Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa"

"(Although it exists in different forms and interpretations) The Truth is One, There is No Multiple Truths."

Sutasoma further stressed that Siwa and Jina (Buddha) are merely the different forms of the same, singular Truth.

The line "Bhinneka Tunggal Ika" was later adopted by the founding fathers of the Republic of Indonesia as the state's motto to underline the importance of unity for the nation as well as of respecting the country's diverse cultural and religious heritages.

In this perspective, the story of Sutasoma should remind us to keep our faith in the excellence of a compassionate heart. Although various destructive elements are now threatening to subvert the very basic principle of our nation; the Bhinneka Tunggal Ika, by bare violences as well as corrupted legislations, we should not dignify their actions by resorting to similar methods and means.

Instead, let us bow our heads to Buddha, Sutasoma and all those perfect beings who have bestowed us with the most powerful weapon ever known by mankind; the Heart of Compassion.

The Friday's parade has taught us that despite their many differences (religious beliefs, ethnicity, cultural legacy, social standings, etc), thousands of men and women could united themselves into one solid multitude with one single action; paying homage to the blessed man who have managed to cultivate the Heart of Compassion.

Let us working together to take this nation into a new era of compassionate love and selfless brotherhood based on respect and understanding toward each other's flaws and differences.

For the Betterment of Mankind

Marlowe and Jun

A Celebration of Diversity

2006-04-15T01:18:00.000-07:00

The parade was not only a majestic display of religious devotion, but also a touching testimony of the participants' respect toward cultural and religious diversity. Indonesian citizens of Balinese, Chinese, Javanese and other ethnics origins, and of different religious beliefs, shared the parade as a lively celebration of cultural diversity.

Two Balinese gambelan orchestras provided the parade with a sweet local flavour. An orchestra of Angklung (from the hamlet of Begawan in southern Denpasar) marched in front of the decorated car that carried the Buddha Rupam. Its sentimental melody strengthened the parade's aura of solemnity. Simultaneously, an orchestra of the fast, spirited Bleganjur boosted the spirit of hundreds of Buddhists who walked in a long procession behind the Buddha Rupam.

The presence of the two gambelan orchestras was a clear evidence of the open, friendly nature of the Balinese culture and religious belief system. For centuries, the local culture and belief system have always been able to receive foreign cultural and religious influences in a peaceful manner characterized by a spirit of creative collaboration and mutually-enriching aesthetic dialogues.

It was a parade that highlighted the best of the three cultures; the bright colors of the Chinese offerings, the dynamic music and intricate carvings of the Balinese and the tranquil simplicity of the Theravadin. It was a beautiful event that showcased the harmonius inter-cultural and inter-religious relationship, which for over a thousand years has became the most prominent feature of Bali's socio-cultural landscape.

Sabbhe Satta Bhavantu Sukhitatta
May All Beings are in the State of Happiness
Sabbhe Satta Avero Hontu
May All Beings are in the State of Peacefulness

Mettacittena
With a Mind of Love

Marlowe and Jun

1,500 miles to Graceland

2006-04-15T00:34:00.000-07:00

after a long break (well, we had to give our hearts the much-needed rest to recuperate from the angst caused by all those fiery, take-no-hostage comments in this blog) we, Marlowe and Jun, are back again in Jiwamerdeka.

This newes post is not about the 2001's Demian Lichtenstein's movie depicting Kurt Russel and Kevin Costners dressed as Elvis Presley wannabees to rob a casino. Instead, it is a sort of self-congratulatory note on the achievement of the Jiwamerdeka 1945, our visual counter-argument to the controversial bill.

As of Friday, April 15 2006, (about one month after its launch), the website had recorded 1,556 visits.

We believe that the visits have not only reflected the level of interest in the subject matter but, more importantly, the willingnes of the visitors to learn about and educate themselves on the Balinese people's perspective on the bill.

We also believe that the willingnes to learn about other, different perpectives is a key factor in building an open, honest and peaceful dialogue that would surely be a very beneficial thing for the establishment of a more humane, civilized and democratic society in our country.

Therefore, we would like to express our gratitude to all those visitors.
Thank you for devoting your time and mind to comprehend our stance.

To a large extent, we are now closer to the Graceland than before.

Marlowe and Jun

Foreign Supports?

2006-04-04T05:43:00.000-07:00

Many outstanding figures in Jakarta have accused the anti bill movement of being a proxy for foreign interests. Some have even hinted that the global pornography industry (hmmmm) are financing the movement.

Honestly speaking, up to this evening, the KRB has never been approached by the kinds of Larry Flint and Hugh Heffner.

However, we must admitt that recently, the leaders of the KRB have indeed been approached by a powerful non-domestic power; the foreign press. Reporters from various media outlets, including but not limited to ABC, Radio Netherland, Times, South China Morning Post, Sydney Morning Herald and (ehm) Al Jazeera, have interviewed either or both Ngurah Harta and Cokorda Sawitri.

Earlier this afternoon, it was the CNN that placed Ngurah Harta and Cokorda Sawitri on the spotlight. The interview was arranged by several key figures in the island's tourism industry, such as Gde Wiratha and Ida Bagus Gde Sidharta. The interview took place in the idylic Puri Santrian in Sanur.

All these attention from the foreign media, Cokorda Sawitri revealed, had uplifted the spirit of the Balinese.

"We believe that the Balinese has many loyal friends out there. The foreign media, I believe, will play a significant role in our effort to reaching out to our friends in the foreign lands and in disseminating the reasons and contexts behind our vehement opposition to this ridiculous bill," she said.

Through this blog, the KRB would like to extend its gratitude to the members of the press corps, foreign or otherwise, who have continuously supported the anti bill movement by providing the public, global or otherwise, with lucid, fair and unbiased reportings.

Keep up the good works fellas,
Remember that the pen (and also the recorder and the camera) is mightier than the sword, saracen or otherwise.

Respect to All

Marlowe and Jun

Bali Lives On

2006-03-30T00:17:00.000-08:00

TONITE BALI LIVES ON!

TAKE A STROLL UNDER THE DIMMING SKIES AND SEE FOR YOURSELF THAT WHILE WE DON'T KNOW WHERE WE'RE GOING - WE DO KNOW WHERE ALL BEGINS AND ENDS . . .

HAPPY NYEPI 1928

MARLOWE & JUN

(respect to Electronposts for the text)

The Clear Message

2006-03-29T22:19:00.000-08:00

Balinese has always find a way to express their aspirations through their arts. Their passionate rejection toward the controversial Anti Pornography Bill has became an integral element of numerous Ogoh-ogoh (papier-mache giant dolls) during Wednesday night's Ngerupuk parade. Some Ogoh-ogoh carried placards "Reject Anti Pornography Bill"(left) while the other voiced the rejection in a more sublime way, like the one on the top of this page. It depicts Suratma, the chief guardian of the gate into the after-life realms of Heaven and Hell. It is said that Suratma carries a palmyra book which contains the names and the times of death of each and every human beings. The palmyra book on the Ogoh-ogoh reveals the names of two ardent supporters of the bill, former "hot" movie star Inneke Koesherawati and dangdut singer cum moslem preacher Rhoma Irama, and the names of two well-known terrorists, the late Azahari and Nordin Moh Top. Azahari name had been ticked with red ink to signify that he had entered the after-life while the rest apaparently are still waiting for their turns.

Night of the Dancing Demons

2006-03-29T20:38:00.000-08:00

Entranced masses......

Primal Screams...Frenzy Races...
Night of the dancing demons...
A vibrant exorcism

Mari Bersunyi Untuk Temukan Nurani!

2006-03-28T03:57:00.000-08:00

resounding silence as time stands still
I surrender mind, body, and soul;
all these I give into the hands of peace.

glory Bali's Lunar New Year Caka Year 1928:
self solitude for a day - self awareness for a lifetime

(respect to electronposts for the design)

Marlowe and Jun

Himbauan Ida Pedanda Sebali Tianyar

2006-03-28T03:53:00.000-08:00

Dharmadhyaksa (Ketua Sabha Pandita) PHDI Pusat Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa menghimbau umat Hindu untuk mendoakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada saat melakukan persembahyangan menjelang Hari Raya Nyepi.

“Ini momen yang tepat bagi kita untuk secara bersama-sama memohon kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa agar negara kita diberikan perlindungan dan karunia sehingga NKRI bisa tetap utuh dan jaya,” ujarnya.

Himbauan tersebut disampaikan Ida Pedanda pada Selasa (28/3) seusai menjadi pembicara dalam semiloka RUU APP yang diselenggarakan oleh Komnas HAM. Dalam semiloka yang berlangsung selama dua hari itu, seluruh peserta bersepakat untuk menolak total RUU APP, termasuk segala revisinya.

“Doa itu bisa dilaksanakan dalam persembahyangan bersama pada hari Ngerupuk, saat melakukan Tawur atau caru di setiap desa dan rumah,” ujarnya.

Himbauan Ida Pedanda tampaknya tidak terlepas dari munculnya berbagai tuduhan tidak berdasar yang menuding bahwa perjuangan masyarakat Bali dalam menolak RUU APP telah ditunggangi kepentingan separatisme maupun dipengaruhi oleh para pemodal asing.

“Padahal penolakan terhadap RUU APP adalah ekspresi kecintaan masyarakat Bali terhadap NKRI. Masyarakat Bali tidak ingin ada sekelompok masyarakat mencoba-coba untuk mengubah prinsip-prinsip dasar NKRI, seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,” katanya.

“Namun, kita tidak perlu menanggapi tudingan itu dengan emosional. Mari, dengan doa, kita tunjukkan sikap masyarakat Bali yang selalu menjunjung kebenaran dan spiritualitas dalam menghadapi berbagai tantangan hidup,” tambahnya.

Ida Pedanda juga mengingatkan agar umat Hindu benar-benar merayakan Nyepi dengan semangat pengendalian diri dan kesucian.

“Jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian buruk saat Nyepi, seperti mabuk-mabukan atau perkelahian antar banjar,” ujarnya.

The Spirit of Nyepi

2006-03-26T02:09:00.000-08:00

Well, Nyepi---Hindu’s Day of Silence--- is just around the corner. These days will be the perfect time for all of us to start the enlightening journey of soul-searching and self-reflection.

There will be a noisy parade on Wednesday night, with thousands of people flocking the streets with bamboo torches on their hand. There will be a colorful parade of Ogoh-ogoh (giant papier-mache effigy), including the one from the Banjar Perang (Kapal village) on the above picture ( and, yes, the placard on the giant’s belly read “Reject Anti Pornography Bill”).

However, it is the silence on the following day that really counts. The silence that will transform the island into an Alpha (or Omega, for that matter) point of origin (or destination). The silence of Sunya Sunyata, of spiritual tranquility.

Hopefully, the silence serenity of the Nyepi will provide us with a new and a better insight into life’s ultimate lesson; the transitory nature of the universe; the ephemerality of our existence.

Respect All, Love All

Marlowe and Jun

Where is The Letter?

2006-03-26T01:35:00.000-08:00

Untuk kawan-kawan yang mempertanyakan nasib dari surat Gubernur Bali, yang berisi penolakan resmi pemprov Bali terhadap RUU APP, Jiwamerdeka hari ini telah menerima konfirmasi sahih bahwa surat itu sedang dalam perjalanan ke Jakarta.

For those who are questioning the fate of the Bali Governor’s letter, which details his administration’s official rejection letter toward the Anti Pornography Bill, Jiwamerdeka today has received a valid confirmation that the letter was on its way to Jakarta.

Plh. Karo Humas dan Protokol Pemprov Bali, I Gusti Agung Putu Mayun, menyatakan bahwa Gubernur Bali Dewa Made Beratha sendiri yang telah menyerahkan surat itu kepadanya pada Kamis sore lalu.

The acting head of Bali Governor’s public relations and protocol division, I Gusti Agung Putu Mayun said that the Bali Governor Dewa Made Beratha had personally handed him the letter on Thursday afternoon.

“Saya kemudian meminta salah satu staff saya untuk mengantarkan surat itu kepada Wakil Sekjen DPR RI,” katanya.

“I then asked one of my aides to deliver the letter to the deputy secretary general of the House of Representatives,” he said on Sunday.

Staff muda itu, I Dewa Putu Gandhita Rai Anom, memperlakukan tugas itu dengan sangat serius sampai-sampai ia tak mampu tidur pada malam itu.

The young aide, I Dewa Putu Gandhita Rai Anom took the task so seriously that he could not sleep on that night.

“Saya khawatir bahwa saya akan menghilangkan surat itu, atau suratnya terselip di mana. Jadinya saya begadang semalaman pada hari itu. Ini kan surat yang penting, sangat penting. Surat ini menegaskan aspirasi dari seluruh masyarakat Bali,” tegasnya.

“I worried that the I might loss or misplace the letter that I spent a sleepless night on that Thursday. It is an important letter, a very important letter. It conveys the aspiration of the whole Balinese people,” he said.

Pada Kamis siang, Rai Anom berangkat ke hotel Bali Intercontinental di Jimbaran dan menyerahkan surat itu kepada Wakil Sekjen DPR RI, I Gusti Ayu Darsini, yang sedang menghadiri konfrensi AIPO (Organisasi Antar Parlemen Asean) di tempat itu.

On Friday afternoon, Rai Anom went to Jimbaran’s Bali Intercontinental and presented the letter to the deputy secretary general of the House of Representatives, I Gusti Ayu Darsini, who was attending the AIPO (Asean Inter-Parliamentary Organization) conference there.

Darsini membenarkan keterangan Rai Anom dan menyatakan bahwa hingga Minggu petang surat itu masih ada di tangannya. Ia juga menyatakan bahwa ia akan berangkat ke Jakarta pada petang itu.

She confirmed Rai Anom’s account and stated on Sunday evening that the letter was still in her custody. Darsini also disclosed that she was just about to leave Bali for Jakarta.

“Ketua DPR RI, Agung Laksono, masih berada di Singapura dan baru akan kembali ke Indonesia pada 30 Maret. Jadi saya akan menyerahkan surat ini kepadanya pada awal April,” paparnya.

“The Speaker of the House, Agung Laksono, is still in Singapore and will not be back until March 30. So, I will present the letter to him early on April,” she said.

“Saya tidak memiliki kewenangan untuk membuka surat ini karena surat ini disegel dan ditandai sebagai komunikasi yang bersifat rahasia antara Gubernur Bali dengan Ketua DPR RI,” tambahnya.

“I don’t have any authority to open the letter because it is sealed and marked as a confidential correspondence between the Bali Governor and the Speaker of the House,” she added.

PS; the picture on the top of this page is of the official receipt signed by I Gusti Ayu Darsini after she received the Bali Governor’s letter from I Dewa Putu Gandhita Rai Anom.

Undangan Dialog

2006-03-24T17:47:00.000-08:00

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menggelar Semiloka dua hari "Menyoal Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi" awal minggu depan di Bali. Masyarakat Bali diharapkan untuk menghadiri semiloka tersebut.

Kegiatan akan berlangsung pada:
Hari: Senin s/d Selasa
Tgl : 27 s/d 28 Maret 2006
Pukul : 09.00 Wita -selesai
Tempat: Hotel Grand Istana Rama, Jl. Pantai Kuta, Legian. Telp: 752208

"Ini kesempatan penting bagi kami untuk berdialog serta mengetahui secara langsung aspirasi dan kehendak masyarakat Bali mengenai RUU APP," ujar anggota Komnas HAM Hasto Atmojo.

"Apalagi Bali merupakan daerah yang paling solid penolakannya--mulai dari masyarakat, DPRD hingga Gubernurnya sudah sepakat untuk tidak menerima RUU APP--sehingga penting bagi kami untuk berdialog dengan masyarakat Bali sebelum merumuskan sikap resmi Komnas HAM," tambahnya.

Meskipun secara resmi Komnas HAM belum menyatakan sikapnya terhadap RUU APP, namun dari pernyataan sejumlah anggotanya di beberapa mass media tampak adanya kecendrungan kuat untuk menolak RUU tersebut.

Dalam semiloka itu akan tampil sejumlah pembicara, antara lain; Muhyar Yara, Nursyahbani Katjasungkana, Pasek Diantha, Anwar Saleh, Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, Nurul Arifin, Wayan P Windia dan Koesparmono Irsan.

"Tapi yang terpenting adalah kesempatan untuk berdialog dengan seluas mungkin lapisan masyarakat Bali," ujar Hasto.

(jadi, mari kita datang ke sana dan bantu Komnas HAM dalam menentukan sikap terhadap RUU APP,--Marlowe dan Jun)

On hate-provoking comments

2006-03-21T19:56:00.000-08:00

Tentang Komentar-komentar Menghujat

Kami sangat memahami bahwa terdapat sejumlah besar komentar yang bernada menghujat ataupun merendahkan salah satu kelompok. Sejumlah orang telah menganjurkan kepada kami untuk menghapus serta memblokir komentar-komentar semacam itu.

We are quite aware that there has been a big surge recently of demeaning and hate-provoking comments posted on this blog. Many people have advised us to delete and blocking such comments.

Namun kami di Jiwamerdeka meyakini bahwa menghapus atau memblokir komentar-komentar semacam itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Tidak ada yang bisa mengontrol pikiran; tidak RUU, tidak juga pengasuh Blog ini.

However, we at Jiwamerdeka believe that deleting or blocking such comments would not achieve anything. No entity could control the mind; not the Anti Pornography Bill and neither the redactors of this blog.

Kebebasan berpendapat adalah jalan dua arah. Saat kita menuntut kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berbeda pandangan, maka pada saat yang sama kita juga harus siap untuk memberikan kebebasan serupa bahkan pada orang-orang yang jelas-jelas berseberangan dengan kita.

Freedom of expression is a two-way street. When we demand for freedom of expression; freedom to hold an opposing opinion, then, at the same time, we have to be prepared to provide similar rights even to those people, who has dedicated their life to refute, contradict and disgrace our opinion.

Menghapus atau memblokir komentar-komentar yang dinilai tidak “cerdas” dan menghujat juga menyimpan satu potensi berbahaya. Tindakan semacam itu akan mengalienasi para “penghujat” dan kemudian akan membuat kita kehilangan gambaran utuh dari realitas sosial di sekeliling kita.

Deleting or blocking those comments, which are perceived as “stupid” and demeaning, would also pose us with one grave danger. Such actions will certainly alienate the authors of those comments, thus, robbing us from the chance to understand the full, true picture of our social surroundings.

Suka atau tidak, para “penghujat” ini adalah bagian dari masyarakat kita. Pendapat-pendapat mereka---logis atau pun tidak---adalah cerminan dari cara berpikir dari sekelompok masyarakat kita.

Like it or not, the authors of those hate-provoking comments are parts of our society. Their opinions---logical or otherwise---are the reflection of a certain way of thinking that prevails among a specific group(s) of our people.

Meski kerap “menyakitkan” hati, kehadiran mereka di blog ini memberi kita kesempatan untuk menguji kelurusan cara berpikir kita sekaligus untuk melibatkan mereka ke dalam sebuah dialog yang konstruktif.

Although their comments have repeatedly offended us, yet, their presences in the blog have bestowed us with the precious opportunities to examine the coherency of our way of thinking as well as to engage them in a constructive dialogue.

Oleh karena itu, mari tetap jaga kewarasan pikiran dan kebesaran hati.

Therefore, let’s keep our mind clear and our heart free of hatred .

Loka Samasta Sukham Bhavantu

May the whole universe is in the state of happines

Marlowe and Jun

Stripping Away Hypocrisy

2006-03-19T23:55:00.000-08:00

(Indonesia, Bali, ....?)

(Venezuela, Caracas, 2006)

Associated Press reported that more than 1,500 Venezuelans shed their clothes on a main city avenue Sunday (March 19) to pose for American photographer Spencer Tunick, forming a human mosaic in front of a national symbol: a statue of independence hero Simon Bolivar.

"The body represents beauty, love and peace. There was a lot of beauty and energy in the people today." Tunick said.

(USA. Nevada, 2000)

Tunick, an artist from Brooklyn, N.Y., has been documenting groups of nude people in public places around the world since 1992.

(Australia, Melbourne, 2005)

It's a wonderful thing for a city and a country to give some honor to the body as an art object," Tunick said. "For me, it's all about the body as a substance, as an organic substance."

(Finland, Helsinki's City Arts Museum, 2002)

For us, it's a liberating art installation, because it liberates you from the "cage" of misconception about body, nudity or sensuality.

Go Naked!

Marlowe and Jun

Respect to http://www.spencertunick.com

Tinjauan Wayan Sudirta

2006-03-19T19:19:00.000-08:00

Pokok-pokok Pikiran Kritis
Terhadap RUU APP[1]
Wayan Sudirta[2]
Anggota DPD dari Provinsi Bali

Sampai hari ini, wacana dan polemik di seputar RUU APP (Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi) masih menjadi kontroversi yang cukup tajam, dengan adanya kelompok-kelompok yang pro dan kelompok kontra RUU APP di berbagai daerah. Pemberitaan media massa cetak maupun elektronik yang berlangsung sampai hari ini, bagaimanapun juga telah membantu memberikan informasi, masukan dan wawasan baru kepada semua pihak, baik mereka yang duduk di Pansus RUU APP di DPR RI, kemudian juga kepada anggota DPR RI yang diagendakan akan membahas rancangan ini pada bulan Juni 2006, juga pemerintah RI, maupun berbagai elemen masyarakat Indonesia, yang dengan intens mengikuti wacana dan perkembangan dari RUU APP tersebut.[3]

Menurut berbagai informasi yang berkembang di media massa, pada awalnya beberapa tahun lalu, gagasan untuk membuat UU yang mengatur pornografi memang mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Itu akibat dari maraknya media-media cetak yang dianggap mengeksploitasi seksualitas tubuh untuk kepentingan komersial, yang dicap kurang memperhatikan aspek pendidikan serta kelaziman etika dan budaya yang hidup di masyarakat. Dukungan terhadap aturan untuk mengontrol media-media cetak yang mengeksploitasi seksualitas untuk kepentingan komersial tersebut, kini berbalik menjadi penolakan yang cukup keras, bukannya karena mereka berubah pikiran menjadi ‘’menerima pornografi serta eksploitasi seksualitas secara komersial’’. Penolakan disebabkan justru oleh konten dalam pasal-pasal di RUU APP yang dianggap punya beberapa kecenderungan negatif.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami merasa perlu untuk menyampaikan beberapa fakta, analisa dan pemikiran kritis, untuk menanggapi RUU APP maupun wacana yang berkembang di masyarakat, yang pro maupun yang kontra.

1. Anti RUU APP Tak Berarti Menyetujui Pornografi.
Berita-berita media massa mengenai aksi massa dalam penolakan-penolakan terhadap RUU APP yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, bilamana direspon secara keliru, bisa mengesankan seakan-akan penentang RUU APP tersebut berpihak pada pornografi, setuju pada eksploitasi seksualitas, serta eksploitasi tubuh manusia khususnya tubuh perempuan untuk kepentingan-kepentingan komersial. Padahal, dari sudut pandang yang sama, mereka sebetulnya menolak pornografi dan eksploitasi tubuh khususnya yang menimpa kaum perempuan, guna kepentingan-kepentingan komersial. Reaksi pro-kontra yang berkembang di masyarakat dalam beberapa hari belakangan ini memang bisa ‘’membingungkan’’.

Dari catatan-catatan yang ada, awalnya beberapa elemen masyarakat di Indonesia memang memberikan apresiasi positif bahkan mendesak agar pemerintah melakukan law enforcement terhadap pornografi dan eksploitasi seksual dan seksualitas, termasuk melalui UU. Ketika wacana ini digulirkan, masyarakat memang menyaksikan maraknya media-media porno maupun pemberitaan yang mencengangkan tentang perdagangan perempuan dan anak-anak. Masuk akal kalau masyarakat memberikan dukungan penuh pada pemerintah, baik untuk law enforcement maupun regulasi melalui UU. Hanya saja masyarakat belum mengetahui secara transparan kelanjutan dan proses sampai munculnya RUU APP ini. Apakah sebelumnya telah dilakukan pengumpulan informasi yang komprehensif sebelum sampai pada RUU? Apakah sudah ada naskah akademiknya, dan apakah naskah akademik yang ada ini sudah pernah disosialisasikan dan dicarikan masukan-masukan masyarakat? Apakah elemen masyarakat yang didengar aspirasi dan masukannya sudah merepresentasikan keragaman kultur yang ada di republik ini? Ini memang belum terlalu jelas, dan masyarakat terkaget-kaget ketika Pansus RUU APP mengekspos rancangannya, serta jadual kerja mereka, apalagi ada target untuk mengesahkannya pada bulan Juni 2006 mendatang. Statement tentang target waktu yang disampaikan secara strict ini memang menimbulkan pertanyaan masyarakat, apakah ada agenda politik dibalik semua itu, oleh karena lazimnya masalah-masalah berat dan menyangkut keutuhan bermasyarakat dan berbudaya, sebaiknya dibahas dalam skedul yang longgar, karena yang terpenting adalah proses dan output-nya, bukan semata-mata output, apalagi output yang nanti bisa ditafsirkan bernuansa politis.

Sebagai Anggota DPD RI dari Provinsi Bali, kami juga mengecam pornografi dan eksploitasi tubuh (perempuan khususnya) yang semarak dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun, memberantas pornografi dan eksploitasi tubuh (perempuan khususnya) tidaklah dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme politik dan hukum seperti yang terasa dalam RUU APP tersebut. Ranah moral dan etika ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab rohaniwan dan institusi-institusi keagamaan, yang pendekatannya harus dilakukan melalui edukasi, bukan dengan pendekatan politik maupun pendekatan hukum yang disertai pemidanaan.

2. Substansi RUU AAP untuk RUU KUHP di Prolegnas 2005
RUU APP masuk dalam daftar prioritas RUU di Program Legislasi Nasional tahun 2005 dengan keterangan, bahwa ‘’substansi sudah dimasukkan dalam RUU KUHP). Dalam 55 RUU di daftar prioritas RUU Prolegnas 2005, RUU APP terdaftar di urutan 21. Kalau di tahun 2006 ini tiba-tiba RUU APP muncul dengan pembentukan Pansus RUU, padahal RUU KUHP belum dibahas, wajar kalau muncul tanda tanya, ada agenda apa dibalik desakan kuat untuk membahas serta mengesahkan RUU APP tersebut? Sebetulnya, dengan ‘’memasukkan substansi RUU APP dalam KUHP’’, berarti RUU APP sudah tidak diperlukan, atau setidak-tidaknya harusnya pemerintah lebih memprioritaskan pembahasan RUU KUHP, agar bisa memasukkan substansi dari RUU APP serta RUU lainnya dalam KUHP tersebut.

3. Fungsi Ajaran, Institusi dan Tokoh Agama
Sebagai sesama bangsa Indonesia yang mewarisi pluralisme kultural, yang diantaranya merupakan budaya adiluhung, hasrat untuk menjadi manusia dan bangsa yang hidup dalam tataran moral dan etika yang luhur adalah hasrat semua orang. Etika dan moral dalam konteks kultur yang beragam di Indonesia ini, pastilah sangat menolak pornografi serta eksploitasi seksualitas maupun sensualitas untuk kepentingan-kepentingan yang komersial, apalagi yang berindikasi pidana. Berbagai kasus yang pernah muncul, seperti peredaran VCD porno dari gadis-gadis model yang direkam dengan kamera tersembunyi sebagai satu contoh, adalah cermin dari adanya pelaku yang secara sengaja mengeksploitasi tubuh perempuan dengan cara merekam adegan-adegan ketelanjangan, untuk kemudian digandakan dan dijual demi keuntungan finansial. Sepanjang memang bisa dibuktikan berindikasi pidana seperti yang terjadi dalam kasus ini, law enforcement dengan KUHP oleh kepolisian, sebetulnya sudah memadai. Sementara perilaku dan etika masyarakatnya, untuk mengarahkannya pada sikap yang sesuai dengan ajaran agama serta keteladanan tokoh-tokoh agama dan rohaniawan yang bijak, tanggung jawab bukan lagi di tangan aparat penegak hukum. Beban tanggung jawabnya justru lebih pada ajaran agama melalui institusi keagamaan serta keteladanan tokoh-tokohnya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita merasakan gejala dekadensi moral dan etika yang melanda pada berbagai lapisan masyarakat. Termasuk dalam perilaku dan moralitas yang berkaitan dengan eksploitasi seksual serta seksualita dan sensualitas semata-mata untuk kepentingan komersial. Negara punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga etika dan moral masyarakat dan untuk itu mereka telah diperlengkapi dengan aparat, anggaran, serta perangkat hukum seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain sebagainya. Peraturan perundangan ini adalah senjata untuk melakukan law enforcement terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Bahwa peraturan perundangan yang ada tersebut bisa saja tidak sanggup menyentuh berbagai perilaku dan budaya tertentu yang berkembang kemudian – yang oleh kultur komunitas mungkin dirasakan sebagai pelanggaran etika dan moral, misalnya berciuman bibir di muka umum, yang katakanlah merupakan budaya dalam masyarakat Barat dan mungkin mulai mempengaruhi budaya Indonesia –tidaklah serta merta solusinya harus dilakukan dengan membuat UU.

Kita justru mesti memberikan peran dan tanggung jawab ini pada tokoh dan institusi keagamaan, karena mereka inilah yang mestinya berkewajiban untuk melakukan edukasi, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang dianut dalam agama masing-masing. Sebagai bangsa yang pluralistis, kemajemukan tidak hanya terdapat dalam agama dan komunitas yang berbeda, tetapi dalam agama dan komunitas yang sama pun ada varian-varian yang sangat beragam pula. Keragaman dan varian itu termasuk juga dalam hal sensualitas dan seksualitas. Tarian Legong Keraton yang gemulai dan dipentaskan di berbagai tempat di masyarakat Bali misalnya, goyangan pinggul penarinya bukanlah representasi dari hasrat-hasrat seksualitas apalagi nafsu berahi, tetapi merupakan perlambang dari estetika, persembahan dan terimakasih pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dunia yang maha plural ini.

Kalaupun masyarakat Bali pernah heboh oleh ‘’Joged Porno’’ – karena penarinya dengan berani mempertontonkan adegan seakan-akan sedang berhubungan seks, dan disertai dengan mengangkat kamben, hingga betisnya terlihat – dan pro-kontra meletus di masyarakat, solusinya bukanlah dengan mempidanakan si penari maupun Sekeha Joged tersebut. Tapi dengan cara mendiskusikan fenomena tersebut secara analitis, dan manakala kritik dan kecaman cukup kuat di masyarakat, Joged Porno model yang disebutkan tadi melakukan kontrolnya sendiri. Adegan pornonya boleh jadi dianggap ‘’memalukan’’ dan ‘’kurang patut’’, tetapi tidak ada desakan masyarakat Bali untuk ‘’mempidanakan’’ pementasan model-model demikian.

4. Pasal-pasal Ambigu dan Multi-tafsir
Sejumlah terminologi dalam RUU APP ini, seperti sensual (pasal 25), telanjang (pasal 26), erotis (pasal 28) sebetulnya masih ambigu dan sangat mudah menstimulasi penafsiran yang beragam. Memang ada penjelasan mengenai terminologi sensual dan erotis. Penjelasannya inilah yang justru menimbulkan masalah baru, yakni:

a. Pertama dalam definisi sensual yang dijelaskan sebagai ‘’alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara perempuan, baik terlihat sebagian maupun seluruhnya’’ (pasal 4). Konsekuensi dari definisi ini bisa sangat ‘’mengerikan’’. Gadis-gadis muda yang gemar mengenakan tank-top atau busana back less, bisa diseret ke pengadilan untuk dijadikan Terdakwa dan kemudian dijatuhi hukuman pidana. Masyarakat miskin yang mandi telanjang di sungai dan permandian umum, sesuatu yang telah menjadi ‘’tradisi’’ dan dalam konteks harga toilet dan kamar mandi yang cukup mahal, mandi telanjang di sungai yang sebetulnya merupakan solusi dari kemiskinannya – mereka tidak mampu membuat toilet dan kamar mandi yang beayanya cukup mahal bagi mereka -- akan bisa ditangkapi atas tuduhan ‘’jorok, porno, tidak sopan’’ menurut semangat RUU APP. Penari-penari tradisional seperti Joged Bumbung di Bali, Tayub di Jawa Tengah, Gandrung di Banyuwangi, dan lain sebagainya, yang diharuskan memperoleh IJIN PEMERINTAH dan ditempatkan di TEMPAT KHUSUS, akan kehilangan fungsi tradisionalnya sebagai tari hiburan dan pergaulan rakyat, bilamana RUU APP disahkan.

Bisakah dibayangkan bagaimana dampak bila nantinya pemerintah memberlakukan RUU APP, kalau ketika RUU APP masih dalam wacana saja, inisiatif daerah-daerah untuk membuat Perda yang ‘’berspirit dan bermoralkan etika RUU APP’’ sudah sedemikian itu semaraknya. Padahal, satu prinsip penting dalam hukum adalah ‘’kepastian hukum’’, dimana definisi harus tegas, tidak boleh ambigu dan memberi ruang multi-tafsir, karena penafsiran yang beragam-ragam bisa mengancam harmoni, kesatuan dan persatuan dalam bingkai NKRI.

Penting juga untuk mengingatkan disini, bahwa Perda diragukan kewenangannya mengatur masalah susila, karena kewenangan struktural untuk pengaturan pidana itu ada di KUHP.

b. Kedua, soal ‘’menari erotis yang dijelaskan sebagai melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama dan mengikuti prinsip-prinsip seni tari sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu karya seni koreografi. Sedangkan yang dimaksud bergoyang erotis adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama, tidak mengikuti prinsip-prinsip seni tari, dan lebih menonjolkan sifat seksual sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan tersebut dapat diduga bertujuan merangsang nafsu birahi.’’ Batasan ini bisa menjadi sumber masalah sangat besar, dan tidaklah salah kalau ada yang mencurigainya sebagai upaya penyeragaman kreativitas kultural dan sekaligus memberangus kreasi-kreasi seni dan budaya lokal, yang dari kacamata dan cara pandang tertentu bisa saja dicap erotis dan bergoyang erotis. Di Provinsi Bali, tarian pergaulan Joged Bumbung sarat dengan goyangan nan indah dan memang bisa mencitrakan sensualitas yang wajar dalam batas-batas kesopanan, dan merupakan salah satu seni hiburan rakyat yang sangat populer. Sekalipun mengandung nuansa sensual, sebetulnya tidak ada pretensi untuk menyuguhkan sesuatu yang jorok dan mengundang nafsu birahi. Belum lagi goyang gemulai penari Legong yang telah diprofankan maupun tarian Legong-legong sakral di pura, yang merupakan perlambang dari keindahan, tarian yang dipersembahkan sebagai penghormatan terhadap kemurahan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Sensualitas dalam konteks seni dan ritual ini, sama sekali jauh dari konteks nafsu berahi, tetapi lebih cenderung pada eksplorasi estetika serta penghormatan pada keindahan Maha Ciptaan Tuhan.

Kita dapat membayangkan, bagaimana seni-seni hiburan seperti tari Jaipong di Jawa Barat atau Gandrung di Banyuwangi, yang menampilkan goyangan dengan nuansa sensual serta erotik dalam batas-batas yang wajar, akan diberangus dengan RUU APP ini. Asumsi bahwa kreasi-kreasi dan ciptaan bernuansa sensual dapat merusak moral bangsa, sebetulnya merupakan kekhawatiran yang berlebih-lebihan.

c. Pengecualian Seni, Ritus, dan Olahraga tapi ada ‘’Politik Ijin’’
Memang, dalam pasal 36 RUU APP, ada pengecualian untuk ‘’cara berbusana menurut adat dan budaya lokal tertentu, kreasi-kreasi seni, sampai pada olahraga’’ yang disana-sini bersentuhan dengan ‘’ketelanjangan dan sensualitas’’.

Bunyi lengkap dari pasal 36 dalam RUU APP adalah:
(1) Pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, atau Pasal 32, dikecualikan untuk:
a. Cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat‑istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan;
b. Kegiatan seni;
c. Kegiatan olahraga; atau
d. Tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.
(2) Kegiatan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus pertunjukan seni.
(3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus olahraga.

Selanjutnya, dalam Pasal 37 disebutkan sbb:
(1) Tempat khusus pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
(2) Tempat khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
Pengecualian dengan pasal 36 ini, sebetulnya tidaklah sepenuhnya melegakan, karena toh masih ada pembatasan, dimana dalam pasal 37 diatur lagi dengan IJIN PEMERINTAH. Dalam pasal 37 (1) disebutkan bahwa ‘’Tempat khusus pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 (2) harus mendapat ijin dari Pemerintah. Lalu di Pasal 37 (2) Tempat khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (3) harus mendapat ijin dari Pemerintah.
Pengecualian terhadap seni yang dikhususkan terhadap SENI PERTUNJUKAN sebetulnya menimbulkan pertanyaan baru: bagaimana halnya dengan seni lukis, seni patung, seni multimedia, sampai pada seni musik? Apakah seni-seni ini tidak mendapat pengecualian, ataukah mendapat pengecualian penuh tanpa memerlukan IJIN lagi seperti halnya SENI PERTUNJUKAN?
Kalau SENI PERTUNJUKAN yang dianggap berpretensi erotis dan sensual harus minta ijin pemerintah, kekhawatiran paling mendalam dari masyarakat adalah bahwa politik perijinan ini akan menjadi pemasungan baru yang bahkan jauh lebih represif dibandingkan Orde Baru. Masyarakat pedesaan yang merayakan hari kelahiran anaknya dengan upacara keagamaan harus meminta ijin Pemerintah bila ingin menanggap Joged Bumbung yang bisa dianggap erotis dan sensual. Masyarakat Jawa yang sudah turun temurun bebas mementaskan tarian yang dianggap sensual dan erotis, seperti tari Gandrung di Banyuwangi, Tayub di Jawa Tengah, dan tari-tarian lainnya, berpegang pada pasal 37 ini, tidak lagi bebas seperti dulu, tetapi harus mendapat ijin pemerintah.
Demikian juga halnya dengan olahraga, yang mendapat pengecualian (pasal 36) serta persyaratan perijinan (pasal 37). Bayangan masyarakat terhadap olahraga ‘’berijin’’ di ‘’tempat khusus’’ ini adalah model pertandingan resmi. Lalu, bagaimanakah halnya masyarakat yang berolahraga diluar ‘’tempat khusus’’, misalnya mereka yang berenang di pantai, arobik sepanjang pantai sambil menyongsong matahari terbit, atau santai dengan celana pendek sambil erobik sepanjang jalan sepi di depan rumah yang notabene adalah ruang publik? Bila berpegang pada RUU APP, mereka akan terancam pidana. Dan kalau itulah yang terjadi, RUU APP bisa dirasakan merampas sebagian dari privasi warga negara.
Diaturnya ‘’tempat khusus’’ untuk menyelenggarakan pertunjukan maupun olahraga, tentu punya konsekuensi tersendiri – yang mungkin tidak disadari dan tidak disengaja -- yakni memasung kegiatan maupun seni pertunjukan dan seni-seni lainnya. Seni pertunjukan yang dianggap sensual, sebutkanlah misalnya tarian Joged Bumbung ataupun Legong di Bali, yang secara tradisional dipentaskan dalam konteks kebudayaan lokal, pementasannya justru dilakukan di berbagai tempat. Seni joged sebagi hiburan, dipentaskan di ruang publik yang mudah diakses masyarakat. Demikian juga halnya dengan olahraga, yang tidak selalu berarti olahraga resmi yang dikelola, misalnya oleh insititusi olahraga yang ada. Warga masyarakat bisa berolahraga dengan berenang di kolam renang milik pribadi, atau jalan santai di jalan-jalan umum dengan celana pendek yang bisa diancam pidana karena tidak diadakan di ‘’tempat khusus.’’ Bila nantinya tempat khusus diatur pemerintah dan kekhususan menjadi spesifik dan formal, boleh jadi tidak bisa lagi mementaskan tarian Joged Bumbung di halaman rumah seorang warga pedesaan di Bali, tidak bisa lagi jalan santai dengan celana pendek di jalan-jalan umum yang selama ini sering digunakan untuk bersantai, dan sejenisnya.
Artinya, pasal 36 dan pasal 37 ini merupakan aturan yang menjadi hambatan dan pemasungan ekspresi kreatif untuk seniman yang mencipta maupun masyarakat penikmatnya.

5. Penyeragaman
Mengikuti pasal demi pasal dalam RUU APP ini, berbagai elemen masyarakat menilai bahwa rancangan ini menebar semangat penyeragaman, mengabaikan atau bahkan mengancam kekhasan kreasi budaya lokal, dan karenanya dikhawatirkan bisa mengganggu harmoni antar berbagai komunitas yang kulturnya beragam. Pasal 32 UUD 1945 mengamanatkan, bahwa negara punya kewajiban untuk memajukan kebudayaan bangsa. Tidaklah bisa disalahkan kalau ada elemen masyarakat, jangan-jangan ada agenda politik dari kelompok-kelompok tertentu, untuk mengimpor budaya luar yang dianggap sejalan dan senafas dengan spirit ‘’budaya RUU APP’’, guna dijadikan standar moral dan etika di Indonesia.

Apalagi, Ketua Pansus RUU APP, Saudara Balkan Kaplale pernah menyatakan, bahwa nantinya akan ada belasan PP (peraturan pemerintah) yang melengkapi RUU APP. PP akan dijadikan rujukan oleh aparat untuk melakukan ‘’eksekusi’’ terhadap orang yang dianggap melanggar RUU APP. Kalau benar ada rencana dan target seperti itu, ini akan sangat berbahaya, karena PP bersifat sepihak, ditetapkan oleh pemerintah dan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Kalau terlalu banyak elemen kehidupan masyarakat dalam konteks RUU APP ini diserahkan pada mekanisme PP, maka dapatlah dibayangkan, betapa penguasa akan memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengatur dan ‘’mengeksekusi’’ warga negara yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap RUU APP.

Konsekuensi penyeragaman, atau setidaknya aplikasi-aplikasi yang merujuk pada kultur tertentu yang pemeluknya bersikap fundamentalistik – apalagi RUU APP nanti akan dilengkapi dengan belasan PP – adalah sikap serta tindakan-tindakan ‘’menghakimi’’ kultur lain yang mereka anggap pornografis, sensual dan erotis. Kasus empirik yang terjadi di Tangerang, dimana perempuan ditangkap karena kebetulan sedang ‘’sendirian’’ – padahal ia sedang bersama suaminya yang sejenak berpisah karena ada urusan di tempat lain – memancarkan hasrat untuk standarisasi moral dari sudut pandang kelompok, yang bilamana ‘’eksekusi hukumnya’’ dikelola melalui mekanisme Peraturan Daerah -- atau katakanlah juga PP di tingkat pemerintah pusat – menjadikan moralitas dan etika terseragamkan menurut cara pandang negara.

Karenanya, tidaklah keliru bilamana disana-sini, tidak hanya komunitas-komunitas seni dan budaya diluar ritual agama dan olahraga saja yang cemas, bahkan masyarakat diluar dua komunitas ini, yang menyadari konsekuensi pasal demi pasal dalam RUU APP ini, merasa bahwa RUU ini akan sampai pada satu citarasa tunggal, berdasarkan moral dan etika kebudayaan tertentu. Apakah setelah RUU APP disahkan, yang dimaksudkan Ketua Pansus RUU APP ini, akan ada PP yang mengatur, misalnya tentang cara berbusana dan desain busana yang ‘’seiman’’ dengan UU APP? Andaikan nanti ada PP yang mengatur desain pakaian yang ‘’patut dan sah menurut UU APP”, tidakkah benar bisa muncul kecemasan bahwa industri desain dan produksi pakaian dari beragam gaya pakaian yang digemari oleh berbagai kalangan – mulai dari anak baru gede, orang dewasa sampai orang-orang tua – harus diselaraskan agar ‘’tidak mengumbar sensualitas’’ agar tidak pula menjadi gaya pakaian yang bisa dipidanakan?

Memang, asumsi-asumsi diatas ini hanyalah pengandaian kecemasan. Namun, pasal demi pasal di RUU APP memang memberikan celah untuk munculnya kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai kelanjutan UU APP, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Bilamana Pemda Tangerang dengan Perda tentang Pelarangan Pelacuran dan Pemda Indramayu dengan pelarangan menampilkan tarian goyang Dongbretnya sudah memberikan contoh empiriknya, justru ketika RUU APP belum dilaksanakan, masuk akal saja kalau masyarakat diluar daerah tersebut mulai was-was, jangan-jangan Pemerintah Daerahnya akan bergiat merancang Peraturan Daerah bersemangat UU APP, guna mengatur moral dan etika masyarakatnya.

6. Pendekatan Politik dan Kekuasaan
RUU APP dapat dikatakan sebagai masuknya kekuasaan kedalam ruang privat warga masyarakatnya dengan cara yang berlebih-lebihan. Sekalipun dalam berbagai komunitas yang berbeda terdapat gaya dan budaya hidup yang berbeda – termasuk dalam cara mengungkapkan kasih sayang, antara lain melalui ciuman, pelukan, dan salaman misalnya – dan mereka bisa berbeda pendapat dalam cara-cara yang beragam itu, apakah tepat ‘’mempidanakan’’ perbedaan tersebut? Apakah tepat ‘’mempidanakan pasangan yang berciuman bibir di depan umum’’, manakala diungkapkan sebagai ekspresi kasih sayang dan kerinduan, sekalipun mungkin kita kurang sependapat atau tidak melakukan hal seperti itu di muka publik? Masih banyak contoh lainnya, dalam bentuk ciuman pipi pada masyarakat yang berbeda-beda kulturnya, tetapi apakah negara perlu mengatur soal-soal privat seperti itu dan satu kelompok ataupun komunitas yang tidak sependapat, apakah berhak dan tepat mendorong negara agar mempidanakan para pelaku dari budaya yang berbeda tersebut?

Kalau sampai RUU APP lolos, tidak mungkinkah ini akan menjadi preseden, bahwa akan muncul regulasi-regulasi yang mengatur ruang privat dalam bentuk yang lebih detil, sampai akhirnya warga negara merasakan bahwa negara telah melakukan ‘’kekerasan terhadap warganya’’ melalui pengaturan-pengaturan yang memasung ekspresi privat para warga negara?

7. Ancaman Desintegrasi Bangsa
Terlepas dari rasa cinta sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap NKRI yang telah diletakkan oleh para Bapak Bangsa, bila kita melakukan refleksi secara jernih, munculnya separatisme di Aceh dan Papua yang sempat merepotkan persaudaraan kita semua, maupun separatisme semasa kepemimpinan Bung Karno, disebabkan antara lain oleh karena sentralisasi politik yang kelewat kuat oleh kekuatan politik yang berkuasa, atas dukungan militer. Kini, manakala ada kelompok dan komunitas memperjuangkan perbaikan ‘’moralitas dan etika’’ melalui RUU APP yang bahkan sudah masuk ke parlemen, dari visi sampai pada beberapa pasalnya, orang bisa merasa bahwa ada semangat ‘’sentralisasi kultural’’ di dalamnya.

Sebetulnya, di era otonomi daerah yang sekarang ini telah menjadi praksis politik paska hancurnya Orde Baru, masyarakat di daerah belum sepenuhnya merasakan adanya otonomi yang sungguh-sungguh, karena ada beberapa bidang strategis masih dikendalikan dan dikuasai pusat. Nah, kalau di tengah otonomi daerah yang masih merupakan dialog yang hangat ini tiba-tiba muncul ‘’sentralisasi kultural dan moral’’ melalui RUU APP ini, memang tidak mustahil kalah RUU APP ini menjadi faktor penambah dan pendorong munculnya semangat untuk memperjuangkan Otonomi Khusus, atau bahkan semangat separatis. Warga Bali yang sangat mencintai NKRI – tidak hanya karena ikatan emosionalnya yang amat kuat pada Bung Karno yang dalam tubuhnya mengalir darah Bali, tapi juga karena nasionalismenya yang kuat – dan tidak menghendaki desintegrasi dari NKRI, oleh kebijakan politik dan kebudayaan yang dirasakan sentralistis dan didominasi satu elemen tertentu saja, secara tidak langsung bisa merasa didorong-dorong untuk ‘’memisahkan diri, walaupun tak menghendaki.’’ Tidak hanya masyarakat Bali, masyarakat lain di wilayah Nusantara ini bisa mengalami perasaan terasing dan didominasi, bilamana RUU APP ini disahkan dan diberlakukan.

8. Konstruksi Sosial yang Keliru
Dari aspek jender, RUU APP cenderung memperlakukan seakan-akan perempuanlah sumber dari kebobrokan moral dan etik yang terjadi di negeri ini. Padahal, dalam prakteknya, perempuan adalah korban eksploitasi seksual dan sensualitas untuk kepentingan-kepentingan komersial yang pelakunya sebagian besar laki-laki. Munculnya Perda No. 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Pemkot Tangerang, yang telah menjadikan beberapa perempuan baik-baik sebagai korban, hanya karena ‘’dicurigai menjadi pelacur’’, merupakan contoh kongkret dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai ‘’sumber amoralitas’’. Padahal, semua ajaran agama dan etika dari bangsa dan komunitas manapun, pastilah memuliakan perempuan maupun lelaki tanpa membeda-bedakannya. Politik jender yang mendiskriminasikan perempuan merupakan ekses dari budaya politik yang paternalistik, bisa memperoleh legitimasinya dalam RUU APP, bila nantinya disahkan tanpa koreksi pasal demi pasal secara amat mendasar. Munculnya penolakan kuat oleh kelompok-kelompok perempuan, sepatutnya mendorong kita semua untuk melakukan refleksi dan kajian yang lebih mendalam.

9. Bertentangan dengan UU Pariwisata
UU Pariwisata No. 9/1990, memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi terhadap agama, budaya, adat istiadat masyarakat, serta keragamannya yang khas di Indonesia ini. Bangsa-bangsa dari negara yang lain terdorong untuk melakukan perjalanan wisata, justru oleh karena ingin melihat kebudayaan berbeda dari yang menjadi tradisi mereka. Selain karena terdorong untuk mengapresiasi seni, kebudayaan serta pemandangan alam yang berbeda tersebut, dorongan akan semakin kuat bilamana kita menerima ‘’perbedaan dan keragaman’’ dari bangsa-bangsa yang melakukan perjalanan wisata tersebut. Sepanjang masih bisa diterima dan ditoleransi, dalam interaksi kebudayaan dari bangsa-bangsa yang berbeda ini -- selain dari kemajemukan internal di wilayah Nusantara ini tentunya – menjadi penting untuk mempertimbangkan keragaman budaya dari para wisatawan, dan sampai batas-batas tertentu mempersilakan mereka menikmati keunikan seni dan budaya kita sembari menampilkan tradisi dan cara hidup mereka secara sepatutnya.

RUU APP, sekalipun telah mengecualikan ‘’seni, ritus agama dan kebiasaan berpakaian pada masyarakat tertentu serta olahraga’’, namun ‘’politik perijinan’’ serta pengaturan ‘’tempat khusus’’ yang ditentukan oleh pemerintah, merupakan kendala dan mengambil kebebasan dan kemerdekaan kreatif dari beragam etno-kultur yang ada di Indonesia. Secara tidak langsung, RUU APP ini memang bisa berdampak pula pada kehadiran wisatawan khususnya, yang ibarat sodokan bola biliar, bisa berdampak pada kemerosotan berbagai investasi yang terkait dengan RUU APP.

Dalam praksis politik dan hukum yang berlaku, pengecualian belum tentu sungguh-sungguh bisa memberikan kebebasan dan perlindungan kepada ekspresi dalam bentuk ‘’seni, ritus agama dan olahgara’’ tersebut. Yang bisa terjadi justru sebaliknya, dengan pengecualian melalui perijinan tersebut, yang nantinya berkembang adalah pemerasan dan pungutan liar oleh aparat yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Dan kalau praksisnya adalah pemberangusan keunikan dan perbedaan budaya di internal Nusantara ini maupun pembendungan terhadap budaya luar yang dibawa oleh para wisatawan tersebut, pada gilirannya RUU APP memang bisa menjadi semacam ‘’lonceng kematian’’ untuk pariwisata. Indonesia sangat banyak memperoleh devisa jutaa dollar dari jutaan wisatawan yang datang dari berbagai negara, dengan kultur mereka yang juga berbeda-beda. Perlu memperhitungkan pula kemungkinan merosotnya devisa dari berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, karena khawatir dipidanakan, misalnya karena berciuman bibir atau karena berjemur dengan bikini minim di kehangatan pagi di pantai-pantai indah Nusantara ini.

10. Respon dan Revisi RUU APP yang agak janggal
Selain dipersoalkan dengan cukup keras oleh berbagai elemen masyarakat, cara kerja Pansus RUU APP dalam menangani dan merespon reaksi masyarakat, mengesankan reaksi yang kurang profesional dan tidak mencerminkan kapasitas legislator seperti yang seharusnya. Dalam pemberitaan beberapa media massa pada Senin (13/3), diinformasikan bahwa ‘’RUU APP Direvisi’’, dengan sejumlah detil – yang jika betul demikian – justru bisa merupakan masalah baru, antara lain:
a. Pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana; selanjutnya diusulkan untuk dimasukkan ke KUHP dalam revisi yang sedang disusun Departemen Hukum dan HAM
b. Pasal-pasal yang mengatur soal definisi pornografi dan pornoaksi; selanjutnya khusus mengadopsi arti pornografi berdasarkan pengertian dari Yunani, yaitu ‘’porne’’ (pelacur) dan ‘’graphos’’ (gambar atau tulisan) atau tulisan/gambar tentang pelacur
c. Pasal-pasal yang mengatur soal pornoaksi; selanjutnya pornoaksi lebih ditekankan pada pihak yang mengambil keuntungan dengan memperdagangkan atau mengeksploitasi pornografi.
d. Bab yang antara lain dihapus dari draft awal RUU APP adalah:
(1) Bab IV mengenai Badan APP; selanjutnya urusan penegakan hukum berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi dijalankan oleh polisi, jaksa dan hakim
(2) Bab IX mengenai sanksi; selanjutnya sanksi pidana soal pornografi dan pornoaksi akan dimasukkan ke revisi KUHP yang sedang berjalan saat ini.

Apakah revisi yang diumumkan oleh Ketua Pansus RUU APP dan diberitakan media pada tanggal 13/3, memang benar demikian? Bila benar ada revisi demikian, maka masyarakat bisa mempertanyakan penguasaan dan pemahaman teknis hukum dari Pansus RUU APP mengenai UU dan penyusunannya. Revisi yang dibuat Pansus RUU APP dengan gagasan bahwa RUU APP hanya mengatur larangan-larangan, tetapi tidak mengatur sanksi pidananya, memang terasa aneh, karena setiap UU terdiri atas norma-norma hukum, apa yang tidak boleh dilakukan, serta sanksi untuk para pelanggarnya. Apalagi digagas untuk menyerahkan sanksi pidana itu kepada KUHP, itu berarti bahwa secara tersirat dan tersurat, sikap Pansus yang dipublikasikan media ini bisa menjadi indikasi bahwa RUU APP ini sebetulnya tidaklah diperlukan lagi, karena sanksi-sanksi pidana sudah diatur dalam KUHP.

11. Ekses-ekses Sepanjang Pewacanaan RUU APP
a. Perda No. 8/2005 di Tangerang
Sudah ada fakta empirik, bagaimana di Pemkot Tangerang, sebanyak 11 perempuan menjadi korban dari Perda No. 8/2005, yang terasa memancarkan semangat ‘’etik dan moral ala RUU APP’’ ini. Bunyi dari Perda No 4/2005 tersebut adalah ‘’Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk, kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat lain di daerah’’ [4]. Dalam kasus ini, Lilis Lindawati (36), istri guru SD Negeri di Gerendeng, Tangerang, ditangkap ketika sedang menunggu kendaraan untuk pulang ke rumahnya di Cadas, Tangerang, setelah bekerja di rumah adiknya di Perumnas Tangerang. Ny. Triana, istri Denny, warga Perumnas Tangerang, juga ditangkap dengan tuduhan sama. Senin (27/2) malam itu Denny yang punya bisnis mobil mengajak istrinya dan seorang rekannya bertemu seorang rekanan di hotel. Denny keluar untuk membeli makanan, dan saat itu istrinya dirazia...Di Tasikmalaya, bupati membuat surat edaran kepada siswi SD, SMP, SMA/SMK, lembaga kursus dan perguruan tinggi beragama Islam untuk mengenakan seragam menutup aurat. Di Aceh, Komnas Perempuan menerima laporan kekerasan yang dialami tiga perempuan aktivis yang diangkut paksa oleh Polisi Syariah (WH) ke kantor WH karena tidak mengenakan jilbab saat sedang duduk dan berbincang di depan kamar mereka di sebuah hotel usai mengikuti lokakarya Jaringan Perempuan untuk Perdamaian.[5]

Perda No. 8/2005 yang oleh berbagai kalangan dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan juga sangat serba tidak jelas dalam perumusan unsur-unsur pidananya, telah menimbulkan kritik dan tanggapan dari berbagai kalangan. YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) mendesak Perda No. 8/2005 di daerah Tangerang itu agar dicabut. [6] Desakan yang sama masih muncul dari kaum perempuan, karena ‘’bukti material’’ dalam Perda No. 8/2005 tersebut sangat lemah.[7] Direktur LBH APIK, Batara Munti bahkan mengancam akan melakukan gugatan class action atau meminta melakukan uji materi atas Perda Pemkot Tangerang tersebut. Sementara beberapa pengamat menyorot Perda No. 8/2005 tersebut sangat lemah dari aspek pembuktian materiil, karena tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana secara jelas. Bila merujuk dari KUHP pasal 362 sebagai misal, seseorang bisa disangkakan melakukan pencurian bila ada unsur-unsur ‘’mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dan dilakukan secara melawan hukum.’’ Ini diungkap oleh dua pakar hukum, yakni Rudy Satriyo Mukantardjo, pakar hukum pidana UI dan Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian yang juga dosen Paska Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian.[8] Dua pengamat ini membandingkan pasal 362 KUHP itu dengan Perda No. 8/2005 Pemkot Tangerang, dimana pada pasal 4 menyebut ‘’Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang...dst.’’ Pasal 4 ini tidak memuat unsur-unsur yang jelas, yang bisa dibuktikan secara tegas dan tidak kabur. Unsur pelanggaran dengan menyebut ‘’perilaku mencurigakan’’ itu sulit diurai.[9]

b. Apa yang terjadi dengan kebijakan Pemkot Tangerang dengan Perda No. 8/2005-nya tersebut, boleh jadi merupakan puncak gunung es, yang bila tidak diwaspadai, bisa menimbulkan ekses-ekses lain yang jauh lebih besar. Dalam konteks RUU APP yang sedang menjadi wacana masyarakat luas di Indonesia, yang pertentangannya sangat tajam, jangan-jangan daerah lain pun terinspirasi untuk membuat Perda yang mengatur masalah-masalah pidana yang sudah diatur dalam KUHP, tetapi dengan pasal-pasal yang tidak lengkap dalam mencantumkan unsur-unsur tindak pidana dan kabur dalam hal pembuktian materiil.

c. Ketidakjelasan serta multitafsir dalam pasal-pasal di RUU APP ini pun bisa mengandung potensi yang serupa, seperti yang terjadi pada Perda No. 8/2005 Pemkot Tangerang tersebut. Perempuan yang pulang malam seorang diri setelah bekerja di rumah makan, laki-perempuan yang olahraga santai dengan celana pendek di jalan depan rumahnya di suatu daerah, laki-perempuan yang berenang di kolam yang bukan ‘’tempat khusus olahraga dan mendapat ijin pemerintah’’, ibu yang menyusui bayinya di depan umum karena sang bayi menangis, orang-orang miskin yang terpaksa mandi di sungai dalam tatapan publik karena tak mampu membangun kamar mandi dan contoh-contoh serupa lainnya, dalam pengaturan pasal-pasal yang serba ambigu dan kabur di RUU APP, bisa menjadi Tersangka sampai bahkan Terpidana yang bisa dihukum pidana atau denda, maksimal ada yang 10 tahun serta denda maksimal Rp 1 milyar. Kalau law enforcement lewat KUHP ini saja pun belum dilakukan secara sungguh-sungguh – dimana masyarakat memplesetkan KUHP itu menjadi Kasih Uang Habis Perkara, plesetan sinis dan frustrasi pada perilaku aparat penegak hukum di republik ini – tidakkah RUU APP nantinya justru menambah wewenang yang bisa dimanfaatkan oleh aparat untuk melakukan pemerasan dalam volume dan jangkauan yang jauh lebih luas lagi?

12. Kemungkinan Ekses Paska Pengesahan
Bila berpegang pada semangat demokrasi, kita memang tidak bisa mengabaikan, bahwa Pansus RUU APP maupun anggota DPR RI, akhirnya punya kewajiban serta juga hak untuk mengambil sikap masing-masing terhadap RUU APP ini. Boleh saja kita tidak setuju dan mendesak agar pembahasan RUU APP ini dibatalkan atau ditunda. Namun, kalaupun toh akhirnya DPR mengesahkan rancangan ini, dan bila tetap dengan visi dan misi seperti yang sekarang ini terpancar dalam pasal-pasal yang tercantum dalam RUU APP, sekadar untuk mengingatkannya, kami dapat memberikan pandangan sbb:

a. Masalah Sensitif, Bahaya Kalau di-Voting.
Sangatlah berbahaya kalau untuk memutuskan masalah yang sensitif seperti RUU APP ini, digunakan pendekatan ‘’kekuatan’’, seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pansus RUU APP, Balkan Kaplale. Boleh-boleh saja merujuk pada data bahwa hanya 11% dari elemen masyarakat yang menyampaikan pendapatnya menolak RUU APP ini. Artinya, ada 89% yang menerima dan bila berpegang pada kuantitas dukungan, logikanya memang ya, RUU APP ini sudah mendapat dukungan mayoritas. Tapi, itu berarti bicara dengan pendekatan ‘’kekuatan’’. Selayaknya, untuk masalah yang sedemikian penting dan mendapat respon sangat tajam di berbagai daerah, kendatipun yang menolak diperkirakan sekitar 11% saja, ini sebetulnya sudah cukup untuk menjadi dasar pertimbangan agar DPR tidak tergesa-gesa mengesahkan RUU APP ini menjadi UU. Akan sangat ideal kalau DPR bisa membatalkannya melalui mekanisme yang tetap demokratis dan sesuai tatib DPR, atau setidaknya menunda sampai DPR mendapat masukan yang lebih komprehensif dan mendalam.

b. Disahkan, Bisa Mubasir.
Kalaupun toh tetap dipaksakan dan berhasil disahkan menjadi UU, ada baiknya berkaca pada pengalaman RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang pernah mendapat reaksi sangat keras dari masyarakat dan mahasiswa, sehingga pemerintah menunda pelaksanaannya. Bagaimanapun juga, energi pemerintah dan masyarakat yang terkuras untuk terlibat pro-kontra terhadap RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ini akan sangat besar, sementara di pihak lain pemerintah maupun masyarakat Indonesia sedang menghadapi masalah-masalah lain yang jauh lebih urgen dan memerlukan prioritas penanganan, seperti pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan rakyat, perbaikan mutu sarana dan prasarana pendidikan, perekonomian rakyat, dan lain sebagainya.

c. Gugatan MK, Potensi Konflik Horizontal.
Kendatipun penolakan elemen-elemen masyarakat sekitar 11% saja seperti dinyatakan oleh Ketua Pansus RUU APP, diluar konteks politik dan adu-kekuatan, bilamana nantinya RUU APP disahkan menjadi UU dan penolakan masih bergema di masyarakat, elemen-elemen yang melakukan penolakan ini bisa saja melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Memang, masyarakat punya hak dan itulah mekanisme hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Tetapi, bila membayangkan dampak dan eksesnya, pro-kontra tidak hanya akan terjadi dalam konteks gugat menggugat UU APP di MK, tetapi juga bisa menyebabkan berbagai elemen masyarakat yang pro-kontra UU APP ‘’bertarung’’ di lapisan bawah, katakanlah misalnya contohnya komunitas-komunitas anti tarian Tayub melawan komunitas pengusung Tayub, demikian juga terhadap komunitas tarian Gandrung, Joged Bumbung, dangdut, dan lain-lain. UU APP bisa menjadi pemicu gesekan horizontal di akar rumput, karena cukup banyak kreasi-kreasi sekuler yang mengekspresikan sensualitas secara estetik, yang dalam pandangan komunitas lain bisa saja dianggap ‘’bukan seni’’ dan ‘’bernuansa seksual, jorok, porno.’’ Pemerintah kiranya sudah sangat menyadari, bahwa subyektivitas kelompok dan komunitas dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ekspresi kreatif yang bernuansa seni bisa sangat tajam, dan kalau pemerintah memberi UU APP, tidakkah UU APP ini bisa menjadi pemicu konflik horizontal yang serius?

d. Kalaupun toh UU APP ini akhirnya gol di DPR, pertanyaan besar lain yang menghadang pemerintah adalah, seberapa besar kemampuan pemerintah untuk mengaplikasikannya di masyarakat, mengingat luasnya konsekuensi dari UU APP ini? Dalam hal ‘’ketelanjangan’’ dan ‘’sensualitas’’ misalnya, konsekuensi pengesahan RUU APP adalah – kecuali bilamana pasal-pasal yang kabur dan ambigu telah diperjelas – kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat miskin membangun toilet dan kamar mandi, agar mereka tidak lagi bertelanjang mandi di sungai, sebagai satu contoh. Apakah RUU APP ini sudah memikirkan konsekuensi-konsekuensi seperti ini?

Sejumlah Usulan Solusi:
1. Lakukan Kajian Lebih Mendalam, Jangan Tergesa-gesa menetapkan RUU APP.
Target untuk menetapkan RUU APP ini menjadi UU pada bulan Juni 2006 perlu direskedul lagi. Yang lebih penting justru melakukan sosialisasi dan mencari masukan yang seluas-luasnya dari berbagai komponen masyarakat. Masukan berbagai komponen memang berupa desakan agar RUU APP dibatalkan, atau ditunda, atau diperdalam lagi guna memperoleh masukan yang lebih kaya. UU yang begini penting, dan mendapat reaksi pro-kontra sedemikian tajam, seharusnya tidak tergesa-gesa ditetapkan. Pasal-pasal dalam RUU APP yang ambigu maupun yang berlebih-lebihan mengatur privasi warga negara, seharusnya dibatalkan, dan bilamana pasal-pasal tersebut sudah ‘’dicabut’’ dari RUU APP, memang jadi tidak relevan lagi untuk melanjutkan pembahasan RUU APP ini untuk dijadikan UU APP. Kalaupun naskah akademiknya memang sudah ada, pemerintah perlu transparan mengenai substansinya, membuka diri terhadap berbagai keberatan dan masukan yang disampaikan masyarakat dalam beberapa bulan belakangan ini.

2. Law Enforcement dari UU lain yang berkaitan dengan pidana kesusilaan.
Sementara RUU APP dikaji ulang dan lebih mendalam lagi, pemerintah agar lebih mengefektifkan KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Penyiaran dan UU Pers, dan lain-lainnya untuk mengatasi berbagai pelanggaran yang berhubungan dengan pelecehan seksual serta eksploitasi sekseual dan sensualitas, bila pemerintah dan aparat penegak hukum serius melakukan law enforcement. Maraknya pornografi dan eksploitasi seksualitas, diantaranya dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak-anak, eksploitasi seksualitas tubuh perempuan dan laki-laki untuk obyek-obyek komersial, antara lain disebabkan oleh karena longgarnya penegakan hukum, yang sudah diberikan payungnya oleh KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pers, UU Penyiaran, dan lain-lain. Law Enforcement yang kurang tegas, perilaku aparat penegak hukum yang oleh masyarakat dikeluhkan diskriminatif dan diplesetkan sebagai Kasih Uang Habis Perkara (KUHP), sehausnya lebih menjadi perhatian pemerintah maupun anggota DPR yang punya kewenangan mengontrol kinerja eksekutif.

3. Pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat.
Peran kepala rumahtangga, serta tokoh dan insitusi agama maupun institusi pendidikan untuk memberikan pandangan dan arahan moral pada masing-masing komunitasnya. Maraknya eksploitasi seksualitas maupun sensualitas dengan cara-cara yang melanggar HAM dan dilakukan untuk kepentingan-kepentingan komersial, sebetulnya lebih banyak disebabkan karena lemahnya law enforcement di satu pihak, juga sebagai bentuk kegagalan institusi keagamaan maupun pendidikan. Institusi bernuansa keagamaan, disana sini kadang-kadang lebih nampak kehadirannya dalam masalah-masalah sosial dan politik – yang sekalipun memang juga sangat penting – dan seharusnya tidak mengurangi perhatiannya pada maslah-masalah moral dan etika maupun mendorong aparat penegak hukum dan penyelenggara negara ini agar konsen pada law enforcement dalam konteks pelanggaran susila. Media-media yang mengeksploitasi pornografi memang perlu dikontrol, misalnya melalui KPI maupun kepolisian, agar mereka tidak kebablasan, tapi law enforcement memang mesti obyektif dan tidak diskriminatif.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
BENTUK-BENTUK PELARANGAN DALAM RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Bab dan pasal
Aturan Misoginis/Patriarkis

Catatan Feminisme

Bab 2 Pasal 4
Eksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa
Pasal ini melarang/meniadakan pakaian tradisional perempuan seperti kebaya, baju bodo, tradisi telanjang di Wamena, dan sebagainya
Bab 2 Pasal 5
Mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh orang dewasa
Estetika feminis melihat ketelanjangan tubuh perempuan bukan hitam/putih, ataupun ketidakberdayaan, tetapi lebih pada konsep pemberdayaan, my body myself
Bab 2 Pasal 6
Mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis/bergoyang erotis
Pasal ini melarang perkembangan kesenian tradisional (jaipong, tayub, dll), juga dangdut)
Bab 2 Pasal 7
Mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang berciuman bibir
Afeksi sebagai bagian dari wujud emosi perempuan, cium anak, cium suami dan pacar
Bab 2 Pasal 9
Mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks dan melakukan aktivitas mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis (dan juga termasuk sejenis, Pasal 9 ayat 2)
Hubungan seks termasuk dalam wilayah pribadi yang menjadi hak individu untuk mengatur ruang privanya sesuai dengan penghormatan pada HAM
Bagian Kedua, Pornoaksi, pasal 25 dst
Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual, berciuman bibir, bergoyang erotis, gerakan tubuh menyerupai kegiatan hubungan seksual
Definisi pornoaksi tidak ditemukan dalam pemahaman feminisme (bahkan mungkin di negara manapun)
Bab III:
Pengecualian dan Perijinan
Pengecualian dan perijinan materi pornografi diberikan hanya untuk kepentingan kesehatan, olahraga, seni, ritual agama/tradisi, pendidikan
Definisi pornografi tidak pernah berlaku untuk bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, tradisi/agama
Bab IV:BAPPN
Sebuah badan pemerintah yang mengawasi pornografi dan pornoaksi, dibeayai oleh negara
Secara historis, budaya patriarki menginstitusionalisasikan kekuatannya lewat sistem legalnya. Sistem hukum yang patriarkis mempunyai obsesi mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan
Sumber: RUU APP, Kompas, Sabtu, 4 Maret 2006, halaman 51)

LAMPIRAN 2
Ketentuan Pidana menyangkut Pornoaksi

Tindak Pidana
Ancaman Hukuman

Denda
1. Mempertontonkan alat kelamin
1-5 tahun
Rp 50 juta--Rp 250 juta
2. Mempertontonkan pantat di depan umum
2-6 tahun
Rp 100 juta--Rp 300 juta
3. Mempertontonkan payudara di depan umum
1-5 tahun
Rp 50 juta--Rp 250 juta
4. Sengaja telanjang di depan umum
2-6 tahun
Rp 100 juta—Rp 300 juta
5. Berciuman bibir di depan umum
1-5 tahun
Rp 50 juta--Rp 250 juta
6. Menari erotis atau bergoyang-goyang erotis di muka umum
2-10 tahun
Rp 100 juta—Rp 500 juta
7. Melakukan masturbasi dan onani di depan umum
2-10 tahun
Rp 100 juta—Rp 500 juta
8. Melakukan gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di depan umum
1-5 tahun
Rp 50 juta--Rp 250 juta
9. Melakukan hubungan seks di depan umum
2-10 tahun
Rp 100 juta—Rp 500 juta
10. Melakukan hubungan seks dengan anak-anak
3-10 tahun
Rp 100 juta—Rp 1 Milyar
11. Melakukan gerakan tubuh menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum
1-5 tahun
Rp 50 juta--Rp 250 juta
12. Menyelenggarakan acara pertunjukan seks
3-10 tahun
Rp 100 juta—Rp 1 Milyar
13. Menyelenggarakan pesta seks
0,5-1 tahun
Rp 25 juta—Rp 100 juta
14. Menonton acara pertunjukan seks
0,5-2 tahun
Rp 25 juta—Rp 100 juta
15. Menyediakan dana atau tempat untuk melakukan kegiatan pornoaksi
1-5 tahun
Rp 50 juta—Rp 250 juta

Sumber: RUU APP (Kompas, halaman 57, Sabtu, 4 Maret 2006)

[1] Bahan yang disampaikan dalam seminar mengenai RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi di Forum Kajian 164—FKGM NU (Forum Kajian Generasi Muda Nahdatul Ulama), 16 Maret 2006, di Jakarta.
[2] Wayan Sudirta, lahir di Desa Pidpid, Karangasem, Bali (1950), alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1970-an ia ke Jakarta, berkarir sebagai pengacara di kantor LBH Jakarta. Sambil tetap aktif sebagai pengacara, tahun 1985 mendirikan Ormas Pemuda Hindu, yang melakukan penyadaran mengenai ‘’Hindu kontekstual’’, suatu sikap kritis terhadap perilaku politikus Bali jaman Orde Baru yang memperalat agama dan pemeluk Hindu semata-mata untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Dibawah payung Pemuda Hindu, bersama rekan-rekannya yang lain, dia melakukan advokasi dengan membentuk sejumlah tim advokasi, antara lain dengan mendirikan LSM anti korupsi Bali Corruption Watch (2000), MAK (Masyarakat Anti Korupsi tahun 2001), AMPaK (Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan, tahun 2004), SPB (Solidaritas Pengacara Bali tahun 2003), KORdEM Demokrasi Bali (2004), dan sejumlah tim advokasi lainnya. Di Jakarta, bersama beberapa pengacara, ia juga menjadi penasihat hukum LSM anti-korupsi Indonesia Corruption Watch. Tahun 2001, bersama Pemuda Hindu dan berbagai komponen Hindu lainnya, menjadi motor reformasi di tubuh Parisada Hindu Dharma, majelis umat Hindu. Tahun 2004, terpilih sebagai anggota DPD dari Provinsi Bali, di urutan pertama. Di DPD, dia dipercaya sebagai Ketua PPUU (Panitia Perancang Undang-undang), Koordinator Penasihat Hukum DPD RI, Ketua Tim Kerja Penanggulangan Korupsi DPD RI.
[3] Media cetak maupun elektronik melakukan covering yang cukup komprehensif dan berimbang. Mereka menampilkan tidak hanya elemen-elemen massa yang melakukan kritik dan penolakan terhadap RUU APP tersebut (misalnya demonstrasi massa di Bali, yang dimuat harian Bali Post, Denpasar Pos, Warta Bali, Fajar Bali, Nusa Bali, Jawa Pos-RADAR BALI, Patroli Nusantara, dll sepanjang pertengahan Pebruari sampai minggu pertama Maret 2006), tetapi juga tulisan berupa esai di media cetak, seperti kolom Jaya Suprana ‘’Inul, Anjas & Pornografi’’ (Majalah TEMPO, 12 Maret 2006, halaman 75). Diantara tokoh masyarakat ataupun budayawan yang menolak RUU APP itu terdapat nama KH Abdurachman Wahid alias Gus Dur, Nyonya Sinta Nuriyah dan Sholahuddin Wahid, dan lain-lain (Bali Post, 10 Maret 2006).
[4] Kompas, Sabtu, 4 Maret 2006, halaman 61: Perempuan, Perda dan Domestikasi.
[5] Idem
[6] Kompas, Selasa, 7 Maret 2006 halaman 26: Perda Pelarangan Pelacuran, YLBHI Minta Pemkot Tangerang Mencabut.
[7] Kompas, 9 Maret 2006, halaman 26: Bukti Material Lemah, Kaum Perempuan Minta Perda No.8/2005 Dicabut
[8] Idem
[9] Idem

T-shirt Tickler

2006-03-19T18:03:00.000-08:00

Untuk Uchi, dan aktivis anti RUU APP lainnya, yang untuk beberapa waktu telah "memimpikan" bagaimana wujud kaos "Co-exist", maka kami tampilkan purwarupa pertama dari kaos tersebut. Kaos ini dibuat oleh Made Marlowe sehari sebelum dengar pendapat publik pada 15 Maret lalu di gedung DPRD Bali. Saya memakainya selama pertemuan berlangsung.

For Uchi, and other anti bill activists out there, who for some time have wondered what the "Co-exist" T-shirt would look like, well, this is the first prototype of the thing. It was printed by Made Marlowe one day before the historic public hearing on March 15 at the Bali Legislative Council building in Renon. I wore it during the meeting.

Jun

PS: In the picture the shirt was worn by a model. My upper torso is not that good.

Traffic Jams at 1945

2006-03-19T07:50:00.000-08:00

Respect to All!
Hormat untuk Semua!!

Dalam satu jam pertama beroperasinya Jiwamerdeka1945, situs ini telah menerima lebih dari 141 kunjungan. Lalu lintas yang ramai ini telah melampaui batas bandwith 4,2 Mb/jam yang dialokasikan penyedia layanan. Akibatnya, terjadi "kemacetan" virtual yang memperlambat kerja situs. Kami ingin meminta maaf atas kelambatan tersebut serta sekaligus kami ingin berterimakasih kepada para pendukung setia Jiwamerdeka yang telah beramai-ramai mengunjungi Jiwamerdeka1945 :-D

In the first hour of Jiwamerdeka1945 existence, the site received over 141 visits. The bussy traffic exceeded the host's 4.2 Mb/hour of bandwith limit, causing a virtual "bottleneck" that slow down the site's operation. We would like to apologize for the slow down and at the same time we would like to convey our gratitude to the ardent supporters of Jiwamerdeka, who have flocked into the site :-D

Marlowe and Jun

Jiwamerdeka1945

2006-03-19T03:26:00.000-08:00

Hari ini dengan bangga kami meluncurkan Jiwamerdeka1945 http://www.geocities.com/jiwamerdeka1945 sebagai alat terbaru kami dalam melakukan kampanye melawan RUU APP

Today, we proudly launch the operation of Jiwamerdeka1945 http://www.geocities.com/jiwamerdeka1945 as our newest tool in the campaign against the Anti Pornography Bill.

Jiwamerdeka1945 diniatkan sebagai sebuah situs untuk mempresentasikan berbagai argumentasi visual melawan RUU APP. Saat ini, situs tersebut telah terisi dengan presentasi visual yang dibuat oleh tim Komponen Rakyat Bali (KRB) beberapa waktu sebelum pertemuan mereka dengan Pansus RUU APP di Jakarta pada Februari lalu.

Jiwamerdeka1945 is designed to be an image-oriented site that presents visual arguments against the bill. So far, a visual presentation, prepared by the Komponen Rakyat Bali (KRB)'s team prior to its meeting on February with the House of Representatives' Special Committee on the Anti Pornography Bill, has been uploaded into the site.

Enjoy!

Marlowe and Jun

Swastika NAZI?

2006-03-17T05:26:00.000-08:00

Hidup dalam damai dengan semua aliran keagamaan adalah prinsip moral yang kami coba tawarkan di Jiwamerdeka. Sebuah tawaran yang tercermin dalam karya grafis Coexist (Hidup Bersama).

Sebagai sebuah tawaran, tentunya setiap orang memiliki hak untuk menerima atau menolak prinsip moral itu.

Yang menyedihkan adalah kalau penolakan (juga penerimaan) itu tidak dilandasi dengan kesadaran dan pemahaman yang memadai, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh dua pemberi komentar Anonimus terhadap karya grafis Coexist di atas.

Menyamakan Swastika Hindu dengan Swastika NAZI jelas-jelas menunjukkan pemahaman historis dan filosofis yang dangkal.

Dari bentuknya saja sudah ada perbedaan yang sangat mendasar, Swastika Nazi itu "sinistroverse"; miring ke kiri sekitar 45 derajat, sedangkan Swastika Hindu berdiri tegak.

Belum lagi perbedaan menyangkut nilai-nilai simbolik kemanusiaan yang diwakili oleh kedua Swastika yang berbeda tersebut.

Sebagai bahan pikiran, di bawah ini adalah makalah saya "Tentang Simbol dan Kreativitas" yang salah satu bagiannya secara khusus memaparkan dimensi historis dan filosofis Swastika.

Makalah ini disampaikan dalam Seminar tentang “Simbol-simbol Keagamaan dan Kreativitas Seni” yang diselenggarakan oleh FRONTIER di aula Fakultas Hukum Universitas Udayana pada 24 Januari 2006 lalu.

Moga-moga bermanfaat.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tentang Simbol dan Kreativitas

Oleh: I Wayan Juniartha

Dua Jalan

Sebelumnya, marilah dipahami bahwa baik kesenian maupun agama merupakan jalan serta upaya manusia untuk memahami dirinya, memahami dunianya.

Artinya, kesenian serta agama bukanlah dua hal yang secara alami berada dalam posisi berseberangan, dalam posisi saling meniadakan.

Dengan kesadaran seperti ini, semoga percakapan selanjutnya didasarkan pada niat untuk saling mencerahkan, bukannya kehendak untuk saling mengalahkan, menghancurkan.

Empat Sebab

Selama ini ada empat sebab utama di balik perselisihan mengenai simbol yang umumnya melibatkan kalangan keagamaan dengan kalangan kreatif.

Yang pertama adalah semangat fundamentalisme agama. Semangat, yang didasari pada keinginan untuk memurnikan dan memperteguh keyakinan relijius, tersebut bermuara pada upaya-upaya penegakan identitas keimanan. Simbol-simbol suci keagamaan merupakan salah satu elemen paling penting dalam menegakkan identitas keimanan. Karenanya, harus dijaga agar tidak “dicemari” dan digunakan oleh pihak “lain”. “Pencemaran”, baik dalam bentuk pengubahan atau pentafsiran ulang atas simbol tersebut, serta penggunaan oleh pihak “lain” berpeluang melemahkan kekuatan simbol itu sebagai identitas keimanan. Sebagai identitas keimanan, simbol tersebut adalah milik ekslusif kelompok pengiman tersebut. Hanya kelompok pengiman tersebut yang berhak menggunakan serta mentafsir ulang simbol tersebut.

Yang kedua adalah ketidakpekaaan seniman. Ketidakpekaan, baik yang disebabkan kebodohan maupun kesengajaan seniman, dalam menggunakan serta mentafsirkan simbol-simbol suci keagamaan secara provokatif dan radikal.

Yang ketiga adalah kesalahpahaman. Kebuntuan jalur komunikasi antara seniman dengan kelompok keagamaan yang bermuara pada prasangka dan tuduhan tak berdasar.

Yang keempat adalah tabrakan antara semangat kreatif kesenian dengan semangat konservatif relijius. Dalam hal ini, baik seniman maupun kelompok keagamaan telah beroperasi dengan cara serta norma yang dapat diterima. Namun, kedua kelompok gagal mencapai kesepakatan.

Tiga Alat

Untuk mencermati penggunaan simbol dalam karya-karya kreatif ada satu syarat mendasar yang harus dimiliki dan digunakan oleh semua pihak yang terlibat; keterbukaan pikiran.

Tanpa keterbukaan pikiran mustahil dilakukan sebuah dialog yang santun dan saling menghargai.

Keterbukaan pikiran inilah yang kemudian digunakan untuk mencermati intensi (kehendak, niat, landasan pikir) serta aktualisasi (penerapan, pelaksanaan) dari sebuah penggunaan secara kreatif atau pemaknaan baru terhadap sebuah simbol keagamaan.

Selama intensi dan aktualisasi tersebut nyata-nyata berada pada alur memulyakan kemanusiaan dan atau meluhurkan spiritualitas maka seyogianya kelompok-kelompok keagamaan memberi dukungan penuh pada kreativitas seniman.

Seandainya intensi dan aktualisasi si seniman ternyata menciderai kemanusiaan maka menjadi hak kelompok keagamaan untuk melakukan perlawanan, tentunya dalam koridor-koridor yang dipujikan oleh agama maupun Negara.

Satu Simbol

(bagian ini disusun berdasarkan tulisan dan hasil penelitian sejumlah sejarahwan dan arkeolog, seperti Jyotsna Kamat, Jennifer Rosenberg, Shiv Darshanlal Sharma, Count Goblet d'Alviella dan Heinrich Schliemann)

Swastika, salah satu simbol yang paling disucikan dalam tradisi Hindu, merupakan contoh nyata tentang sebuah simbol relijius yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang kompleks sehingga hampir mustahil untuk dinyatakan sebagai kreasi atau milik sebuah bangsa atau kepercayaan tertentu.

Diyakini sebagai salah satu simbol tertua di dunia, telah ada sekitar 4000 tahun lalu (berdasarkan temuan pada makam di Aladja-hoyuk, Turki), berbagai variasi Swastika dapat ditemukan pada tinggalan-tinggalan arkeologis ( koin, keramik, senjata, perhiasan atau pun altar keagamaan) yang tersebar pada wilayah geografis yang amat luas.

Wilayah geografis tersebut mencakup Turki, Yunani, Kreta, Cyprus, Italia, Persia, Mesir, Babilonia, Mesopotamia, India, Tibet, China, Jepang, Negara-negara Scandinavia dan Slavia, Jerman hingga Amerika.

Simbol ini, yang dikenal dengan berbagai nama; tetragammadion di Yunani atau fylfot di Inggris, menempati posisi penting dalam kepercayaan maupun kebudayaan bangsa-bangsa kuno, seperti bangsa Troya, Hittite, Celtic serta Teutonic.

Simbol ini dapat ditemukan pada kuil-kuil Hindu, Jaina dan Buddha maupun gereja-gereja Kristen (Gereja St. Sophia di Kiev, Ukrainia, Basilika St. Ambrose, Milan, serta Katedral Amiens, Prancis), mesjid-mesjid Islam ( di Ishafan, Iran dan Mesjid Taynal, Lebanon) serta sinagog Yahudi Ein Gedi di Yudea.

Swastika pernah (dan masih) mewakili hal-hal yang bersifat luhur dan sakral, terutama bagi pemeluk Hindu, Jaina, Buddha, pemeluk kepercayaan Gallic-Roman (yang altar utamanya berhiaskan petir, swastika dan roda), pemeluk kepercayaan Celtic kuna (swastika melambangkan Dewi Api Brigit), pemeluk kepercayaan Slavik kuno (swastika melambangkan Dewa Matahari Svarog) maupun bagi orang-orang Indian suku Hopi serta Navajo (yang menggunakan simbol itu dalam ritual penyembuhan). Jubah Athena serta tubuh Apollo, dewa dan dewi Yunani, juga kerap dihiasi dengan simbol tersebut.

Di pihak yang lain, Swastika juga menempati posisi sekuler sebagai semata-mata motif hiasan arsitektur maupun lambing entitas bisnis, mulai dari perusahaan bir hingga laundry.

Bahkan, swastika juga pernah menjadi simbol dari sebuah kekejaman tak terperi saat Hitler menggunakannya sebagai perwakilan dari superioritas bangsa Arya. Jutaan orang Yahudi tewas di tangan para prajurit yang dengan bangga mengenakan lambang swastika (Swastika yang “sinistrovere”; miring ke kiri sekitar 45 derajat) di lengannya.

Nol

Realita sejarah serta kultural yang dipaparkan di atas secara jelas menunjukkan kepada kita betapa sebuah simbol bisa memiliki fungsi sakral dan profane, luhur dan remeh temeh pada saat yang bersamaan. Contoh di atas juga telah memaparkan betapa sebuah simbol yang serupa bentuknya lahir, berkembang serta memiliki nama yang berbeda pada beragam tradisi kultural di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks seperti ini fungsi yang tunggal, nama yang satu, pemaknaan yang seragam menjadi tidak memiliki relevansi. Sakral dan profane, suci dan cemar tak lagi menjadi pembagian atau pembatasan yang absolute, melainkan perbedaan titik pandang---perbedaan dimensi ruang dan waktu---.

Pemaknaan menjadi hal yang sangat temporal dan kontekstual.

Kesadaran seperti ini seyogianya mendorong kita untuk menanggapi setiap permasalahan yang berhubungan dengan simbol keagamaan dengan cara-cara yang berlandaskan kehati-hatian, kecermatan dan, terutama, kebijaksanaan.

Indonesia: Awake

2006-03-17T00:19:00.000-08:00

Band of Brothers

2006-03-16T23:26:00.000-08:00

Kami di Jiwamerdeka dan Komponen Rakyat Bali (KRB) tidak pernah mengetahui secara pasti jati diri dari pria atau wanita di balik blog visual yang menarik http://electronposts.blogspot.com. Namun, dari hari pertama perjuangan kami melawan RUU APP, secara naluriah telah mengetahui bahwa Electronposts adalah saudara sejati kami.

We at Jiwamerdeka and Komponen Rakyat Bali (KRB) have never known the true identity of the man or woman behind the fascinating visual blog http//electronposts.blogspot.com. Yet, from the Day 1 of our struggle against the Anti Pornography Bill, we instinctively have known that in Electronposts we have found a true brother or sister in arms.

Imaji-imajinya tentang nasionalisme dan kemerdekaan yang mencekam serta rasa hormatnya pada multikulturalisme telah membuat kami percaya terhadap kekuatan dahsyat seni visual. Kerendah-hatiannya yang tanpa ego pribadi---imaji-imajinya bisa didownload dan disebarluaskan secara bebas---telah kembali mengingatkan kami akan satu hal penting; bahwa untuk menjadi efektif sebuah perjuangan massa haruslah dapat menggalang basis dukungan seluas dan sedalam mungkin.

Its haunting images of nationalism, freedom and respect toward multiculturalism have made us believe in the amazing power of visual arts. The Electronposts' selfless humility---its images could be downloaded and distributed freely---has once again reminded us on one important fact; that to be effective a mass struggle must be able to muster as wide and deep support base as possible.

Sejak beberapa hari yang lalu, Electronposts telah mengajukan undangan terbuka bagi para fotografer dan desainer grafis Indonesia untuk berpartisipasi dalam kampanye Desain Melawan Tirani. Kami menghimbau pembaca Jiwamerdeka yang kreatif untuk berperan serta dalam kampanye ini dengan mengirimkan karya-karya visual artistik ke hatihening@yahoo.com. Karya-karya ini kemudian akan di-posting di Electronpost.

Ever since a few days ago, Electronposts has posted an open invitation to Indonesian graphic designers and photographers to participate in its Design Againts Tyranny campaign. We urged the creative readers of Jiwamerdeka to join the campaign by sending their artistic visual works to hatihening@yahoo.com. The works will then be published in Electronposts.

Kampanye ini juga menandai kerjasama "resmi" pertama antara Jiwamerdeka dan Electronposts. Semoga kerjasama ini akan bermanfaat bagi perjuangan kita melawan RUU APP.

The campaign will also mark the first "official" cooperation between Jiwamerdeka and Electronposts. Hopefully, this cooperation will proved to be beneficial for our struggle agains the Bill.

We extend our love and respect
To Our Brother and Sister
in Electronposts

Marlowe and Jun

PS: Karya grafis di awal halaman ini, yang didesain Electronposts, mencerminkan komitmen bersama kedua situs untuk menjaga agar Indonesia tetap menjadi sebuah masyarakat yang terbuka, toleran dan multikultural. Kami percaya bahwa "ko-eksistensi" berbagai kepercayaan relijius bukanlah sebuah hal yang mustahil untuk dicapai.

PS: The graphic on the top of the page, designed by Electronposts, reflects our shared commitment to keep Indonesia as an open, tolerant and multicultural society. We believe that the "co-existence" of various belief systems is not an impossible goal to achieve.

Old Soldiers Never Die...

2006-03-15T02:10:00.000-08:00

Old Soldiers are never die…they do not fade away, either. It turned out on Wednesday that the old soldiers keep on fighting!

Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Bali, the organization of the heroes of the War of Independence, stole the show during the public hearing with its concise, straightforward and touching statement.

An old soldier, Ida Bagus Kompyang read the two-point statement,

“We reject the Anti Pornography Bill and We are ready to accept any consequences of this rejection.”

Militarily brief and precise, a man of action not of words.

We salute this soldiers, who keep on fighting to ensure that we could celebrate the Independence that they had secured for us some 60 years ago.

We bow our heads to these great men of honor and bravery, who, until now, stay true to their promise to be the guardian of this majestic Republic of cultural diversity.

Marlowe and Jun

Bali Stands United

2006-03-14T22:17:00.000-08:00

Perjuangan rakyat Bali dalam menghadang RUU APP mencapai klimaks yang gegap gempita pada Rabu (15/3) saat, dalam dengar pendapat publik di gedung DPRD Bali di Renon, Ketua DPRD Bali IBP Wesnawa (kanan) dan Gubernur Bali I Dewa Made Beratha (kiri) secara resmi menyampaikan penolakan lembaga legislatif dan eksekutif terhadap RUU APP.

The Balinese people's struggle against the Anti Pornography Bill reached a riotous climax on Wednesday when, during a public hearing held at the Bali Legislative Council's building in Renon, both the Council's chairman IBP Wesnawa (right) and the Bali Governor Dewa Made Beratha (left) officially stated their rejection to the controversial bill.

Ratusan aktivis anti RUU APP, termasuk tokoh-tokoh Komponen Rakyat Bali (KRB) seperti Ngurah Harta, Cok Sawitri, Ketut Wiana, Luh Anggreni, Abubakar, Aridus serta Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, menghadiri pertemuan tersebut.

Hundreds of anti bill activists, including the Komponen Rakyat Bali (KRB)'s Ngurah Harta, Cok Sawitri, Ketut Wiana, Luh Anggreni, Abubakar, Aridus and Highpriest Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, attended the hearing.

"Dewan menolak RUU APP dan kami menuntut agar DPR RI menghentikan pembahasan RUU APP tersebut," tegas Wesnawa.

“The Council rejects the bill and we demands that the House of Representatives terminate the deliberation process of the bill,” Wesnawa stated.

Tiga fraksi DPRD Bali mendukung penolakan tersebut. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar menolak bulat sedangkan Fraksi Kertha Mandala menolak berdasarkan suara mayoritas.

The Council’s three factions; the majority Indonesian Democratic Party of Struggle and the Golkar party backed the rejection unanimously whereas the minority Kertha Mandala faction supported it by the majority.

Selanjutnya, Gubernur Bali Dewa Made Beratha juga menyampaikan penolakan yang sama, menyatakan bahwa RUU APP "berpeluang menempatkan warisan budaya Bali serta benda-benda sakral keagamaan Bali menjadi wilayah tuntutan hukum." Ia juga menegaskan bahwa RUU itu akan berpengaruh buruk bagi berbagai bidang kehidupan masyarakat Bali.

Later on, Bali Governor Dewa Made Beratha stated similar rejection, citing, among others, that the bill “might place the Balinese cultural heritage and sacred religious objects in danger of legal prosecution.” He also stressed that the bill would adversely affect various aspects of Balinese’s people life.

Tampaknya, Somasi dari organisasi militan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang menuduh Gubernur Bali sebagai pemimpin gerakan separatis, telah mengeraskan hati Dewa Made Beratha.

Apparently, the militant organization Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)’s Somasi (legal grievance), which accused the Bali Governor as a separatist leader, had hardened the usually timid Dewa Made Beratha.

"Saya telah di-somasi," ujarnya sembari tersenyum tipis,"Saya pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mereka menyebut saya sebagai seorang separatis."

“I have been Somasi-ed,” he said with a faint smile,” I am a defender of the Republic and they called me a separatist.”

Surat resmi penolakan mereka akan segera dikirimkan ke Ketua DPR RI, Presiden serta sejumlah kementerian terkait.

Their official letters of rejection would soon be sent to the Speaker of the House of Representatives, the President and several related ministerial offices.

Penolakan ini menjadikan Bali sebagai propinsi pertama yang secara resmi menolak RUU APP.

The rejection made Bali the first province in Indonesia to formally file a rejection against the bill.

Penolakan ini juga didukung oleh semua Bupati dan DPRD kabupaten di Bali.

The rejection was also unanimously supported by all of the island’s regents and regency legislative councils.

Aktivis anti RUU memberi sambutan---tepuk tangan dan teriakan--riuh rendah pada keputusan Ketua DPRD dan Gubernur Bali.

The anti bill activists greeted the Council’s and Governor’s decisions with a prolonged, thunderous applause.

"Kita telah menyelesaikan satu tahapan penting dari perjuangan kita. Tetapi jalan yang panjang dan sulit masih terbentang di depan kita. Bersiaplah dan tetaplah bersatu," tokoh KRB Cok Sawitri berucap.

“We have completed one important stage in our struggle. Yet, a long, winding and difficult road is still ahead. Be prepared and be united,” KRB’s Cok Sawitri said.

The Proud Warriors' Response

2006-03-14T01:38:00.000-08:00

TANGGAPAN KOMPONEN RAKYAT BALI (KRB)
ATAS SOMASI MMI

Komponen Rakyat Bali’s Response to the Legal Grievance (Somasi) of Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Menanggapi berita pada sejumlah media mengenai Somasi MMI terhadap Gubernur Bali dan tokoh-tokoh masyarakat Bali, Komponen Rakyat Bali (KRB) menyatakan sikap sebagai berikut:

In response to the MMI’s Somasi published and broadcasted in several media outlets, Komponen Rakyat Bali (KRB) has took several stances:

Pertama, KRB tidak akan mengambil tindakan apa pun sampai Somasi itu kami terima secara resmi. Jika Somasi itu telah kami terima secara resmi, maka kami akan segera melakukan tindakan-tindakan legal yang pantas dan bermartabat untuk melawan Somasi tersebut. Untuk itu KRB secara resmi telah menunjuk saudara Gede Widiatmika SH, Direktur LBH Bali, sebagai koordinator tim hukum KRB Bali.

First, KRB will not take any measures until the time we receive the Somasi through and/or from legal, official channels and/or sources. When that time come, we will immediately launch legal and dignified measures to counter the Somasi. The KRB has officially appointed Gede Widiatmika, Director of Denpasar’s Legal Aid Foundation, as the chief legal advisor of the KRB.

Kedua, sesudah mencermati salinan Somasi MMI, yang beredar di internet, kami berkesimpulan bahwa substansi Somasi tersebut sungguh-sungguh dangkal dan emosional. Tampak jelas bahwa penyusun Somasi tersebut tidak memiliki pemahaman yang utuh atas penolakan serta keberatan masyarakat Bali terhadap RUU APP. Dimensi sosio, relijius, kultural yang mendalam dari keberatan masyarakat Bali sudah terangkum pada Rumusan Penolakan KRB yang bisa diakses secara bebas pada http://jiwamerdeka.blogspot.com.

Second, a careful examination on the copy of the Somasi, which is widely distributed in the internet, has convinced us that it is a document of shallow and emotional substances. The Somasi clearly shows that its drafter did not have a thorough understanding on the Balinese people’s rejection against the Anti Pornography Bill. A deep, comprehensive socio-cultural and religious rationale on the rejection has been offered in the KRB Rejection Statement that could easily be accessed in http://jiwamerdeka.blogspot.com.

Kami menyarankan kepada semua pihak yang ingin melakukan perdebatan intelektual tentang penolakan masyarakat Bali agar sebaiknya mempelajari Rumusan Penolakan KRB tersebut terlebih dahulu.

We would be very grateful if any party that wish to engage us in an intellectual debate on the rejection carefully examining the KRB Rejection Statement beforehand.

Ketiga, tuduhan dalam Somasi bahwa gerakan penolakan RUU APP telah diboncengi upaya-upaya separatisme sungguh-sungguh menyakitkan hati kami. Masyarakat Bali memandang bahwa penolakan terhadap RUU APP ini justru merupakan sebuah tindakan pembelaan, ekspresi kesetiaan, kepada NKRI yang Pancasilais dan berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.

Third, the accusation, which was made in the Somasi that the rejection was a pretext for a separatism movement, has really offended us. The Balinese people considers the rejection as an expression of allegiance toward and an act of protecting the Republic of Indonesia, a unitary nation state built upon Pancasila and the multiculturalism principle of Bhineka Tunggal Ika.

RUU APP jelas-jelas merupakan sebuah upaya pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, KRB berkesimpulan, bahwa upaya melawan RUU APP adalah tindakan patriotik untuk menyelamatkan NKRI, bukan tindakan separatis.

The Anti Pornography Bill is an obvious effort to subvert and betray the noble principles of Pancasila, the 1945 Constitution and Bhineka Tunggal Ika. Naturally, KRB concludes that any effort to reject the Bill is a patriotic act to rescue the Republic and definitely not an act of separatism.

KRB justru memandang bahwa kelompok-kelompok seperti MMI, yang ingin memaksakan sebuah RUU yang tidak menghormati keragaman budaya dan relijius bangsa, adalah kelompok-kelompok yang sedang berupaya untuk merongrong persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk ini.

Moreover, KRB considers that any militant group, such as MMI, which wants to impose a bill that blatantly ignores the country’s rich and diverse heritage of cultural and religious values, as the group that is trying to subvert the precious unity of this heterogenous nation.

Dalam perspektif seperti ini, keinginan sekelompok kecil masyarakat Bali untuk “Merdeka”, seharusnya dimaknai sebagai upaya menyadarkan seluruh elemen bangsa akan makna luhur Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Bahwa NKRI didirikan atas perjuangan seluruh komponen bangsa, tanpa memandang batasan suku maupun agama.

Teriakan “Merdeka” itu adalah ajakan untuk kembali menjadi Bangsa Indonesia yang Sejati!

In this perspective, the wish of a small group of Balinese to secede from the Republic, must be interpreted as an effort to jolt the conscience of the Indonesian people so as they will realize once again the sanctity of the Proclamation of Independence, August 17 1945. This nation’s independence was fought for and won by all and every elements of the nation, and not the work of one single ethnic or religious group.

The Balinese’s cry for “Independence” is a call to our fellow Indonesians to return to be A True Nation of Indonesia.

Keempat, ancaman tindak kekerasan yang terkandung dalam Somasi MMI jelas-jelas menunjukkan bahwa kelompok ini bukanlah kelompok yang mempercayai perjuangan melalui dialog damai. Untuk ini, kami hanya bisa menanggapi bahwa Bali adalah pulau kedamaian namun Bali juga adalah pulau yang telah melahirkan pahlawan-pahlawan besar yang siap, rela dan gembira menyerahkan jiwanya bagi keagungan NKRI.

Fourth, the threat of possible violence solution implicitly stated in the Somasi has clearly indicated that MMI does not believe in searching for an answer through a peaceful means or dialogue. For this, we could only reiterate that Bali is the island of peace. However, Bali is also the island that had and still has given births to proud, selfless warriors, who were ready, willing and elatedly surrendered their lifes to nurture and defend this majestic Republic.

Sebagai keturunan para patriot ini, kami siap setiap saat untuk menunaikan kewajiban luhur kami bagi Republik tercinta ini.

As the descendants of the patriots, we are more than prepared to make the ultimate sacrifice for this beloved Republic.

Denpasar, 14 Maret 2006
Komponen Rakyat Bali
Salam Merdeka,

I Gusti Ngurah Harta
Ketua

It's Official (we are being sued)

2006-03-13T03:04:00.000-08:00

It's official! Today, the Jakarta-based militant moslem organization Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) has issued a "Somasi" (legal grievance) to the Governor of Bali and the island's community leaders for their opposition to the Anti Pornography Bill.

In the Somasi, the organization attacked the Balinese's cultural rationales for the rejection as "irrational and did not based on actual facts". On the economic rationale (that the bill will kill the the island's tourism industry), the Somasi stated that tourism "has given birth to various vices, including prostitution and drugs abuse," and that the industry "has enslaved the Balinese".

On the "Bali Independence" issue, voiced by a minuscule element of Balinese people, the Somasi called it as "a form of tyranny by the minority" and "a statement of war against the Republic of Indonesia."

MMI demanded that the Indonesian government and military should take an immediate and "firm action against the disintegrative element."

If the government and the military failed to do so, it threatened that the MMI, along with other moslem organizations, were ready "to finish (the job)."

The Somasi did not elaborate on what exactly did the MMI mean by "to finish (the job)." But, it sounded quite scary, didnt it?

Failure to comply to a Somasi usually ends in a legal battle in the court. Somehow, we have a feeling that the failure to comply to this Somasi will end in a quite different form of battle.

The Somasi was signed by MMI's head of Data and Information Department, Fauzan Al-Anshari. His cell number is 0811-100138.

Well, anybody want to have a little chat with this guy? or send an SMS?

Marlowe and Jun

A Rejection By A Few?

2006-03-13T02:47:00.000-08:00

Several national media outlets have hinted (insinuated, to be precise) that the rejection is the voice of only a small group of Balinese. Well, down below is an official rejection statement issued on March 2,2006, by Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali. This grand council is the umbrella organization for 1,430 Desa Pekraman (customary village) in the island. Anybody, who are familiar with the social and cultural fabric of Balinese society, will certainly be able to testify that the Desa Pekraman is the real shaker and mover of the island's grass-root politic.

It is reported that President SBY had asked for and received this statement through a special channel.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sejumlah media nasional telah menyatakan bahwa penolakan RUU APP hanyalah suara dari sekelompok kecil masyarakat Bali. Di bawah ini kami posting surat penolakan resmi yang dikeluarkan pada 2 Maret lalu oleh Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali. Majelis ini mewadahi 1.430 desa adat di Bali. Siapapun, yang cukup paham tentang tatanan sosial dan budaya masyarakat Bali, pasti tahu bahwa Desa Adat lah sesungguhnya pemegang kekuasaan politik di tingkat akar rumput Bali.

Dilaporkan bahwa Presiden SBY sendiri telah meminta salinan pernyataan ini melalui sebuah "saluran" khusus.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Pernyataan Sikap Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali

terhadap

Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi

dan Pornoaksi (RUU APP)

Pornografi dalam RUAPP dirumuskan sebagai ”substansi dalam media atau alat komunikasi, yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”. Pornoaksi dirumuskan sebagai ”perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika di muka umum”. (Pasal 1 RUU APP).

Pornografi dan pornoaksi bukan saja dilarang oleh RUU APP, melainkan juga diancam hukuman yang relatif berat bagi yang melanggarnya. Hukuman denda yang diancamkan bervariasi mulai Rp. 100.000.000, sampai Rp. 3.000.000.000.

RUU APP tentu mempunyai ukuran atau parameter tersendiri dalam menentukan substansi dalam media atau alat komunikasi yang dianggap mengandung muatan pornografi. Demikian pula halnya dengan perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika di muka umum, sehingga dapat disebut pornoaksi. Parameter yang digunakan, tentunya sesuai dengan keadaan sosial budaya mereka yang tergabung dalam tim RUU APP.

Sebenarnya adat dan hukum adat Bali juga mengenal sikap dan perbuatan semacam pornografi dan pronoaksi seperti yang dimaksud dalam RUU APP. Dalam hal-hal tertentu, sikap dan perbuatan itu adakalanya ”dilarang” dan kadang-kadang hanya ”tidak dikehendaki”.

Kapan suatu sikap dan perbuatan dianggap ”dilarang” dan kapan dia hanya ”tidak dikehendaki”? Adat dan hukum adat Bali mempunyai parameter tersendiri, sesuai dengan sosial budaya Bali yang dijiwai agama Hindu.

Parameter yang digunakan oleh mereka yang tergabung dalam tim RUU APP dalam merumuskan sikap dan perbuatan yang dianggap pornografi dan pronoaksi, tidak mungkin ”disesuaikan” dengan keadaan sosial budaya Bali yang dijiwai agama Hindu.

Demikian pula sebaliknya, parameter yang digunakan oleh adat dan hukum adat Bali dalam menentukan sikap dan perbuatan yang ”dilarang” dan ”tidak dikehendaki”, tidak mungkin ”disesuaikan” dengan parameter yang digunakan oleh tim RUAPP dalam merumuskan sikap dan perbuatan yang dianggap pornografi dan pronoaksi.

Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali sadar betul akan hal ini. Itu sebabnya MDP Bali tidak berambisi untuk memberlakukan sikap dan perbuatan yang dianggap mengandung unsur pornografi dan pornoaksi menurut parameter adat dan hukum adat Bali yang dijiwai agama Hindu, berlaku secara nasional. Itu pula sebabnya kenapa MDP Bali BERTERIAK dan MENOLAK RUU APP disahkan menjadi Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, karena tidak sesuai dengan sosial budaya Bali yang dijiwai agama Hindu.

URGENSI

Di tengah kehidupan bangsa dan negara yang kini sedang dalam keadaan serba sulit dengan masalah-masalah yang sangat strategis dan mendasar, pembahasan RUU APP ini menjadi tidak begitu urgent. Pemaksaan RUU APP menjadi UU dan pemberlakuannya di kemudian hari tidak mustahil justru bakal memicu munculnya perasaan tidak mempercayai antarkomponen bangsa dalam wadah NKRI.

Terlebih lagi, tidak adanya UU Antipornografi dan Pornoaksi tidak akan mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum bagi aparat penegak hukum dan ataupun komponen anak bangsa ini untuk melakukan upaya hukum. Ini karena Indonesia sudah memiliki perangkat maupun produk hukum yang lebih daripada cukup buat melakukan upaya hukum terhadap pornografi maupun pornoaksi.

Untuk itu, kami Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali memberikan solusi sebagai berikut.

SOLUSI

1.Mendesak DPR RI untuk mengutamakan dan menyegerakan pembahasan RUU KUHP baru, sehingga bisa menjadi payung umum bagi setiap produk hukum lain di Indonesia yag memberikan sanksi pidana, termasuk pornografi dan pornoaksi.

2. Mengoptimalkan penegakan hukum dengan perangkat hukum yang selama ini sudah ada dan tetap berlaku yang juga mengatur perihal antipornografi dan pornoaksi, seperti:

a.KUHP

b.UU Pokok Pers

c.UU Perfilman Nasional

d.UU Penyiaran

e.UU Kekerasan dalam Rumah Tangga

f.UU Perlindungan Anak

3. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan/Dewan/Komisi terkait yang secara resmi diamanatkan, dibentuk, diberi wewenang oleh KUHP dan ataupun UU tersebut pada butir 2 untuk mengontrol dan ataupun menindak dengan penegakan hukum tegas setiap pelanggaran susila maupun kesopanan yang dikategorikan pornografi dan pornoaksi. Badan/Dewan/Komisi dimaksud, antara lain:

a. Kepolisian RI (sesuai KUHP);

b. Dewan Pers (sesuai UU Pokok Pers);

c. Badan Sensor Film Nasional (sesuai UU Perfilman Nasional)

d. Komisi Penyiaran Indonesia (sesuai UU Penyiaran)

e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (sesuai UU Perlindungan Anak).

Pengoptimalan peran dan fungsi Badan/Dewan/Komisi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 tersebut bagi kami sudah lebih daripada cukup dibandingkan dengan membentuk lembaga baru, semisal Badan Antiponografi dan Pornoaksi sebagaimana dicantumkan dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi, yang sangat rentan dimanfaatkan oleh para pihak dan ataupun kelompok sebagai ”polisi moral” yang justru berpotensi besar dijadikan alat untuk menghakimi secara sepihak pihak-pihak dan ataupun kelompok lain yang tidak disukai dan ataupun dijadikan target sasaran.

Pengoptimalan peran dan fungsi Badan/Dewan/Komisi sebagaimana dimaksud butir 3 tersebut juga menjadi urgent, bahkan mutlak, mengingat lembaga-lembaga ini diamanatkan secara resmi dan sah dalam UU yang merupakan hasil resmi dan sah DPR RI sebagai lembaga tinggi negara. Pengabaian peran dan fungsi lembaga-lembaga ini, logikanya, juga berarti mengabaikan produk resmi dan sah DPR RI sendiri.

PENUTUP

Demikian sikap resmi kami sebagai rakyat Bali terhadap RUU Antipornografi dan Pornoaksi yang kini sedang dibahas di DPR RI. Sikap resmi ini diputuskan secara bulat dan aklamasi dalam Pasamuhan Agung I Majelis Utama Desa Pakraman [MDP] Bali pada tanggal 02 Maret 2006 pukul 22.15 Wita

Bersama ini pula kami Majelis Desa Pakraman Bali yang mewadahi 1.430 Desa Pakraman seluruh Bali mengajak segenap komponen anak bangsa Indonesia untuk tetap saling menghargai dan menjunjung tinggi keragaman sosio-budaya dan religius di antara kita, karena keragaman tidak hanya indah tapi juga adalah keniscayaan semesta yang memang sengaja diciptakan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Mahaesa justru untuk memberikan kesadaran dan pemaknaan bagi eksistensi kehidupan kita di bumi. Kitab suci Weda menyuratkan jelas kita sebagai wasudewa kotum bhakam, bahwa segenap makhluk hidup sesungguhnyalah menjadi satu keluarga Ibu Bumi.

Denpasar, 02 Maret 2006

Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali,

Drs. Agung Arnawa, MBA., MM.

Plh. Bandesa Agung

Makalah IDG Palguna: REPRESI DI RUANG EKSPRESI

2006-03-10T04:01:00.000-08:00

REPRESI DI RUANG EKSPRESI

(Dalam Pandangan Orang Bali)*

I D.G. Palguna**

“Berhati-hatilah mengeluarkan larangan. Sebab, acapkali kita melarang satu hal yang tak kita sukai, suatu kali kita sadar ternyata kita telah melarang banyak hal”.

Dari Film The People vs. Larry Flint

Ketika Garin Nugroho dengan film Opera Jawa-nya didakwa menghina agama Hindu oleh seorang Bali yang mengatasnamakan Hindu, bagian terbesar dari orang-orang Bali yang beragama Hindu justru ramai-ramai membela si terdakwa, bukan si pendakwa. Tidak hanya itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), institusi tertinggi pemeluk agama Hindu di Indonesia – agama yang dianut oleh mayoritas orang Bali – bahkan mengeluarkan pernyataan yang kurang lebih begini, “janganlah mudah menghakimi ekpspresi estetik dengan dalih agama karena agama Hindu tidak ada mengajarkan cara-cara seperti itu”.

Ada sesuatu yang “ganjil” di situ, sesuatu yang tampak anakronistik : pada masa di mana orang cenderung merasa berharga menjadi “pembela agama”, bagaimana bisa terjadi mereka yang agamanya “dihina” justru membela si “penghina”? Reaksi orang-orang Bali dan PHDI yang “anakronistik” itu hampir dapat dipastikan bukan karena mereka telah membaca tulisan Muchammad Tholchah, “Are Indonesians Truly Tolerant”, yang mengutip pernyataan Charles Kimbal, “A religion will become evil if followers suffer from several deseases, such as blind obedience and justification of all means”.(1) Juga, pasti bukan karena orang Bali-Hindu tak ambil pusing jika agamanya dihina. Bukan pula semata-mata karena orang Bali-Hindu percaya akan bekerjanya hukum karmaphala dan subha-ashuba karma – bahwa setiap perbuatan akan berbuah sesuatu yang konkordan dengan perbuatan itu. Dalam pemahaman dan pengalaman saya sebagai orang Bali, reaksi demikian bukanlah sesuatu luar biasa melainkan hal yang normal saja. Pertama, karena mereka tak percaya kalau orang macam Garin punya niat jahat, atau dalam istilah kerennya, mereka tidak melihat ada elemen mens rea pada karya Garin itu. Lebih-lebih, faktanya, pada saat itu film dimaksud sesungguhnya belum rampung, jadi bagaimana bisa dikatakan menghina? Bahwa di film itu Garin “iseng” (dan fasih) bermain-main dengan tafsir, mungkin tetapi hal itu tidak jadi masalah. Kedua, ini yang lebih mendasar, reaksi demikian lebih didorong oleh perlawanan terhadap adanya represi atas ruang ekspresi yang selama ini mereka eksplorasi secara bebas. Dengan kata lain, mereka merasa cemas dan terancam akan kehilangan ruang yang bahkan Belanda, Jepang, atau Orde Baru yang demikian perkasa pun tak “berani” mengusiknya. Saya yakin, bagian terbesar orang Bali tidak tahu bahwa di dalam “ruang” yang mereka pertahankan itu ada hak yang tergolong basic right – hak yang keberadaannya bukan hanya dijamin oleh Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, hukum internasional, ataupun konstitusi republik ini, UUD 1945. Tetapi mereka tahu bahwa di dan karena adanya “ruang” yang selama ini mereka nikmati secara leluasa itulah mereka tumbuh dan berkembang menjadi sebuah entitas budaya dengan identitasnya sendiri dan mereka bangga akan hal itu.(2) Lebih bangga lagi ketika hal itu ternyata bukan hanya mendapat tempat tetapi diakui sebagai bagian dari kekayaan negara–bangsa yang bernama Republik Indonesia ini.(3) Bahwa di belakang hari ternyata entitas budaya itu juga menghasilkan uang, tatkala “logika industri” dengan cekatan mengemas proses yang berlangsung di maupun buah yang dihasilkan oleh ruang yang diekplorasi secara bebas itu menjadi komoditas dalam industri turisme, itu adalah kisah lain.

Jadi jelaslah, dengan berpihak kepada Garin dan Opera Jawa-nya yang dituduh menghina agama Hindu itu, orang-orang Bali dan PHDI sesungguhnya bukanlah sedang membela Garin melainkan mereka sedang membela salah satu kebebasan mendasarnya dari ancaman represi, bukan hanya jika represi itu dilakukan oleh sekelompok orang (meskipun itu orang Bali-Hindu juga) tetapi juga jika hal itu (hendak) dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, mudah-mudahan mudah dimengerti mengapa kini begitu keras dan riuh-rendah suara menentang rencana pengundangan undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi datang dari pulau yang telah dua kali diluluhlantakkan oleh bom itu. Jika saya coba menarasikan rekaman alasan penentangan itu, gambarannya kurang-lebih begini:

berjalan-jalanlah ke kota Bangli, Bali, di batas selatan kota itu ada sebuah pura, dan di tembok luar(panyengker jaba sisi) pura itu Anda akan bertemu dengan relief yang, antara lain, melukiskan seorang perempuan yang (maaf) kelaminnya dibakar api. Menurut orang Bali, itu bukan pornografi karena dalam pendidikan tradisional masyarakat Bali yang didominasi oleh medium penuturan lisan-visual, pelukisan demikian justru merupakan sarana pendidikan moral-agama karena makna di balik relief itu, sebagaimana dituturkan sebagai tuntunan moral yang diceriterakan dalam gaya monolog pengantar tidur, para tetua Bali berpesan, “begitulah nasib yang akan kamu terima di akhirat sebagai perempuan, jika selama hidup di dunia ini engkau bergaul bebas dengan sembarang laki-laki yang bukan suamimu” dan bersamaan dengan itu disisipkanlah tuntunan ajaran Hindu tentang patibrata satyeng laki (yang mengajarkan kesetiaan suami-istri). Jadi, jika orang-orang Bali lewat di depan pura itu, bukan birahinya yang terangsang oleh relief itu tetapi justru dorongan untuk berperilaku bermoral yang seharusnya ia jalani dalam kehidupan di dunia ini. Jika kemudian undang-undang menyatakan itu sebagai pornografi, maka tak perlu lagi penjelasan panjang lebar perihal basic right apa yang terbunuh oleh kriminalisasi terhadap pelukisan relief itu. Karena jawabannya sudah jelas: kebebasan berekspresi yang bersangkut-paut dengan keyakinan agama. Kecuali itu, bukankah telah terjadi kepatahan logika yang tragis di situ? Sebab, norma hukum (dalam RUU Antipornograsi dan Pornoaksi) yang dimaksudkan untuk menjaga moral bangsa itu justru akan menjadi pembunuh ajaran moral yang hendak ditegakkannya itu, setidak-tidaknya bagi orang Bali.
Jika RUU tadi jadi diundangkan maka Museum lukisan Le Mayeure yang berlokasi di bibir Pantai Sanur dapat dipastikan harus segera ditutup karena yang dipajang di situ adalah karya-karya si pelukis kelahiran Belgia yang menjadikan perempuan (dan “celakanya” perempuan itu adalah istrinya sendiri, Ni Polok, orang Bali) sebagai objek lukisan dalam ketelanjangannya.(4) Begitu pula museum-museum atau galeri-galeri lukisan lain yang tersebar hampir di seluruh pelosok Bali. Lukisan-lukisan semacam itu juga harus segera disingkirkan dari ruang tamu para kolektor atau kalangan kelas menengah di Bali jika ia tak hendak masuk penjara karena memajang lukisan demikian “di muka umum”.
Jika RUU dimaksud jadi diundangkan, nasib tragis berikutnya barangkali juga akan menimpa simbol lingga-yoni (yang dapat berwujud patung, lukisan, ataupun kata-kata dalam narasi manuskrip) yang dalam ajaran Hindu adalah perlambang kesuburan. Dalam konteks lain, lingga-yoni juga dimaknai sebagai penjelasan akan eksistensi semesta di mana lingga, yang digambarkan dalam wujud kelamin laki-laki, adalah perlambang unsur purusa, dan yoni, yang digambarkan dalam wujud kelamin perempuan, adalah perlambang unsur pradana. Dalam keyakinan umat Hindu, bekerja secara harmonisnya kedua unsur itulah yang menjadikan semesta ini ada. Filosofi ini kemudian mengalir ke dalam ajaran putra sesana, ajaran moral yang menekankan pentingnya pernghormatan terhadap orang tua, ibu dan ayah, sebab karena merekalah kita ada. Ibu adalah representasi unsur pradana dan ayah adalah representasi unsur purusa. Dari situlah asal-muasal ungkapan pedagogis yang hingga kini masih hidup di Bali, “Sadari dan hormatilah ayah-ibumu (guru rupaka), karena dengan cara itu engkau akan menyadari keberadaan Tuhan (guru swadyaya), maka perlakukanlah ayah-ibumu sebagai tuhan yang tampak (dewa sekala) di dunia ini”. Patung, gambar, maupun narasi lingga-yoni demikian tersebar di seluruh Bali dan sebagian besar di antaranya justru berada di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang, terutama yang berupa patung dan gambar. Bagaimana nasib simbol-simbol itu – yang secuil pun tak ada maksud cabul di dalamnya – jika rancangan undang-undang anti-pornografi dan pornoaksi itu diundangkan?

Begitulah rupa-rupanya, untuk menunjuk beberapa contoh kasus, kecemasan besar yang kini menghantui orang-orang Bali dengan adanya rencana pengundangan undang-undang tadi. Kecemasan yang kemudian tercermin dalam ucapan seorang pandita (pemimpin agama Hindu) Bali, Ida Pedanda Ketut Gde Sebali Tianyar Arimbawa, ketika menyampaikan aspirasinya di hadapan Pansus RUU Pornografi dan Pornoaksi beberapa waktu yang lalu, sebagaimana terekam di media massa, “Jangan sampai undang-undang ini menyebabkan kami tidak lagi merasa di rumah sendiri”.

Tatkala hendak mengakhiri tulisan pengantar diskusi ini, apa yang diingatkan oleh John Stuart Mill – dalam karya klasiknya On Liberty – dua abad yang lalu seakan-akan hadir di depan mata, yaitu bahwa justru dalam suasana di mana kebebasan telah dijamin oleh hukum, kebebasan menghadapi ancaman baru yang bisa lebih gawat daripada ancaman penindasan politik, yakni ancaman yang datang dari masyarakat sendiri yang tidak toleran. Inilah yang oleh Mill disebut sebagai the tyrrany of the majority.(5) Mudah-mudahan itu tidak terjadi, apalagi jika negara mengambil-alih represi itu melalui undang-undang. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru.

Jakarta, 10 Maret 2006

* Disampaikan dalam diskusi Otonomi Individu, Otonomi Publik, Di Tengah-tengah Menguatnya Tendensi Totalitarianisme Melalui Industri Budaya Massa, Gerakan-gerakan Massa dan Reotoritarianiesme Negara, yang diselenggarakan oleh Yayasan Set, bertempat di Bentara Budaya, Jakarta, 10 Maret 2006.

** Salah seorang pendiri Yayasan Arti (Arti Foundation) Denpasar yang bergerak dalam bidang konservasi dan pengembangan kesenian, khususnya seni pertunjukan.

(1) Dalam The Jakarta Post, December 9, 2005.

(2) Kendatipun ada juga merasa terbebani oleh identitas itu, seperti “keluh-kesah” kawan saya, antropolog eksentrik Degung Santikarma, dalam tulisannya , ”The Burdens of Being Exotic”, di majalah budaya Latitude (saya lupa tanggal dan tahunnya) di mana, antara lain, ia merasakan betapa absurdnya pertanyaan “mengapa Anda tak bisa menari?” ketika si penanya tahu bahwa dirinya orang Bali.

(3) Kebanggaan sebagai orang Indonesia itu mungkin bisa ditelusuri lebih jauh oleh para ahli ilmu politik, ahli sejarah, atau sosiolog, antara lain, berdasarkan fakta-fakta ini: pertama, sejak republik ini berdiri, partai yang menang mutlak dalam pemilihan umum di Bali selalu partai yang asas atau plalformnya kebangsaan; kedua, gagasan untuk mendirikan partai lokal dan atau partai yang bercorak Hindu tak pernah mendapat tempat di hati orang Bali, bahkan langsung mati ketika masih berada di tingkat isu.

(4) Untuk sekadar catatan tambahan, hingga saat ini pun jika Anda berjalan-jalan ke desa-desa di Bali, tak usah sampai ke pelosok tetapi juga desa-desa yang jalannya sudah halus beraspal hotmix yang jaraknya bahkan bisa dijangkau dalam hitungan menit dari kota Denpasar, bukan hal aneh jika Anda menemukan perempuan-perempuan separuh baya melintas di jalan raya dengan bertelanjang dada, dan orang Bali tak melihar ada “kecabulan” padanya.

(5) Franz Magnis-Suseno, “Melawan Pembodohan Bangsa: Catatan Sekitar Kebebasan Informasi” dalam St. Sularto (Ed.), Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, h. 69.

Posisi Terkini RUU APP

2006-03-10T03:58:00.000-08:00

Posisi Terkini RUU APP

Saat ini Pansus sedang menunggu DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari pemerintah. Sedangkan Surat Presidennya (Surpres, yg menandai dimulainya pembahasan Tingkat I) sudah datang pada tanggal 19 Januari 2006, jadi ini sudah masuk ke pembahasan Tingkat I.

Kalau sudah masuk Pembahasan Tingkat I, RUU hanya bisa ditarik kembali bila ada kesepakatan dari Pemerintah dan DPR (Pasal 35 ayat (2) UU 10/2004). Tidak ada pengaturan di UU 10/2004 dan Tatib DPR mengenai bagaimana kesepakatan ini diambil dan belum pernah ada presedennya suatu RUU yg sedang dibahas disepakati utk ditarik kembali.

Jadi kalau menurut pendapat saya, yg bisa kita lakukan adalah mendorong fraksi-fraksi untuk, melalui anggota mereka di Pansus, mengupayakan agar Pansus sepakat menolak RUU APP. Pansus kemudian mengundang Pemerintah ke dalam sebuah Rapat Kerja. Dalam rapat inilah kemudian dirumuskan kesepakatan untuk menghentikan pembahasan RUU APP.

Namun, kalau kesepakatan di tingka Rapat Kerja ini dianggap belum “resmi” maka rapat dapat dianggap sebagai pertemuan koordinasi saja. Hasilnya kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPR, saat mana DPR dan Pemerintah menyatakan kesepakatannya untuk menarik kembali RUU APP tersebut.

Hal ini tentunya sangat sangat sulit, tetapi tidak ada salahnya kita coba. Kecendrungannya, mereka yang mendukung RUU pasti akan bersikeras untuk meneruskan pembahasan, tentunya dengan menawarkan kemungkinan untuk mengubah pasal-pasal yang mendapat penentangan masyarakat. Pemerintah pun pasti akan enggan untuk bersepakat menghentikan pembahasan RUU APP.

Maaf kalau ini terkesan negatif, saya sama sekali tidak mau membuat kawan-kawan pesimis, karena saya juga berharap betul RUU APP ini digagalkan, bukan dimoderasi. Ini hanya sebuah penjelasan mengenai proses dan kita harus sadar dari awal tentang tantangan-tantangan ini.

Bivitri Susanti

Peneliti Senior
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Catatan "Porno" GM

2006-03-10T03:57:00.000-08:00

Opini
'RUU Porno': Arab atau Indonesia?
Goenawan Mohamad

Seorang teman saya, seorang Indonesia, ibu dari tiga anak dewasa, pernah berkunjung ke Arab Saudi. Ia tinggal di sebuah keluarga di Riyadh. Pada suatu hari ia ingin berjalan ke luar rumah. Sebagaimana adat di sana, ia bersama saudaranya yang tinggal di kota itu melangkah di jalan dengan purdah hitam lengkap. Hanya sepasang matanya yang tampak.

Tapi ia terkejut. Di perjalanan beberapa puluh meter itu, tiba-tiba dua mobil, penuh lelaki, mengikuti mereka, mengitari mereka. Mata para penumpangnya nyalang memandangi dua perempuan yang seluruh tubuhnya tertutup itu.

"Apa ini?" tanya perempuan Indonesia itu kesal.

Cerita ini nyata--dan bisa jadi bahan ketika DPR membahas RUU "Anti Pornografi dan Pornoaksi" (kita singkat saja: "RUU Porno"). Cerita ini menunjukkan bahwa dengan pakaian apa pun, perempuan dapat dianggap merangsang berahi lelaki. Tapi siapa yang salah?

"Yang dapat membangkitkan nafsu berahi adalah haram," kata Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001. Bagi MUI, yang dianggap sebagai sumber "nafsu berahi" adalah yang dilihat, bukan yang melihat. Yang dilihat bagi MUI adalah benda-benda (majalah, film, buku--dan perempuan!), sedang yang melihat adalah orang, subyek, yaitu laki-laki.

"RUU Porno" itu, seperti fatwa MUI, jelas membawa semangat laki-laki, dengan catatan khusus: semangat itu mengingatkan saya akan para pria yang berada di dua mobil dalam cerita di atas. Mereka melihat "rangsangan" di mana saja.

Di Tanah Arab (khususnya di Arab Saudi yang dikuasai kaum Wahabi yang keras), sikap mudah terangsang dan takut terangsang cukup merata, berjalinan, mungkin karena sejarah sosial, keadaan iklim, dan lain-lain. Saya tak hendak mengecam itu. Soalnya lain jika semangat "takut terangsang" itu diimpor (dengan didandani di sana-sini) ke Indonesia, atas nama "Islam" atau "moralitas".

Masalah yang ditimbulkan "RUU Porno" lebih serius ketimbang soal bagaimana merumuskan pengertian "merangsang" itu. RUU ini sebuah ujian bagi masa depan Indonesia: apakah Republik 17 ribu pulau ini--yang dihuni umat beragam agama dan adat ini--akan dikuasai oleh satu nilai seperti di Arab Saudi?

Adilkah bila nilai-nilai satu golongan (apalagi yang belum tentu merupakan mayoritas) dipaksakan ke golongan lain?

Saya katakan nilai-nilai di balik "RUU Porno" datang dari satu golongan "yang belum tentu merupakan mayoritas", sebab tak semua orang muslim sepakat menerima nilai-nilai yang diilhami paham Wababbi itu. Tak semua orang muslim Indonesia bersedia tanah airnya
dijadikan sebuah varian Arab Saudi.

Ini pokok kebangsaan yang mendasar. "Kebangsaan" ini bukan nasionalisme sempit yang menolak nilai-nilai asing. Bangsa ini boleh menerima nilai-nilai Wahabi, sebagaimana juga kita menerima Konfusianisme, loncat indah, dan musik rock. Maksud saya dengan persoalan kebangsaan adalah kesediaan kita untuk menerima pluralisme, kebinekaan, dan juga menerima hak untuk berbeda dalam mencipta dan berekspresi.

Mari kita baca sepotong kalimat dalam "RUU Porno" itu:

Dalam penjelasan pasal 25 disebutkan bahwa larangan buat "pornoaksi" (sic!) dikecualikan bagi "cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat istiadat dan/atau budaya kesukuan". Tapi ditambahkan segera: "sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan".

Artinya, orang Indonesia hanya bebas berbusana jika pakaiannya terkait dengan "adat istiadat" dan "budaya kesukuan". Bagaimana dengan rok dan celana pendek yang tak ada dalam "adat istiadat" dan "budaya kesukuan"?

Tak kalah merisaukan: orang Jawa, Bali, Papua, dan lain-lain, yang berjualan di pasar atau lari pagi di jalan, harus "berbusana" menurut selera dan nilai-nilai "RUU Porno". Kalau tidak, mereka akan dihukum karena berjualan di pasar dan lari pagi tidak "berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan".

Ada lagi ketentuan: "Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa".

Jika ini diterima, saya pastikan kesenian Indonesia akan macet. Para pelukis akan waswas, sastra Indonesia akan kehilangan puisi macam Chairil, Rendra, dan Sutardji serta novel macam Belenggu atau Saman. Koreografi Gusmiati Suid atau Maruti akan terbungkam, dan film kita, yang pernah melahirkan karya Teguh Karya, Arifin C. Noer, Garin Nugroho, sampai dengan Riri Riza dan Rudi Sujarwo akan menciut ketakutan. Juga dunia periklanan, dunia busana, dan media.

Walhasil, silakan memilih:

(A) Indonesia yang kita kenal, republik dengan keragaman tak terduga-duga, atau

(B) Sebuah negeri baru, hasil "RUU Porno", yang mirip gurun pasir: kering dan monoton, kering dari kreativitas.

7 Maret 2006
koran TEMPO

March 15 Will Be The Day

2006-03-08T01:45:00.000-08:00

DPRD Bali telah sepakat untuk menyelenggarakan dengar pendapat publik tentang RUU APP pada 15 Maret sekitar pukul 11.30 di gedung DPRD, Renon.

The Bali's Legislative Council has agreed to conduct a public hearing on the Anti Pornography Bill. The hearing will be held on March 15 at around 11.30 pm local time at the Council building in Renon area.

“Kami menghimbau para tokoh agama, masyarakat, LSM serta organisasi-organisasi lainnya untuk menyampaikan pernyataan sikap tertulis mereka dalam dengar pendapat tersebut ,” ujar Ketua DPRD Bali IBP Wesnawa.

" We urge the public, community and religious leaders, NGOs and other organizations to submit their written statements on the bill during the hearing," the council's chairman IBP Wesnawa said on Wednesday.

Wesnawa mengungkapkan hal itu dalam pertemuan dengan dua tokoh Komponen Rakyat Bali (KRB), I Gusti Ngurah Harta dan Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa pada Rabu (8 Maret). Kedua tokoh tersebut meminta DPRD Bali agar segera mengambil sikap resmi atas RUU APP.

He stated that during a meeting with two leaders of the Komponen Rakyat Bali (KRB), I Gusti Ngurah Harta and Ida Pedanda gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa on Wednesday (March 8). Both leaders asked the Council to immediately to issue an official statement on the Council’s political stance in relation to the Anti Pornography Bill.

Wesnawa mengungkapkan bahwa menjelang berakhirnya dengar pendapat publik tersebut, DPRD akan menyusun sebuah pernyataan tertulis yang menegaskan posisi resmi dari pemerintah serta rakyat Bali terhadap RUU kontroversial itu.

Toward the end of the hearing, he disclosed, the Council would draft a written statement underlining the official stance of the government and the people of Bali have toward the controversial bill.

“Itulah sebabnya kenapa gubernur juga kita undang dalam dengar pendapat publik itu. Pernyataan resmi itu akan kita kirim ke DPR serta Presiden,” ujarnya.

"Thats why we will also invite the governor to the hearing. We will send the statement to the House of Representatives and the President, " he said.

I Gusti Ngurah Harta menyambut baik rencana dengar pendapat publik tersebut.

I Gusti Ngurah Harta strongly supported the Council’s plan.

“Ini akan memberi dorongan besar bagi perjuangan kita dalam menolak RUU APP,” katanya.

“It will give our movement a powerful political momentum,” he said.

Gentlemen's Agreement

2006-03-08T01:36:00.000-08:00

The chairman of Komponen Rakyat Bali (KRB), Ngurah Harta (second from left) shakes hand with the Bali's Legislative Council vice chairman IGK Adhiputera (far right) while the council chairman IBP Wesnawa (second from right) and Hindu highpriest Ida Pedanda Sebali Tianyar (far left) looked on. They agreed on Wednesday to continue opposing the controversial bill.

Rage Against The Machine

2006-03-07T04:56:00.000-08:00

Well, it took Jerinx, from the Superman is Dead fame and one of the principal organizers of the Concert Against the Anti Pornography Bill, four days to send a few visual momento of the concert. We suspected that the slow delivery time must have something to do with a prolonged, sustained hang-over due to over-intoxication of high speed, adrenaline booster, establishment grinder melodies.

So, down below are four samples of the loud resistance of our music community, including the banner of support, where you could and still can sign your name to the cause. The pictures were taken by Corise 2006 and the names of the band where hidden in the title of the postings. Could you guess them?

The Concert took place on last Saturday (March 4, previously we wrote down April 4, we sincerely apologized for the mistake) afternoon at the Sentral Parkir Kuta. In the following night, two other concerts were held in the Apache Club and the Wave. Salute for Jerinx , Dethu and all those "bad boys" out there that had made the Concert possible.

PS: The stage backdrop (with the Garuda bird and the word Remember) is way, way, way cool. It was designed by somebody named Electronposts @ http://electronposts.blogspot.com, who for quite some times have posted stunning images in support of the cause. Our advice: visit the site and prepare to be stunned.

Marlowe and Jun

Rejection Is The Instant Karma Of The Bill

2006-03-07T04:53:00.000-08:00

Topless+Boxers are the Hottest Brews

2006-03-07T04:51:00.000-08:00

How Can You Resist The Resistance?

2006-03-07T04:48:00.000-08:00

Have You Signed Your Name Yet?

2006-03-07T04:44:00.000-08:00

Woman Day, Defiance Day!!!

2006-03-06T18:34:00.000-08:00

STOP DEGRADING WOMAN!

Indonesian women ( and men, of course!) will celebrate the International Woman day by staging a noisy rally on March 8 2006 (previously we wrote down 2005, we sincerely apologized for the mistake) in Jakarta.

The theme: Stop Degrading Woman!
The demand: Reject the Anti Pornography Bill!

So, be there! Bring your largest placard, scariest voice and a lot of attitude.

So, be there! at 9 am in Bundaran Hotel Indonesia, where we will start the poignant march to the Presidential Palace.

So, be there ! if you believe that a woman is the electrifying testimony of the Divine's beauty. Not, the ultimate source of moral decadence as the RUU APP wants us to believe.

Just be there and Reject the Anti Pornography Bill!

Marlowe and Jun

untuk Informasi:
-Indri 08151878273
-Una/Husna 08161345025
-Vivi 08158946404

food for a new day

2006-03-04T12:27:00.000-08:00

Bali Will Not Go Quietly

2006-03-04T02:54:00.000-08:00

One of the most powerful men in Bali, Satria Naradha (left), stressed that Bali would not betray the republic by seceding from Indonesia. Instead, Bali would fight till the end any group that was trying to transformed the nation into a monolithic society based on certain religious belief.

"If Jakarta and Aceh want to betray the republic (by supressing religious freedom and multiculturalism) then we will let them go (from the republic). Bali will not go away, we will fight to keep this nation as a nation that respect religious freedom and celebrate multiculturalism," he said.

'My ancestors sacrifice their lives to build this republic. I and my fellow Balinese will not let this sacred heritage being ruined by a small group of people who want to impose their moral values on this nation," he added.

The owner of the influential Bali Post and BaliTV, stated that on Saturday before the members of the House of Representatives' Special Committee on Anti Pornography Bill led by Chairunissa(right, previously we mis-quoted her name as Yoyoh Yusroh, we sincerely apologized for the mistake). The committee visited Satria at his company's sprawling headquarter in west Denpasar.

"Bali may be as small as a bird, but as you know, bird flu can kill a strong man, " he warned.

Chairunissa, apparently stunned by Satria's point blank warning, could only nodded in apprehension.

Satria closed the meeting by presenting the committee with a special gift; two pieces of the Indonesia national flags.

"May these flags will always remind you on what does this republic really stand for," he said.

Kuta Rocks City

2006-03-04T02:20:00.000-08:00

Remember, at 10 pm tonight in Kuta's Apache Club and the Wave, ten rocking bands will scream their rages out against the pornography bill. Be there, be happy and be united....in defiance

The Hands That Rock The Republic

2006-03-03T01:23:00.000-08:00

The Balinese people have raised the hands that will rock the republic into a haunting realization of finding this great nation being held hostage by a self-righteous element bent on jailing our mind.

Tangan-tangan masyarakat Bali akan mengguncang dan menyadarkan republik ini bahwa negara tercinta sedang disandera kelompok hipokrit yang ingin memenjarakan pikiran kita.

The United Voice of Bali

2006-03-03T00:44:00.000-08:00

Over 1,000 people attended the Cultural Rally. Various traditional performing arts (the noisy Kecak, the sensuous Joged Bumbung etc), modern punk and reggae bands (Superman Is Dead, Lolot, Postman, Nanoe Biroe etc) , fashion shows, drag queen show and aerobic dances created a colorful, yet unified voice of defiance against the anti pornography bill.

Lebih dari 1000 orang menghadiri Aksi Budaya ini. Berbagai kesenian tradisional (Kecak yang riuh, Joged Bumbung yang sensual dsb), band-band punk dan reggae modern (Superman Is Dead, Lolot, Postman, Nanoe Biroe dsb), peragaan busana, pertunjukkan waria serta senam erobik menciptakan sebuah suara perlawanan terhadap RUU APP. Suara perlawanan yang meski penuh warna-warni namun teguh setia pada satu ide:perlawanan.

At the same time, dozens of the island's scholars, religious figures, community leaders voiced the similar defiance before 14 members of the House of Representatives's Special Commitee on Anti Pornography Bill. In the meeting held at the Bali Governor Office, across the street from the Cultural Rally main stage, the unified voice of the island's elites "enlightened" the puritan legislators on the real magnitude of the opposition.

Pada saat yang bersamaan, puluhan cendekiawan, pemimpin keagamaan dan tokoh masyarakat Bali menyatakan penolakan yang sama di depan 14 anggota Pansus RUU APP. Dalam sebuah pertemuan yang dilakukan di kantor Gubernur Bali, sepenyeberangan jalan dari panggung utama Aksi Budaya, suara penolakan yang teguh dan satu dari kelompok elit Bali "menyadarkan" para anggota dewan yang puritan itu tentang betapa besarnya perlawanan yang sedang mereka hadapi.

The Cultural Rally is the fruit of collaboration between various elements in Bali society. The Sandhi Murti Foundation and the Komponen Rakyat Bali, the initial locus of the defiance movement and the Cultural Rally, wish to thank those organizations and individuals, who had given themselves to the cause and had made possible the birth of the Unified Voice of Bali.

Aksi Budaya ini merupakan hasil kerjasama dari sejumlah elemen masyarakat Bali. yayasan Sandhi Murti Indonesia serta Komponen Rakyat Bali, yang menjadi simpul awal dari gerakan perlawanan serta Aksi Budaya ini, ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai organisasi serta individu, yang telah membaktikan dirinya pada perjuangan ini serta yang telah berjasa dalam lahirnya Suara Bali yang Satu.

2006-03-02T23:58:00.000-08:00

DEFIANCE!!!! PERLAWANAN!!!!

Would you call this pornography?
Apakah anda akan menyebut ini Pornografi?

Today, March 3, we shows our defiance to the anti pornography bill by staging a vivacious cultural rally at Puputan Margarana Square in Renon.

Hari ini, 3 Maret, kami tunjukkan perlawanan kami terhadap RUU APP dengan menyelenggarakan aksi budaya yang riuh rendah di Lapangan Puputan Margarana, Renon.

Various traditional performing arts, including the Joged Bumbung dancer pictured on the photo, demonstrated one single important fact:...

Sejumlah pertunjukan kesenian tradisional, termasuk penari Joged Bumbung di foto sebelah, telah mendemonstrasikan satu fakta penting:...

...that sensuality and sexuality have always been an integral element of our cultural heritage.
...bahwa sensualitas dan seksualitas telah selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya kami.

...that sensuality and sexuality have never been viewed through a banal and superficial perspective.
...bahwa sensualitas dan seksualitas tidak pernah dipandang melalui pola pikir yang dangkal dan rendah.

...that the Balinese has always respected sensuality and sexuality, both in arts and religious teachings, as a sacred metaphor of the Divine's power of creation and sustenance of the universe.
...bahwa orang Bali selalu menghormati sensualitas dan seksualitas, baik di dalam kesenian maupun ajaran relijius, sebagai metafora sakral dari kekuatan Tuhan dalam penciptaan dan pemeliharaan semesta.

...that Goddes Durgha is always portrayed with full, bare breasts to underline her unlimited compassion in "breast-feeding", in nurturing the whole universe.
...bahwa Dewi Durgha selalu digambarkan dengan payudara yang penuh dan telanjang untuk menekankan rasa welas asih Sang Dewi yang tak terbatas dalam "menyusui", memelihara seluruh semesta.

Look at the dancer's bare, wrinkled breasts...
Pandanglah payudara sang penari yang telanjang, yang keriput....

...and remember, the love she has given through the breasts, the hardships she has endured, to give life to her children and grandchildren.
...dan ingatlah, cinta yang telah diberikannya melalui payudara itu, keseusahan hidup yang telah ditanggungnya, untuk memberi hidup pada anak dan cucunya.

We will fight the bill, any bill, that degrade our cultural heritage and does not have any respect to our mothers and sisters.
Kami akan lawan setiap undang-undang yang merendahkan budaya kami serta yang tidak memiliki rasa hormat kepada para ibu dan saudari perempuan kami.

Marlowe and Jun

E-Mail Address

2006-03-01T18:46:00.000-08:00

Untuk rekan-rekan yang ingin mengirimkan pernyataan dukungan, silahkan kirim ke hatihening@yahoo.com

A statement of support could be e-mailed to hatihening@yahoo.com

Marlowe and Jun

The Temptation of Exemption

2006-03-01T18:40:00.000-08:00

The Temptation of Exemption

Following the Balinese’s loud rejection toward the ludicrous bill, a growing number of politicians, particularly from the Islamic parties, have tried to convinced the public that the bill would not in any way be harmful to the cultural heritage and religious belief. They eagerly cited Article 36 of the bill, claiming that it exempt religious ritual, art performance and sport activity from the snoopy moral police of the bill.

Well, to those who are being tempted by the exemption, I believe, a brutal word-by-word examination of the article is being called for.

Lets start with Article 36 (section 1, clause a), which provide exemption to:

“Costume and/or behavior in accordance with the traditional ethnic custom and/or culture, as long as the costume and/or behavior are related to a religious ritual”

It means that the exemption does not cover:

Traditional costume and manner that do not have any relation to a religious ritual.
Other important aspects of the religious ritual, such as language, sacred objects, offerings and sacred performances.

It means that the display of pretima (sacred effigy), such as Lingga Yoni, is not covered by the exemption. It means that the display of a bare-breasted statue of Goddess Durgha inside a temple would still be considered by the bill as a crime

Article 36 (section 1, clause b) gives an exemption to art performances. However, in the similar article (section 2), the bill explicitly stated that the exemption was extended only to art performances that are being held in “places/building set aside specifically to hold art performances ”.

Later on, the Article 37 (clause 1) specifically dictates that those “specific places” must acquire a license/ a permit from the government beforehand.

It means that the exemption does not cover art performances in the temple, private houses, road intersections and cemetery---the common occurrences in Bali. The bill will certainly kill the Balinese traditional art by suffocating the arts’ fluid, spontaneous and communal nature.

Yet, the most dangerous trap of this exemption lies in the fact that by accepting such exemption, we, actually, have consciously acknowledge and affirm the right of the state to intrude on, influence upon and impose its values on the most private and personal domain of its citizen; the freedom of aesthetic expression and the freedom of religious belief.

If you want to open the door widely for the state’s snoopy moral police, if you want the state to dictate the terms and ways of your relationship with God then, by all means, you should support the exemption, embrace the bill.

For those, who want to keep religion and arts as a matter of personal taste and private choice then, by all means, let’s close the door, lock it tight and swallow the key!

Marlowe and Jun

Why The Balinese Reject The Bill?

2006-03-01T17:29:00.000-08:00

(Well, perhaps because the bill is simply ludicrous. Ludicrous bill needs no logical counter argument. It simply needs a fast rebuke and an instant rejection.)

Below is an excerpt from the Komponen Rakyat Bali’s statement of rejection. The delegation of Komponen Rakyat Bali presented the statement on Februari 21 to the chairman of the House of Representatives’s Special Committee on Pornography Bill.

The Balinese people reject the bill on the grounds:

The bill has failed to reflect and represent Indonesia as an open, tolerant society with a deep, profound respect to the unique social, cultural and religious values adhered by its different ethnic groups. The bill’s lack of understanding over the country rich, multicultural heritage is clearly visible in its narrow, superficial derogatory definition on and attitude toward the sensuality and sexuality of human body and of human’s aesthetic expression. The Balinese has never viewed sex and sexuality solely as the manifestation of human’s banal and carnal lust. Sex and sexuality are among the most important symbols in the Balinese religious and cultural cosmology. Sex and sexuality are viewed and respected as the symbolic representation of the divine power of creation and sustenance of the universe. The sacred religious object of worship Lingga-Yoni is the most obvious example of the symbolic importance of sex and sexuality. Lingga-Yoni is a three-dimensional stone effigy that resembles and, in fact, represent the union between a phallus and a vulva. The Balinese belief that Lingga-Yoni symbolized the union between Siwa and Uma, between Purusha (the masculine energy of the universe) and Pradhana (the feminine energy of the universe); a sacred union that gives birth and sustain the universe and mankind. In this context, the bill will prevent the Balinese from celebrating their cultural heritage and religious belief. Moreover, the spirit of the bill has clearly betrayed the Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity) principle; one of our nation’s main pillars.
The bill has failed to display an appropriate respect and sensitivity toward the female members of our society. The bill has repeatedly, although implicitly, portrayed the woman and her (uncovered) parts of body as the cause of the moral decadence. Following this absurd logic, the bill dictated that the woman must cover her sensual body parts, which, in the definition of the bill, means nearly all of her body parts, to prevent such decadence. The Balinese refuses to acknowledge, let alone to accept, any legal product that threat their mothers and sisters in such a demeaning way.
The state has already had several laws, which provided a sufficient legal response to sexual-related and pornography-related crimes. Those laws are the Criminal Code, Law on Press, Law on Broadcasting, Law on National Motion Picture, Law on Children Protection and Law on Domestic Violence. There is no actual need or urgency for the state to draft a new law that specifically deal with pornography. The members of the House of Representatives should pay more attention to real, pressing problems of poverty, economic uncertainty and education stagnation instead of drafting an absurd law that will adversely affect the integrity of our nation.

Warga New York Tolak RUU APP

2006-03-01T04:12:00.000-08:00

New York, 28 Februari 2006

Yth: Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi
Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta

Bapak dan Ibu Wakil Rakyat yang Kami Hormati

Setelah mempertimbangkan Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, kami yang namanya terdaftar dibawah ini sebagai bagian dari masyarakat Bali yang berada di New York dan sekitarnya menyatakan sikap bulat untuk menolak tegas Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dengan alasan sebagai berikut.

• Kami menilai bahwa RUU ini tidak mengakui dan menghormati adanya keragaman nilai nilai sosial, budaya, dan agama yang ada di Indonesia.
• Kami menilai bahwa RUU ini tidak dapat memberikan definisi dan batasan pornografi dan pornoaksi yang jelas sehingga dapat mengekang kebebasan berkreatifitas dan beraktifitas setiap insan di Indonesia.
• Kami menilai bahwa RUU ini sangat mengekang kebebasan masyarakat Bali dalam mengungkapkan nilai nilai agama dan budaya melalui kesenian.
• Kami menilai bahwa RUU ini sangat mengekang kebebasan pers.
• Kami menilai bahwa RUU ini dirancang dari sudut pandang kaum laki laki sehingga tidak menghargai hak hak wanita dan anak anak.
• Walaupun ada tujuan dari RUU ini untuk mengatasi problema moralitas bangsa, kami menilai bahwa RUU ini tidak efektif dalam mencegah aksi aksi amoral (bom bunuh diri) yang terjadi di Indonesia belakangan ini.
• Kami menilai RUU ini tidak perlu karena perangkat hukum yang sekarang ada sudah dapat mengatasi masalah masalah yang menyangkut kesusilaan. Perihal pornografi dan pornoaksi sudah diatur dalam KUHP.

Sikap kami ini merupakan dukungan penuh atas hasil perumusan Semiloka RUU Antipornografi dan Pornoaksi yang diselenggarakan oleh Yayasan Sandi Murti Indonesia pada tanggal 11 Februari 2006 di Denpasar, Bali.

Daftar Nama Warga:
IGG Adiwijaya
Ni Luh Erna Ambarwati
Gede Antara
Ida Ayu Ari Candrawati
Ni Ketut Ayu Harmini
Eka L. Mastra
Made Ari Mastra
Nonik Mastra
Nina Mastra
Lisa Permata
Nyoman Saptanyana
Wayan Suastika
Made Wiracita Tantra
Melati Widyaningsih

11:55 AM

SERUAN AKSI BUDAYA TOLAK RUU APP 3 MARET 2006

2006-03-01T04:03:00.000-08:00

SERUAN AKSI BUDAYA MENOLAK RUU ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI 3 maret 2006

Om Swasti Astu

Dengan penuh rasa hormat, kami sampaikan SERUAN AKSI MENOLAK RUU ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI TANGGAL 3 MARET 2006, DIPUSATKAN DI LAPANGAN RENON DENPASAR.

Seruan memasang spanduk di semua tempatYANG STRATEGIS DAN MOHON AGAR TETAP MENJAGA KETERTIBAN DAN KEINDAHAN dengan isi tulisan pada intinya MASYRAKAT BALI MENOLAK RUU ANTI PORNOGRAFI DAN POORNOAKSI, PEMASANGAN UNTUK SEDAPAT=DAPATNYA DILAKUKAN MULAI TANGGAL 1 MARET 2006
Seruan Aksi tanggal 3 Maret berpusat di LAPANGAN RENON, DENPASAR AKAN DIMULAI :

Jam 6.30 Wita oleh para pesenam dari seluruh Bali korlap Ibu Grace Lala
Jam 09.40 Wita aksi sambut Pansus di Bandara Ngurah Rai oleh Cheer Leader diurus sama teman-teman di Kuta ( Lala, Aria,dkk)
10.00 Wita PESENAM JADI PAGAR AYU SUPERAYU SAAT PANSUS MASUK KE KANTOR GUBERNURAN.
JAM 14.00-18.00 AKSI DIPUSATKAN DI LAPANGAN RENON, DENGAN AKSI MENOLAK DENGAN EKSPRESI SENI DAN TEATER : (STAGE MANAGERNYA ABU BAKAR)

SUPER IS DEAD DAN LOLOT BANDSEBAGAI BAND UTAMA PLUS BAND-BAND LAIN SEPERTI : JOHNNY AGUNG, (XXX),NANOE BIRU,RIPPER CLOWN, GEEK SMILE.
BALI FASHION WEEK
MEPANTIGAN
CAK & RINA
JOGED BUMBUNG
GAYA DEWATA.
HARE KRESNA

Bagi yang mau orasi, yang mau bawa banner dan spanduk, petisi, hayo kontak kami di 081 23945064.

DENGAN CINTA KASIH, PENUH KESUNGGUHAN, BAGI MASYARAKAT UMUM YANG HENDAK TURUT AKSI DAMAI DAN INDAH, SILAHKAN DATANG DENGAN SEMANGAT BERSAMA-SAMA MENJAGA KETERTIBAN DAN BERHASRAT KUAT MENGEKSPRESIKAN KEINDAHAN MANUSIA DI MUKA BUMI INI.

KAMI JUGA MENGHARAPKAN KAWAN-KAWAN YANG DERMAWAN JIKA ADA MEMBAWA MINUMAN DAN MAKANAN KECIL SERTA KANTONG PLASTIK UNTUK TEMPAT SAMPAH, JUGA MENYUMBANG MINUMAN MINERAL KEPADA TEMAN-TEMAN YANG DATANG DARI JAUH, BOLEH JUGA MAKANAN.
PETUGAS KESEHATAN SUDAH DISIAPKAN DIKOORDINASI OLEH PRIA DHARSANA
BAGI YANG MAU JADI RELAWAN SILAHKAN KONTAK LALA 0811139945

Kontak informasi lebih lanjut : ke no 03617422392

MOHON KONFIRMASI UNTUK BERBAGAI KETIDAKJELASAN, MARI JADIKAN AKSI INI UNTUK AJEGNYA MANUSIA DI MUKA BUMI.

SALAM

NGURAH HARTA dkk.

In Defense To Independence

2006-02-28T09:09:00.000-08:00

R E M E M B E R: In Defense to Independence

Kemerdekaan untuk merayakan keberagaman tradisi budaya serta tradisi relijius adalah harga mati bagi sebuah republik yang bersetia pada "Bhinneka Tunggal Ika".

Saat sebuah kelompok mencoba-coba untuk mengekang kemerdekaan itu maka sudah saatnya kita berdiri bersama-sama dan berteriak

"T I D A K!"

RUU Antipornografi dan Pornoaksi adalah bagian dari skenario besar untuk memenjarakan pikiran kita dan merantai kebebasan kita.

Karenanya, mari berdiri dan teriakkan pembelaan kita untuk republik ini, untuk budaya dan keimanan kita!

(jiwamerdeka/nameless is a virtue, 2006)

support

http://jiwamerdeka.blogspot.com/

support

Komponen Rakyat Bali Movement

against the drafting of

Indonesia's controversial antipornography & pornoaction bill

RUU APP: I Reject U

Graphic was designed by an anonymous sympathizer at http://electronposts.blogspot.com

1 gambar 1000 penolakan

2006-02-27T01:41:00.000-08:00

Exhilarating visual tour-de-force against a ludicrous law

Kesimpulan Pertemuan Perupa di NGM

2006-02-27T01:25:00.000-08:00

Kesimpulan Acara Pertemuan Perupa dan Budayawan Untuk Menolak Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi

di Nyoman Gunarsa Museum

Jumat, 24 Februari 2006

Para seniman (perupa) dan budayawan menolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, karena RUU APP tersebut tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Kalau memang undang-undang tersebut dipaksakan harus ada, lembaga Legislatif diharapkan merevisi RUU APP tersebut dengan memandang budaya yang majemuk di Indonesia (Bhineka Tunggal Ika).
Khusus bagi masyarakat Bali, RUU APP ini sangat merugikan dan membawa kemunduran. Mengingat akar dan unsur yang membentuk kebudayaan Bali mempergunakan Lingga Yoni, Rwa Bhineda yang dalam manifestasinya masih mempergunakan bentuk-bentuk visualisasi alat kelamin pria dan wanita (Phalus dan Vagiana), maupun penonjolan-penonjolan anggota badan wanita seperti payudara, pinggul dan pantat dalam pandangan kesuburan atau sebagai lambang kesuburan bukan eksploitasi nafsu seksual. Mengingat dan menimbang hal tersebut jangan diartikan kebudayaan Bali adalah kebudayaan porno dalam pengertian maksiat atau jahat dan nantinya dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat berdampak negatif terhadap kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Bali. Selain itu RUU APP ini juga mendiskriminasi kaum wanita karena pasal-pasalnya mengekang kemerdekaan kaum wanita dan memberikan stigma negatif terhadap kaum perempuan.
Begitu mendasarnya dampak dari RUU APP bagi seniman Perupa dan budayawan dalam berkreatifitas maupun melestarikan kebudayaan peninggalan leluhur. Hal ini akan berdampak sama dengan terorisme bagi kereatifitas seniman maupun kebudayaan Bali karena itu dimohon agar lembaga Legislatif maupun Eksekutif membatalkan RUU APP tersebut sebelum menjadi musibah bagi kesenian dan kebudayaan yang masih milik bangsa Indonesia juga.
Masyarakat seni dan budaya mempertanyakan apakah yang melatar belakangi RUU APP tersebut sehingga dianggap perlu bagi Indonesia sekarang, ataukah ada kepentingan kelompok tertentu (mayoritas) ataupun gerakan ekstrim kanan dibalik RUU APP tersebut. Karena seakan-akan RUU APP tersebut sangat perlu bagi kondisi indonesia saat ini yang serba ditimpa bencana nasional seperti penanganan pasca bencana alam maupun wabah endemi penyakit seperti demam berdarah maupun wabah penyakit internasional seperti flu burung yang jelas-jelas lebih perlu dibuatkan aturan atau perundangan bagi nasib mereka. Belum lagi dampak kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat seperti kenaikan harga BBM dan TDL yang dapat berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemerosotan perekonomian. Pada intinya bangsa kita lebih takut pada pornografi daripada kelaparan, penyakit maupun pengangguran.
Mari kita menengok kembali Pancasila maupun semangat kebhinekaan budaya yang membentuk masyarakat dengan pandangan berbeda-beda tetapi menyatukan bangsa kita, bila tidak mendapat perhatian lembaga eksekutif maupun legislatif dapat menimbulkan perpecahan maupun disintegrasi bangsa. Masih banyak suku maupun budaya di indonesia yang memandang ketelanjangan bukan sebagai pornografi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari hari mereka.

Klungkung, 25 Februari 2006

ttd

Panitia

Cerpen Abu Bakar

2006-02-25T21:08:00.000-08:00

Pornografi-pornoaksi.
Cerpen Abu Bakar.

Pulau itu tiba-tiba murung. 4 pendekar yang mereka kirim ke Jakarta pulang dengan hati luka. “Kita tidak ingin mengotak-atik adat sdr. Kita tidak ingin mengganggu tradisi dan agama sdr. Kami hanya ingin menghentikan sepakterjang pornografi-pornoaksi yang begitu meluas di negara kita ini, agar total terhenti.”

Terdengar rasional bijak dan mendesak. Satu upaya konseptual jahat yang 100% dibungkus surban moralitas. Bahwa kondisi bangsa yang sudah sedemikian bobroknya ini dijual, dijadikan bamper tersembunyi.. Amat mendesak dan harus segera ditanggulangi,- kata mereka. “Harus! Tak ada tawar draft APP ini harus gol. Kita bentuk polisi moral. Mobilisasi seluruh kekuatan yang ada, menangkan pertempuran, maka tujuan kita untuk meletakkan dasar bagi pembangunan Indonesia baru yang sesuai dengan keyakinan kita segera tercapai. Saatnya bagi kita untuk bangkit, meraih kembali identiti dan eksisitensi kita yang hilang. Bila Aceh bisa mengapa kita tidak?” Genderang ditabuh. Pasukan Onta bergerak berlompatan ke medan perang.

Aku mendongak, Langit Bali mendung.

Untuk menenangkan hati, pergi aku ke Merajan, sembahyang. Acintya adalah Dewaku yang telanjang tergambar di atas sehelai kain putih, tanpa busana tergantung di Padmasana. Bagian kepalanya terpotong oleh sambaran api bom yang meledak beberapa saat lalu. Tak jadi masalah. Bentuknya yang tak sempurna itu justru melahirkan citra utuh, bahwa ketelanjangan hidup ini, begitulah adanya. Sejak jaman kakek-nenek-kumpiku Acintyaku telah kudapati IA telanjang, dan hingga kini dan akan menembus waktu IA akan tetap telanjang. Tak terpikir olehku untuk mengenakan jubah atau surban ke kepalaNYA. Kusam, memang terlihat kusam. Ia adalah simbol perputaran inergi jagad raya yang menampakkan diri kepada kita sebagaimana adanya. Ia adalah bumi dan matahari yang tak terbungkus yang akan membawa kembali kita ke titik nol. Karena itulah hangat sinarnya sampai dengan baik ke hidup ini. Maka sudah terbalikkah biji mata mereka hingga ketelanjanganNYA dihayati sebagai aib?

Kubhaktikan diriku kepadaNYA dengan kepasrahan penuh. Bila di Golgota genital Kristus tertutup sehelai kain, maka genital Acintyaku tertutup cakra, yang dipahami sebagai pusat dan pancaran inergi. Berdiri tegak dalam posisi Siwa Nataraja, dengan simbol sakral yang tak pernah henti dipuja. Kini ketelanjangan yang suci itu akan jadi bagian yang perlu diganyang, dipertanyakan oleh UU APP.

Sebenarnyalah aku orang baik-baik yang tak perlu kaget saat ada pemikiran yang aneh-aneh di republik ini. Apalagi rekor kehancuran negeriku pun sudah begitu dikenal dunia. Dalam berbagai level dan jenis kelas, tropi kejuaraan pun telah kita raih kita borong, sebagai yang berhak nomor satu. Dalam kelas terorisme dan bunuh membunuh kitalah yang paling jagoan. Dalam soal korupsi kita nomor satu. Kemiskinan kemelaratan dan kebodohan kitalah sang guru. Narkoba kita nomor wahid. Pendidikan nomor butut. Kesombongan kepongahan nomor satu. Kriminal nomor dengkul. Maling nomor satu. “Tapi,- kata mereka, “jika landasan negara ini bisa kita ubah mengikuti keyakinan kita, kayak di Aceh itu, Puji Tuhan pastilah kita semua akan masuk surga.”

Langit Bali mendung ketika 4 pendekarku loyo kembali dari Jakarta. Getar suara Ida Pedanda Sebali yang santun hanya jadi angin di kuping Pansus. Paparan Bandem yang berpendapat bahwa “seksualitas, sensualitas serta alat kelamin bagi kami rakyat Bali, tidak kami pandang secara fisikal material dan banal. Seksualitas dan sensualitas dimaknai sebagai metafora sakral tentang proses penciptaan dan pemeliharaan alam semesta ...dst”, mereka nilai hanya sebagai argumentasi permainan lidah yang mencari-cari.”

“Kita seakan-akan bicara dengan manusia-manusia dari langit. Yang merasa tidak perlu mendengar pendapat orang lain. Baru sekarang saya tahu bagaimana sikap dan tingkah laku para anggota Dewan kita ini,” kata Windia tokoh adat Bali.

Tak bergeming, sungguh mereka tak bergeming. “Kita harus voting. Kita punya 26 provinsi. 2 anjing kafir menggonggong biarkan saja. Kita akan berlalu, UU ini akan jalan. Dan impian kita untuk membangun satu negara yang sesuai dengan keyakinan kita akan tercapai.” Dan dinamik nuansanya kini pun telah bergeser dari ranah moral-spiritual ke ranah politik. “Dalam voting yang ada adalah power. Dan power adalah kita.”

Kata mereka tekad mereka.

Melihat kenyataan itu apa yang harus kukerjakan? Ngurah Harta: Pembangkangan Nasional. Ngurah Karyadi program aksi ekstrim telanjang bulat di depan publik. 2000 celana dalam perempuan Bali kirim ke Jakarta. Bali Merdeka. Anggreni: kita wanita habis dikerjain habis jadi obyek. Yang porno itu kan kepala mereka! Terdengar kabar lain: 3-4 Maret kami ke Bali. Galang kekuatan massa. Makin ramai makin bagus agar opini rakyat terbentuk. Tapi kami ini bukan lembaga politik. Jangan dipelarat dan jangan dicampur aduk. Saya mengerti. Tetapi dalam kasus ini bukankah kita sedang punya kepentingan yang sama. Nah, brigade onta-onta akan berhadapan dengan kelompok minoritas-animis yang penyembah batu,- begitu nilai mereka.

Maka tak terhindar kegaduhan akan meletus. Genocide sapu bersih akan terjadi. Bali bersiap untuk menjadi jadi Aceh? Bali bersiap buat Bintang Kejora kayak Papua. Kacau kacau kacau adalah satu situasi yang justru mereka kehendaki untuk menyempurnakan kebangkrutan pulau kafir ini; sungguh satu taktik strategi Komunis yang diterapkan. Maka ya Tuhan kapankah hipokrisi ini bisa terhenti bahwa kehendak mulut mereka sebenarnyalah lain dari kehendak hati mereka?,- kata Cok Lies.

Yang celaka adalah, bahwa kita-kau-aku telah telanjur mencintai bangsa ini dengan berbagai ragam agama dan adat istiadatnya. Tak terpikir olehku bahwa agamaku lebih baik dari agamamu. Tak terpikir olehku bahwa agamaku menjamin surga sedang agamamu pasti neraka. Tak terpikir olehku bahwa hidup kita harus seragam di bawah satu komando. Tak terpikir olehku untuk melarang si A atau si B pergi ke mesjid gereja atau pura sementara tiada henti-hentinya kita mengklim bahwa Tuhan itu sungguh tunggal, satu.

“So kenken?” tanyaku.

“Bila voting,” jawabnya, “kita pasti kalah. “Mungkin hanya Papua dan Batam yang sejalan dengan kita.”

Sunyi. Aku masih di Merajan menghadap ketelanjangan Acintyaku. Ke-maha-tahu-anNYA meredakan adrinalinku. “Coba bernafaslah kau,” kata suara dari merajan. “Hirup nafas dalam-dalam, hirup inergi positif jagad raya, hirup kedamaian bunga-bunga sekitarmu, buka dadamu, biarkan langit masuk ke dalam badanmu. Dan saat mengeluarkan nafas bersamaan dengan itu buang pula racun-racun sak prasangka yang hidup dalam dirimu. Adalah bagian yang tak perlu kau heran, bahwa yang bernama hidup itu memang begitu. Cobalah terus bernafas dalam kesendirianmu.”

“Kita tidak akan pernah hancur. Kita tidak akan pernah kalah. Tapi kita juga tidak akan pernah menang. Adalah ujian yang kini adalah justru untuk memperkokoh keimananmu.”

Ketika aku mendongak Acintya itu terbakar dan serpih-serpih abunya gugur di atas tanganku yang tercakup.

Siapkan Tenaga Untuk Aksi Massa!

2006-02-25T21:00:00.000-08:00

Penggalangan kekuatan untuk melakukan aksi massa penolakan terhadap RUU APP saat ini sedang berlangsung. Bagi rekan-rekan yang ingin menyumbangkan dukungan pada aksi massa ini silahkan menghubungi Cok Sawitri (08123945064) atau Ngurah Harta (7421907).

Marlowe dan Jun

Comment sudah Dibebaskan!

2006-02-25T20:52:00.000-08:00

Mohon Maaf, selama ini setting Comment pada halaman virtual ternyata belum "bebas" sehingga hanya registered users saja yang bisa meninggalkan komentar. Hari ini, setting Comment sudah kami "buka" full sehingga siapa pun boleh dan bisa meninggalkan komentar. Mohon dukungannya.

Marlowe dan Jun

Terima Kasih!

2006-02-24T17:21:00.000-08:00

Kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan comment pada blog ini kami ingin mengucapkan terimakasih yang dalam. Untuk rekan-rekan yang telah bersusah payah untuk memperluas cakupan blog ini, baik dengan menginformasikan kepada rekan-rekan yang lain dan/atau menambahkan link pada situs mereka, kami sampaikan rasa penghargaan yang mendalam. Keep up the wonderful works, guys!

Rekan-rekan yang baik, dukungan publik adalah hal vital untuk menghadang atau meloloskan sebuah produk legislasi. Untuk itu, kami mohon dukungan rekan-rekan untuk menyebar luaskan wacana penolakan ini. Selain itu, rekan-rekan yang tergabung dalam sebuah organisasi, tolong di-lobi organisasinya agar membuat pernyataan penolakan tertulis yang kemudian bisa dikirimkan ke Padepokan Sandhi Murthi, Jalan Tukad Citarum 99 X. Rencananya, surat penolakan
akan kami serahkan saat kunjungan Pansus RUU APP dari PDI Perjuangan awal Maret mendatang.

Makin banyak surat penolakan, termasuk dari individu-individu, akan makin keras pula gaung perjuangan kita. Terima kasih dan selamat berjuang!

Marlowe dan Jun

Perjalanan ke Senayan (3)

2006-02-24T17:15:00.000-08:00

Perjalanan Menolak RUU Antipornografi (3)

Antara Perda dan Pembangkangan Sipil

Gelap malam mulai menyelimuti kaki langit Jakarta saat delegasi Bali keluar dari gedung Nusantara I di komplek DPR RI, Senayan. Waktu hampir menunjukkan pukul 19.00 WIB, dan, sembari menunggu mobil jemputan, para anggota delegasi pun duduk selonjor di kaki tangga rumah wakil rakyat itu.

Pada saat itulah, di tengah deraan rasa lelah, mereka menyadari dua hal. Yang pertama, di mata Pansus RUU APP DPR RI, Bali ternyata hanya dipandang sebagai sebuah entitas politik yang kecil, yang bisa diremehkan dan diabaikan begitu saja. Kesadaran ini menimbulkan rasa jengah yang luar biasa, terutama di diri ketua delegasi Ngurah Harta, Cok Sawitri dan Wayan P Windia.

“Sepulangnya kita nanti, kita harus menggalang kerja sama dengan seluas mungkin komponen masyarakat Bali. Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat kita itu solid dan siap mempertahankan Bali sebagai pulau yang terbuka, toleran dan menghormati keragaman budaya dan relijius,” tegas Ngurah Harta.

Wayan P Windia yang biasanya kalem dan tak banyak bicara pun tampak berusaha keras untuk menahan kegeramannya.

“Moga-moga Pansus RUU APP DPR RI ini mau berkunjung ke Bali. Kalau mereka sudah di Bali kita kan tinggal ‘nyeluk’ saja,” ujarnya sambil terkekeh-kekeh.

Sebelumnya, Prof. Dr. I Made Bandem juga telah mengingatkan Fraksi PDI Perjuangan bahwa RUU APP ini merupakan masalah serius bagi masyarakat Bali.

“Jangan sampai nanti masyarakat Bali merasa bahwa mereka sudah tidak punya pilihan lain lagi,” tandasnya.

Ketegasan untuk menolak RUU APP juga disampaikan Pedanda Sebali.

“Meski kami minoritas, kami saat ini sedang berjuang di jalan Dharma. Siapa pun yang berjuang di jalan Dharma pastilah akan menang,” katanya.

Hal kedua yang disadari para anggota delegasi adalah bahwa tiket penerbangan pulang mereka semuanya sudah “hangus”. Molornya pertemuan dengan Pansus RUU APP dan Fraksi PDI Perjuangan membuat mereka terlambat sejam dari jadwal pesawat. Padahal, dana operasional yang tersedia sudah sangat menipis.

Rasa jengah yang campur aduk dengan rasa lelah dan amarah membuat delegasi tidak terlalu peduli tentang masalah ini.

“Kita ini sedang menjalankan swadharma. Kalau kita harus pulang malam ini, Ida Sesuhunan pasti akan menolong kita untuk mendapat tiket,” kata Cok Sawitri.

Benar saja, beberapa saat kemudian Kadek Suardhana datang mengabarkan bahwa dana untuk membeli tiket telah ada.

“Ini hasil urunan nyama braya di Jakarta yang simpati dengan apa yang kita perjuangkan,” katanya.

Cok Sawitri memilih bermalam di Jakarta sembari menggalang dukungan di media pusat dan komunitas seniman di sana. Demikian pula Ngurah Harta, yang harus melobi Dirjen Bimas Hindu tentang nasib sebuah pura di Penebel, Tabanan.

“Pura itu ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah tetapi tidak pernah dipelihara dengan serius. Saat para pengempon hendak melakukan renovasi mereka terhalang aturan mengenai cagar budaya,” ujarnya.

Satu lagi anggota delegasi yang ditinggal di Jakarta adalah Pedanda Sebali.

“Soalnya ada pasien yang ingin konsultasi. Dari tadi sudah berkali-kali keluarganya menelpon,” katanya.

Dalam perjalanan ke Bandara, delegasi sempat menyambangi I Dewa Gde Palguna, putra Bali yang kini menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga yang berwenang menilai kepatutan sebuah undang-undang.

Setelah senda gurau yang hangat, Palguna memaparkan bahwa kemungkinan besar pertentangan mengenai RUU APP akan bermuara di MK. Begitu RUU APP disahkan menjadi Undang-undang, kelompok penentangnya pasti akan mengajukan judicial review ke MK.

“MK sendiri memang sudah bersiap-siap menangani hal ini. Sebagai seorang nasionalis yang percaya pada kesakralan NKRI tentunya sikap saya sudah bisa diduga,” katanya.

Ucapan Palguna serta merta menambah optimisme delegasi Bali. Entah karena suntikan optimisme ini atau mesranya rasa persaudaraan yang ditunjukkan Palguna, perjalanan pulang berlangsung dalam suasana hati yang ringan.

Sikap angkuh para anggota Pansus pun kemudian menjadi bahan canda tawa yang menyegarkan. Wayan P Windia tampil sebagai pengocok perut yang handal, apalagi setelah menyadari bahwa maskapai penerbangan yang mereka tumpangi memberikan pelayanan yang memuaskan.

“Tadi pagi kita hanya dapat satu gelas air di pesawat. Malam ini, perut kita sampai bingung menerima berbagai jenis makanan, hidangannya benar-benar multikultural,” pujinya.

Ringannya suasana hati mereka juga karena telah tercapainya kesepahaman di kalangan anggota delegasi mengenai berbagai strategi yang akan dijalankan untuk menghadang RUU APP.

“Kita telah menetapkan berbagai pilihan sikap seandainya skenario terburuk terjadi,” ujar Ngurah Harta.

Seandainya, DPR RI bersikeras meloloskan RUU APP, maka delegasi telah sepakat untuk “mendorong” pemerintah propinsi Bali serta DPRD Bali untuk membuat dan mengesahkan sebuah Perda (Peraturan Daerah) mengenai perlindungan terhadap tradisi relijius, kekayaan budaya dan kehidupan kesenian masyarakat Bali.

“Jika upaya ini pun tidak berhasil maka pilihan terakhir adalah melakukan pembangkangan sipil terhadap undang-undang tersebut,” ujarnya.

Salah satu bentuk utama dari pembangkangan sipil tersebut adalah dengan menyelenggarakan pameran serta pementasan berbagai bentuk kesenian, yang dinilai sensual oleh RUU APP.

“Misalnya dengan mementaskan joged bumbung di tempat-tempat umum, pameran lukisan dan foto serta pementasan-pementasan teater perlawanan,” ujar Cok Sawitri.

Selain bertujuan untuk menunjukkan kepada pemerintah dan para pendukung RUU betapa sempitnya pandangan serta definisi mereka tentang pornografi, pembangkangan sipil itu juga diarahkan untuk menggalang simpati dunia internasional.

“Hak-hak masyarakat tradisional dan kelompok minoritas merupakan hal-hal yang menjadi perhatian utama PBB,” katanya.

Tugas penggalangan massa dan perencanaan aksi diserahkan kepada Cok Sawitri dan Ngurah Harta sementara Prof. Dr. I Made Bandem akan memaparkan sikap Bali di berbagai pertemuan dan lembaga nasional, termasuk Komnas HAM. Made Marlowe diserahi tanggung jawab melakukan kampanye multimedia untuk menyasar generasi muda dan warga asing.

Pedanda Sebali sendiri telah menyetujui strategi pembangkangan sipil tersebut. Pedanda hanya memberikan sebuah batasan penting; pembangkangan sipil tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat.

“Pembangkangan sipil bukan hal baru dalam tradisi keimanan Hindu. Apa yang dilakukan Mahatma Gandhi saat menentang pemerintah kolonial Inggris di India pada hakekatnya adalah sebuah pembangkangan sipil dan sosial,” tegasnya.

Saat para anggota delegasi keluar dari Bandara Ngurah Rai pada pukul 03.00 Wita, yang menyambut mereka adalah kesunyian malam yang dingin oleh rintik hujan. Di emperan bandara sekelompok sopir taksi berbincang tentang beban ekonomi yang makin berat serta pariwisata Bali yang makin sepi. Jika RUU APP disahkan, pariwisata Bali tak akan hanya sepi, tetapi pasti mati.

“Mendengar keluhan para sopir ini, saya menjadi sadar bahwa kita akan kehilangan banyak hal jika RUU APP ini benar-benar diberlakukan. Satu perjalanan memang telah kita rampungkan, tetapi masih banyak perjalanan berat yang menanti,” ujar Windia.

Balinese Makes A Stand Against Controversial Law

2006-02-23T20:32:00.000-08:00

Balinese Makes A Stand Against Controversial Law

I Wayan Juniartha

The Jakarta Post

Denpasar, Bali

It wasn’t the kind of crowd that usually frequented the Classic Café, a chic establishment on the first floor of Kuta’s gigantic Discovery Mall. The café was known as the hub of choice for local yuppies looking for refreshing spirits and lively chats on antiquated vehicles from the time long gone.

On that excruciatingly humid Sunday afternoon, however, the café’s small elevated stage, was populated by three individuals. Their solemn faces were in stark contrast with the images of shining red vintage American-made car on the wall behind them.

The first person was I Gusti Ngurah Harta, the founder and leader of Sandhi Murti, a Balinese martial art institution with over 25,000 members across the island. Next to him was Prof. Dr. I Made Bandem, one of the island’s most influential scholar and respected dancer. The last person was Cokorda Sawitri, Bali’s leading woman writer and activist.

Before them sat dozens of people, some of them sported daring hairstyles, menacing tattoos and pierced nose. Among the crowd were two key figures of the island’s punk community, Rudolf Dethu and Jerinx of the Superman Is Dead’s fame.

It was a serious gathering and the topic was definitely not about Chevrolet Camaro or Alfa-Romeo Spider.

“We organize this meeting to show our support to Ngurah Harta, Made Bandem and Cok Sawitri in their effort to prevent the ratification of the law that would put a chain on our privacy and our freedom of expression,” Dethu said.

The Controversial Law

The law Dethu referred to was RUU (Rancangan Undang Undang) Antipornografi dan Pornoaksi (APP), a draft of legislation that is currently being deliberated upon by members of the country’s DPR (House of Representatives) in Jakarta.

Initiated and submitted by legislators from Islamic political parties, including the popular Justice and Prosperous Party (PKS), the 34-page draft contained 93 articles aimed at curbing the dissemination of pornographic materials in media outlets and eradicating pornographic actions.

The House was expected to ratify the draft in the next two months.

The draft soon sparked heated debate in various corners of the country, particularly among the local communities that had different cultural values and religious belief than the one adhered by the legislators who supported the draft.

In Bali, the first opposition was voiced by the tourism sector. Several influential figures in the sector, including the chairman of the Bali’s Hotels and Restaurants Association, Tjokorda Ardhana Sukawati, expressed their fear that the RUU APP would cause an irreversible damage to the tourism industry, the island’s economic backbone.

“What will happen if you prohibit, or worse, prosecute the foreigners just because they are sunbathing in public beaches in their bikinis? I think everybody know the answer,” he said.

“The tourists will abandon Bali. After all, nobody want to go on vacation only to end up in prison,” he added.

The RUU APP explicitly prohibited the display of nudity or any other sensual body parts. Those body parts, according to the RUU, included genitals, breasts, buttocks, thigh, hip and navel.

Any person, who fully or partially exposed such organs, would face a prison sentence ranged from two to ten years. The maximum sentence was definitely heavier than the seven year prison term dictated by the Criminal Code (KUHP) for a person who assaulted and killed another person.

Moreover, the offender would also face a hefty fine up to one billion Rupiah (over 10,000 USD), a far too scary consequence for showing the world your beautiful, pierced navel!

Organized Response

The sporadic response evolved into an organized movement when I Gusti Ngurah Harta used Sandhi Murti’s financial resource and social network to organize a gathering of Balinese scholars, religious leaders, legal experts and artists on February 11 to form a unified stance against the RUU APP.

It turned out that the participants held a similar grudge against the RUU APP. The influential columnist, Aridus made a record by presenting the shortest speech on the forum.

“I reject the RUU APP because it is an idiotically ludicrous piece of document, period,” he said.

Meanwhile, Prof. Dr. I Made Bandem gave a powerful tour-de-force on how the broad coverage of the RUU APP would adversely affect the creative realm of the art, including some of the island’s most popular dances.

“For instance, the Joged Bumbung dance, which is known for its sensuous movement, will surely face a grim future,” he said.

Most importantly, Bandem reminded that the monolithic and hegemonic nature of the RUU APP had blatantly ignored one crucial fact; that Indonesia was a multicultural society with different social norms and religious values.

“The people in Jakarta and the people in Bali or Papua have a different concept and interpretation on what could be categorized as sensual or as pornographic,” he stressed.

“A failure to respect and accommodate these different, indigenous concepts and traditions could create a divisional conflict between Jakarta and the supporters of the RUU with the rest of the country,” he warned.

A respected Hindu high priest Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa took Bandem’s argument further, reminding that sexual organs were important parts of the religion’s sacred iconography.

“Lingga and Yoni, the three-dimensional image of phallus and vagina, are the sacred symbol of divine creation and sustenance, fertility and creativity. The full breast of Kali or Durga are the symbolic representation of their motherly compassion in nurturing the universe,” he described.

“Sexual organs and nudity are often the primary characteristic of our sacred objects of worships,” Sebali added.

“Balinese culture and belief had never considered sexual organs, nudity and sensuality as filthy, morally reprehensible and offensive things,” scholar I Ketut Sumarta said.

In this perspective, the RUU APP would not only threaten the island’s creative arts but also endangered its primary belief system.

The gathering produced a comprehensive rejection document that would be presented to the House.

Waves of Support

The forum immediately triggered waves of support from various organizations and individuals in the island. Some of them had even planned a huge mass rally to gather public support.

“The local NGOs, particularly the ones that deal with gender equality and children welfare, had asked me to organize such rally. I think we will do it early on March,” Cok Sawitri said.

Meanwhile, both Dethu and Jerinx disclosed that the punk community would organize a major concert to voice their opposition to the RUU APP.

“If the Balinese stands united I see no reason why we could not block the legislation or staging a civil disobedience movement if the legislators stubbornly ratify it,” Ngurah Harta said.